PERANG DAGANG

Diposting oleh : Aulia Tahkim Tjokroaminoto | Sunday, 13 August 2017. 11.50 WIB
20 Comments

PERANG DAGANG

Oleh : Fuad Pantoiyo ( Kader Syarikat Islam)

Kita tidak dapat menutup diri dari perdagangan internasional. Setiap negara saling memetik manfaat dari perdagangan. Namun, tidak ada literatur yang memberikan petunjuk kepada negara berkembang mana yang terbaik: apakah perdagangan bilateral, regional, atau multilateral. Jika ada pelanggaran dalam perdagangan internasional, anggota WTO yang dirugikan tidak boleh bertindak sendiri-sendiri. WTO memfasilitasinya melalui proses penyelesaian sengketa (dispute settlement atau DS). Melihat kebelakang , Indonesia pernah beberapa kali  menang dalam sengketa dagang di WTO.

Indonesia pernah menang dalam sengketa dengan Amerika Serikat (AS) tentang  rokok kretek yang dilarang ekspor ke AS, padahal AS memperbolehkan  peredaran rokok mentol. AS kalah di tingkat panel (DSB) dan tidak menempuh banding serta bersedia mengganti rugi. Namun, AS tidak bersedia menyempurnakan UU tentang Pertembakauan. Keputusan yang terbaik menurut ketentuan WTO adalah anggota yang kalah dengan sukarela mengubah kebijakan yang dipersoalkan tersebut.

Sisi baik dan buruk sengketa perdagangan adalah jika Negara berkembang, yang lemah ekonominya, apabila memperkarakan “anggota kuat” akan mengalami kesulitan, karena perlu biaya yang tidak sedikit. Sisi buruk lainya adalah banyak “negara kuat” terlalu rewel, selalu menuntut haknya, dan kerap melupakan kewajibannya sendiri. Tapi sebuah perkara bisa di mulai dari konsultasi (DS) hingga ke sidang perkara berbentuk panel (DSB). Apabila suatu negara tidak merespons permintaan konsultasi (DS) atau konsultasi tidak sukses, maka DSB (Badan Penyelesaian Sengketa) membentuk panel. Pada tingkat lebih lanjut, keputusan tingkat DSB adalah final dan mengikat.

Indonesia baru-baru ini menghadapi sidang kedua  pada 13-14 April 2016 tentang  komplain Selandia Baru dan AS yakni Indonesia dianggap menerapkan rezim perizinan impor produk hortikultura, hewan, dan produk hewan sesuai keputusan yang di keluarkan oleh PERMENTAN No 86/2013 tentang rekomendasi impor produk Hortikultura, PERMENDAG No 46/2013 tentang impor dan ekspor hewan dan  PERMENTAN no 139/2014 tentang pemasukan  Karkas dan Daging yang dampak perturan ini menimbulkan pembatasan dan pelarangan produk impor. Indonesia di nilai tidak dapat menujukan alasan yang kuat tentang pemberlakuan rezim perizinan impor untuk melindungi moral warga negara, kesehatan (manusia, hewan, dan tumbuhan)

Merekapun AS dan Selandia baru menang. Hasil keputusan Majelis Panel WTO yang diumumkan pada 22 Desember 2016, setuju dengan gugatan Selandia Baru dan AS, bahwa prosedur perizinan impor hortikultura, hewan, dan produk hewan bersifat restriktif, berdampak pada perdagangan internasional, dan tidak konsisten dengan ketentuan WTO, khususnya Article III dan Article XI:1 GATT 1994, Article 4.2 Agreement on Agriculture, dan Agreement on Import Licensing Procedures. WTO memberi batas waktu sampai akhir Januari 2017 kepada Indonesia untuk menerima keputusan atau banding.

Ancaman-ancaman perdangan dewasa ini makin semarak. Indonesia dalam proses banding, akan tetapi ketika banding yang di ajukan indonesia kalah, hampir dapat dipastikan bahwa nasib petani hortikultura dan peternak kecil akan semakin terpuruk karena produk impor buah, sayuran, dan bunga, serta sapi, daging sapi, susu, keju, daging ayam, telur, dan lain-lain dengan bebas masuk ke pasar Indonesia.

Inilah perang sesunguhnya, 72 tahun silam kita terakhir di jajah oleh bangsa lain dengan alasan utama yakni sumber daya alam yaitu rempah-rempah yang melimpah, jaman sekarang ini kita di jajah oleh produk-produk impor bahkan negara ke dua tebesar dengan luas pantainya tetap mengimpor  garam dan kedepan kita akan di jajah oleh perampasan tanah karena negara berkembang dengan sumber daya alam melimpah ini akan menjadi tujuan utama penduduk-penduduk luar negeri yang bertambah 1 miliar di tahun 2030 untuk bertahan hidup.

Cara jitu membackupnya yakni memperhitungkan investasi secara jitu meskipun hanya dalam bentuk keluarga kecil (tanah/kebun hingga usaha lainya). Imprelialisme telah terjadi tanpa kita sadari, cobalah tengok jalan di kawasan Ahmad Yani hingga Panjaitan, berapa banyak yang di kuasai pribumi di bandingkan dengan pendatang (cina, makasar dan jawa). Apakah ini yang di sebut POLAHI itu?. Jaman dulu istilah polahi di berikan kepada rakyat yang kabur ke hutan karena tidak ingin di jadikan budak oleh belanda, jaman sekarang dan kedepan polahi pun akan ada jika tanah kita di kuasai dan  dengan sendirinya akan tersingkirkan menuju desa terjauh dari kota hingga membuka lahan baru dan peradaban baru di hutan. Sadarlah kita, bahkan ruang diskusi publik, rumah kopi, cafe dan semacamanya banyak yang di kuasai bukan pribumi Gorontalo. Dengan santainya kita menghaburkan uang di tempat itu, dengan didiskusi lebih ke politik, karena jarang saya menemukan diskusi tentang ekonomi (usaha kreatif, usaha umkm dan usaha lainnya) dan tampa kita ketahui kita sebagai pribumi disingkirkan berlahan menuju tempat terjauh dari perkotaan.

Mengutip hasil studi tim peneliti Dana Moneter Internasional (IMF) pada 2015, menunjukkan adanya hubungan antara ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi. Dari pengamatan terhadap 159 negara dalam kurun 1980-2012, telah teruji bahwa jika pendapatan 20 persen orang terkaya meningkat 1 persen (poin), pertumbuhan ekonomi justru akan turun 0,08 persen (poin) pada lima tahun berikutnya. Sebaliknya, bila pendapatan 20 persen orang termiskin meningkat 1 persen (poin), pertumbuhan ekonomi meningkat 0,38 persen. Mengapa? Karena orang terkaya, jika meningkat pendapatan akan tetapi sifatnya tidak “menetes” karena hanya sedikit yang dibelanjakan. Berbeda terjadi di kelompok orang termiskin. Peningkatan pendapatan mendorong naik konsumsi mereka, yang kemudian mendorong produksi barang dan jasa lebih banyak (pertumbuhan ekonomi pun naik). Jangan biarkan rakyat kita terpingirkan, mari perkuat investasi ekonomi dari rumah tangga terkecil kita yakni keluarga.

Pada akhirnya indonesia pun akan tertuju dalam hal industrialisasi, inovasi dan infrastruktur yang kuat, mengurangi kesenjangan, pembangunan kota dan komunitas berkelanjutan, serta memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam kesepakatan SDGs 2030. Gerakan revolusi mental yang di gebrakan oleh pemerintah saat ini yakni adalah gagasan dari  Bung Karno yang artinya sebagai ”gerakan menggembleng manusia Indonesia dengan cara mengubah nilai, keyakinan, pola pikir, tingkah laku dan budaya, agar menjadi manusia baru yang berhati putih, berkemauan baja, bersemangat elang rajawali, dan berjiwa api yang menyala-nyala”. Pertayaanya telah siapkah rakyat kita termasuk pemerintah sekarang ini?.

Komentar


Komentar anda tentang berita ini :