JAKARTA (Pos Kota) -Tukang gigi palsu kini dapat menjalankan profesinya lagi, setelah gugatan mereka dikabulkan oleh MK (Mahkamah Konstitusi).
Ketua MK Mahfud MD menyatakan pasal 73 ayat 2 dan pasal 78 UU Praktik Kedokteran nomor 29 tahun 2004, yang menyatakan profesi tukang gigi tidak memiliki izin praktik dari pemerintah, bertentangan dengan UUD 1945.
“Dengan putusan tersebut, maka pemerintah wajib mengeluarkan izin untuk tukang gigi palsu, dengan melakukan pembinaan,” jelas Mahfud
Gugatan itu diajukan oleh Astagri (Asosiasi Tukang Gigi Mandiri), setelah keluarnya ketentuan yang melarang praktik tukang gigi palsu, dengan dalih keamanan konsumen. Dan ini sama artinya meniadakan keberadaan mereka yang ribuan jumlahnya di Indonesia.
DISKRIMINASI
Hakim anggota Hamdan Zoelva menyatakan perlindungan negara atas suatu pekerjaan tidak boleh dilakukan secara diskriminatif.
“Pekerjaan tukang gigi sudah turun-menurun. Bahkan, jauh sebelum adanya pendidikan dokter gigi di tanah air.”
Pemerintah mengeluarkan peraturan turunan dari UU Praktik Kedokteran, berupa Permenkes No 1871/MENKES/PER/XI/2011 yang mencabut Permenkes No 339/MENKES/PER/V/1989 tentang Pekerjaan Tukang Gigi. Peraturan nerisi melarang pekerjaan tukang gigi. (ahi)
sumber: poskotanews.com
