JAKARTA (Pos Kota) – Mahkamah Konstitusi (MK) segera menemui Presiden SBY, guna meminta penjelasan terkait implementasi dan konsekwensi pengawasan MK yang akan dibentuk oleh MK dan Komisi Yudisial (KY).
“Tadi, saya sudah kontak dengan Pak Djoko Suyanto (Menko Polhukam). Dan Beliau sudah menjanjikan akan menghubungi Presiden (guna mengatur jadwal pertemuan),” kata Ketua Wakil Ketua MK Hamdan Zoelva dalam keterangan pers didampingi hakim konstitusi lain di gedung MK, Jumat.
Namun demikian, Hamdan menjelaskan pihaknya tetap melanjutkan perumusan tentang pembentukan Dewan Etik MK, karena sudah lama dibicarakan dan tengah akan dibuatkan Peraturan MK.
BERPOTENSI
Dalam keterangan pers yang berlangsung tak kurang selama 10 menit, Hamdan Zoelva menyatakan hakim konstitusi mengambil sikap untuk tidak mengomentari dahulu penerbitan Perppu (Peraturan Pemrintah Pengganti Undang-Undang), karena Perppu berpotensial untuk diuji-materi oleh warga negara yang mungkin dirugikan hak konstitusionalitasnya.
“Perppu juga adalah kewenangan Presiden, seperti diatur dalam pasal 22, UUD 1945 (konstitusi),” ujar Hamdan.
Selain itu, lanjut Wakil Ketua MK, Perppu itu juga harus diajukan ke DPR, untuk disetujui atau ditolak. “Jadi, kami berpendapat, tidak ingin berpendapat lebih awal.”
Hakim konstitusi lain Patrialis Akbar menambahkan pihaknya tidak dalam kapasitas untuk menerima atau menolak Perppu yang diterbitkan oleh Presiden, karena Perppu akan diajukan ke DPR, untuk dibahas, apakah akan diterima atau ditolak. (ahí)
Hamdan Zoelva
sumber: poskotanews.com
