JAKARTA (Pos Kota) – Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva menyatakan keributan yang terjadi di gedung MK, disebabkan karena pendukung pasangan calon Herman Adrian Koedoeboen dan Daud M. Sangadji tidak menerima putusan MK, yang menolak permohonan pemilihan suara ulang ketiga Pilkada Maluku di Seram bagian Timur.
“Setelah majelis memutuskan (menolak permohonan dari pemohon pasangan Herman-Daud), keributan terjadi (di lobi lantai dua gedung MK dan merangsek ke ruang sidang),” kata Hamdan kepada wartawan di gedung MK, Jakarta, Jumat.
Padahal, lanjut Hamdan selama ini, dalam sidang di MK, hal seperti utu bisa diatasi oleh aparat keamanan, yang ada di luar sidang MK. “Akan tetapi, ternyata suasana di luar ruang (sidang) tidak terkendali.”
Akibatnya, amuk massa beralih ke dalam ruang sidang dan memaksa kedelapan hakim konstitusi harus lari terbirit-birit ke ruang tunnggu hakim, guna menghindari amuk massa.
Sejumlah kelengkapan sidang, mulai mikrofon dan meubelair dirusak, dibanting seraya berteriak-riak dengan kata-kata tak sopan. Bahkan, beberapa diantaranya mencoba melempari para hakim dengan
kursi dan alat kelengkapan sidang lainnya.
TIDAK ADA ALASAN
Hamdan menjelaskan putusan MK, Jumat menolak Pemilu ulang ketiga dalam Pilkada Maluku, sebab dugaan terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang luar biasa tidak terbukti dalam persidangan. “Kami pun mengesahkan permohonan dari pemohon yang tertuang dalam putusan 94/PHPU.D-XI/2013 ,”ujarnya.
Pasangan Herman Koedoeboen dan Daud Sangadji ini sebenarnya sudah memperoleh peningkatan suara dalam Pilkada ulang, namun jumlah suaranya tidak mencukupi untuk tahapan berikutnya.
Pemilihan suara ulang ini terkait dengan permohonan dari empat pemohon Pilkada Maluku. Lalu, 30 Juli, MK memutuskan melakukan pemungutan suara ulang di Kabupaten Serang Bagian Timur, Maluku.
“Sidang kemarin (Kamis) hanya untuk memutuskan hasil pemungutan suara ulang (PSU) di Kabupaten Serang Bagian Timur. Hasilnya, Herman-Daud tetap tidak dapat masuk putaran kedua, walau mendapat suara meningkat.”
Putaran kedua dilakukan karena Pemilukada Maluku tidak ada satu pasangan calon pun yang mencapai 30 persen lebih.
Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Maluku diajukan oleh empat dengan nomor registrasi yang berbeda.
Putaran pertama Pemilukada Maluku dimenangkan oleh pasangan Abdullah Vanath dan Marthen Jonas. Hasil ini diprotes, dengan dalih ada pelanggaraan, terutama adanya dugaan politik uang dan penyebaran pesan singkat untuk mempengaruhi masyarakat memilih pasangan Abdullah-Marten.
Oleh karena itulah diajukan gugatan ke MK dengan Pihak Termohon KPU Provinsi Maluku dan Pihak Terkait I, Abdullah Vanath-Marthen Jonas, serta Pihak Terkait II, Said Assagaff-Zeth Sahuburua.
Para pemohon, pasangan calon nomor urut 1 Abdullah Tuasikal-Hendrik Lewerissa dengan nomor perkara 91/PHPU.D-XI/2013, pasangan calon nomor urut 2 Jacobus F. Puttillehalat dan Arfin Tapi Oyhoe dengan nomor perkara 92/PHPU.D-XI/2013, pasangan bakal calon William B. Noya–Adam Latuconsina dengan nomor perkara 93/PHPU.D-XI/2013, dan pasangan calon nomor urut 4 Herman Adrian Koedoeboen dan Daud M. Sangadji dengan nomor 94/PHPU.D-XI/2013.
Hasil rekapitulasi seluruhnya yang sudah termasuk PSU di Kabupaten Seram Bagian Timur, Abdullah Vanath-Martin Maspaitella meraih 205.586 suara atau 23,56 persen, Said Assagaff-Zeth Sahuburua 198.456 atau 22,74 persen. Keduanya berhak maju ke putaran kedua Pemilukada Maluku.
Tiga calon lain tersingkir, yakni pasangan Abdullah Tuasikal-Hendrik Lewerissa yang memperoleh suara 162.622 atau 18,64 persen, Yacobus F Puttilehalat-Arifin Tapi Oyihoe yang mendapat 117.746 suara atau 13, 49 persen, dan Herman Koedoebon-Daud Sangadji yang meraih 188.224 suara atau 21,57 persen.
SIDANG TETAP BERLANGSUNG
Hamdan mengakui pihaknya sempat menunda persidangan, setelah keributan terjadi dan amuk massa masuk serta mendobrak pintu. Sidang dihentikan sementara. Namun satu setengah jam kemudian sidang dilanjutkan, setelah situasi terkendali.
“Itu yang ingin saya sampaikan. Jadi setelah keadaan dikuasai, sidang dilanjutkan terhadap permohonan dari pemohon nomor 91 dan nomor 92 serta sidang-sidang lainnya. Dia sangat menyesali kejadian, Kamis dan tindakan itu dari massa dari salah satu pendukung yang tidak bermoral, tidak menghargai demokrasi dan tidak menghargai negara.
“Karena apa yang terjadi kemarin adalah tidak saja merusak wibawa MK dan wibawa negara karena MK adalah salah satu lambang kekuasaan negara,”ucapnya lagi.
Oleh karena itu, lanjut Hamdan, pihaknya langsung berkoordinasi dengan Kapolri Sutarman kemudian dengan Menkopolkam untuk mengusut tuntas kasus ini sampai kepada siapa dalang pelakunya. “Jadi saya minta kepada pihak kepolisian dan aparat keamanan untuk mengusut tuntas kasus ini sampai tuntas dan menjatuhkan hukuman yang setimpal kepada mereka yang merusak wibawa negara.” (ahí)
Teks : Loby gedung MK berantakan
sumber: poskotanews.com
