JAKARTA (Pos Kota) – Mahkamah Konstitusi (MK) kabulkan uji materiel oleh Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Pemilu terhadap UU Pemilhan Presiden dan Wakil Presiden Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu serentak.
Namun, putusan MK ini hanya diberlakukan pada Pemilu 2019 dan bukan Pemilu 2014. Sehingga dikritisi anggota Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu.
Ketua MK Hamdan Zoelva beralasan digelarnya Pemilu serentak pada 2019 diputus, dengan pertimbangan agar DPR dan pemerintah dapat menyusun RUU Pilpres lebih komprehensif.
Selain itu, jika dilakukan uji materi pada saat sekarang ini dapat mengganggu tahapan Pemilu. Pemilu legislatif diagendakan, 9 April. Pemilu Pemilhan Presiden, 9 Juli 2014.
“Amar putusan adalah untuk Pemilu 2019 (dan bukan Pemilu 2014) dan Pemilu seterusnya. Menolak permohonan dari pemohon selebihnya,” kata Hamdan membacakan putusan di gedung MK, Jakarta, Kamis (23/1).
DISSENTING OPINION
Putusan hakim MK tidak bulat, sebab Maria Farida Indrarti menyatakan dissenting opinion (pendapat berbeda). Dia menyatakan putusan itu menunjukan MK tidak konsisten beralasan, adanya putusan itu menggambarkan MK tidak konsisten, sebab MK pernah menolak perkara tersebut.
Dalam putusannya, MK menjelaskan , yang dimaksud Pemilu adalah pemilihan untuk anggota DPR, DPD, DPRD, dan Pilpres yang dilakukan secara serentak.
Pemilu serentak dilakukan agar memberi kemudahan warga negara untuk menggunakan hak pilihnya secara efisien, termasuk memperkecil resiko konflik horizontal. Serta efisiensi waktu, tenaga dan biaya.
Koalisi menguji pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112 UU UU Pilpres.
Pemohon menilai frasa “Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD” yang tercantum pada Pasal 3 ayat (5) UU Pilpres bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. (ahi/d)
sumber: poskotanews.com
