JAKARTA (Pos Kota) – Mahkamah Konstitusi (MA) siap menangani kasus-kasus sengketa hasil pemilihan presiden (Pilpres) 2014.
“Kita siap menangani kasus-kasus sengketa Pilpres 2014,” kata Ketua MK Hamdan Zoelva kepada wartawan di gedung MK, Selasa (8/7).
Dia beralasan kasus-kasus sengketa Pilpres tidak serumit dan seberat penanganan kasus-kasus pemilihan anggota legislatif (Pileg), yang mengedepankan kecurigaan ketimbang alat bukti.
“Dengan adanya dua pasang Capres-Cawapres, maka tenaga (sumber daya) MK tidak terlalu terkuras dalam menjalankan tugas-tugas konstitusionalitas.”
Namun demikian, Hamdan penuh harap agar Pilpres jangan sampai diperkarakan sampai ke MK, tapi hendaknya sudah dapat diselesaikan pada tingkat penyelenggara Pilpres.
“Walau begitu, MK sudah menyempurnakan Peraturan MK tentang mekanisme penyelesaian sengketa hasil Pilpres sebagai bagian antisipasi tentang kemungkinan adanya perselisihan yang masuk ke MK.”
Menurut Hamdan, proses beracara sengketa Pilpres tiudak jauh berbeda dengan proses penyelesaian sengketa Pileg. Dimana, MK membuka pendaftaran selama 3 x 24 jam, sesudah KPU menetapkan hasil perolehan suara.
“Tapi penanganan kasus-kasus sengketa Pilpres, sesuai ketentuan perundangan hanya 14 hari kerja dan bukan selama 30 hari kerja seperti Pileg. Lalu, selama 14 hari permohonannya diregistrasi oleh MK harus sudah diputus.”
NETRAL
Pada bagian lain, dia mengimbau penyelenggara Pilpres bersikap netral dan tidak berpihak, professional, karena dari sejumlah kasus yang ditangani tidak sedikit keberpihakan penyelenggara.
“Keterlibatan PNS tidak banyak diungkap di sini (MK), tapi penyelenggara yang berpihak itu banyak. Karena dari (tingkat) DPRD, dia berpihak, karena saudaranya jadi caleg di tingkat DPRD maka ada ikatan kekeluargaan. Ini pemilihan presiden kemungkinan untuk itu
lebih kecil, tetapi bukan saya meniadakan mungkin saja itu terjadi, lihat saja nanti dalam proses persidangan,” jelasnya.
Dia menambahkan kasus-kasus Pilpres yang masuk ke MK tidak terbatas kasus-kasus sengketa Pilpres, tetapi adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistimatis dan massif sehingga merugikan pasangan tertentu.
“Jadi, dalam konteks ini, bisa nanti, MK putuskan pemungutan suara ulang. Asalkan pihak yang memperkarakan mampu membukti permohonannya. Namun, kita tidak dapat prediksi, sebab putusan hakim bergantung apa yang terbukti dan terungkap di persidangan.” (ahi)
sumber: poskotanews.com
