PROKAL.CO, JAKARTA – Hakim Konstitusi yang baru, I Dewa Gede Palguna, menampik tudingan bahwa dia dipilih Presiden Joko Widodo karena titipan PDI Perjuangan. Dia merasa, banyak pihak yang salah menilai.
Palguna menjelaskan, pada 1999, dia terpilih menjadi anggota MPR atas usulan dari DPRD Bali, bukan PDIP. Namun, saat itu fraksi utusan daerah tiba-tiba dibubarkan. Padahal menurut ketentuan tata tertib MPR saat itu, tidak boleh ada anggota MPR yang tidak memiliki fraksi.
“Pilihannya dua. Pulang ke daerah atau bergabung dengan salah satu fraksi di MPR,” jelas Palguna. Akhirnya, kata Palguna, diputuskan DPRD provinsi untuk bergabung dengan Fraksi PDI-P. Alasan utama karena waktu itu Fraksi PDI-P menang di Bali hampir 80 persen.
Palguna menambahkan, hampir semua orang Bali mempunyai pemahaman kebangsaan yang mungkin memiliki kedekatan ideologis sama dengan PDIP. Termasuk partai lain yang berpaham kebangsaan. Meski demikian, Palguna menjamin, semua hakim konstitusi, terlepas dari siapa yang mengusulkan, entah DPR, Presiden, atau MA, pasti menjaga independensi konstitusi sesuai sumpah.
“Begitu sumpah diucapkan, tidak ada ketundukan kepada yang lain selain konstitusi,” tegasnya.
Palguna adalah seorang dosen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali. Dia juga pernah menjabat sebagai hakim konstitusi periode 2003-2008.
Ayah tiga anak ini menyingkirkan Yuliandri –dua nama yang diajukan tim seleksi ke presiden– dan 14 calon hakim konstitusi yang lolos seleksi administrasi. Palguna menggantikan Hamdan Zoelva yang mengakhiri masa tugasnya pada Selasa (6/1) lalu.
TAK INCAR KETUA
Dalam pelantikan Palguna, hadir para mantan ketua MK. Mulai Jimly Asshiddiqie, Mahfud MD, hingga Hamdan Zoelva. Akil Mochtar tentu saja menjadi satu-satunya yang absen karena masih berstatus terpidana kasus korupsi.
“Tugas terberat adalah mengembalikan kredibilitas lembaga,” kata Palguna selepas pelantikan di Istana Negara, Jakarta, kemarin (7/12). Menurutnya, putusan yang sepenuhnya tunduk kepada konstitusi menjadi kunci. “Tidak boleh ada ketundukan selain kepada konstitusi,” tegas mantan hakim MK di era Jimly Asshidiqie itu.
Bersama Palguna, turut dilantik hakim konstitusi yang lain, Suhartoyo. Dia menjadi hakim MK dari jalur pemerintah. Mantan ketua PN Jaksel itu masuk ke MK menggantikan Ahmad Fadlil Sumadi yang juga telah habis masa baktinya.
Palguna menegaskan, dia tidak akan maju menjadi ketua MK. “Saya hanya akan menggunakan hak untuk memilih, tidak untuk dipilih,” katanya.
Mahfud MD menanggapi positif pelantikan Palguna. Menurut dia, dari sisi kualitas, yang bersangkutan relatif tidak memiliki rekam jejak yang cacat. “Dia lumayan,” kata Mahfud.
Selain itu, dia menyoroti mekanisme pemilihan calon hakim MK yang akhirnya mengantar Palguna terpilih. Menurut Mahfud, mekanisme pemilihan yang terbuka patut diapresiasi.
“Mekanisme seleksinya bagus, transparan, layak diikuti institusi lain,” imbuhnya.
Sementara itu, Hamdan Zoelva mengatakan, dia tidak bisa memprediksi apakah penggantinya bakal menjadi ketua MK atau tidak. Menurut dia, semua hakim konstitusi memiliki kemampuan yang sama menjadi ketua MK. “Tinggal mau atau tidak. Tidak ada bedanya hakim lama atau baru. Dulu Pak Mahfud langsung jadi ketua MK,” ujarnya.
Menurut dia, yang perlu dibenahi dari MK adalah sumber daya manusia. Saat ini, SDM di MK sudah berkualitas. Hal itu terlihat dari hasil audit kinerja yang menunjukkan nilai baik. Namun, Hamdan belum puas. Sejak usai Pileg lalu, dia mulai mengirim staf untuk belajar di MK negara-negara maju. (dyn/owi/byu/flo/jpnn/fel/k11)
sumber:
