RMOL. Perlu ada pembagian kewenangan yang tegas antara pemberantasan korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan dan Kepolisan.
Demikian disampaikan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Hamdan Zoelva, dalam diskusi dengan tema “Evaluasi Kinerja Jokowi-JK bidang Hukum” di Kantor Taruna Merah Putih (TMP), Menteng, Jakarta (Kamis, 29/10).
Hamdan mengungkap data mencengangkan, terkait dengan tersangka korupsi. Mereka adalah 44 anggota DPR, 14 gubernur aktif, 43 bupati/walikota, 7 menteri dan seorang dari lembaga tinggi negara.
“Ini hanya di Indonesia. Saya yakin ada orang baik dan jujur yang dipenjara. Lalu artinya apa? Artinya ada persoalan sistem yang salah, sistem yang kacau, sehingga terpaksa mereka harus masuk penjara,” ungkap Hamdan.
Hamdan pun menilai pasal dalam UU korupsi saat ini seperti keranjang sampah. Artinya, karena kesalahan administrasi pun sesorang bisa dijerat KPK.
Selain Hamdan, hadir dalam diskusi ini sebagai pembicara adalah Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, anggota DPR dari Fraksi PDIP Trimedya Panjaitan dan Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari. Ketua Umum TMP Maruarar Sirait bertindak sebagai moderator. [ysa]
sumber: rmol.co
