Jakarta – Kinerja Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) di bidang hukum dinilai sudah sangat baik, walau masih perlu ditingkatkan dan diperbaiki lagi.
“Selama satu tahun pemerintahan Jokowi-JK, kinerja di bidang hukum sudah sangat baik,” kata Ketua Taruna Merah Putih (TMP) bidang Hukum Rolas Budiman Sitinjak, dalam diskusi bertema “Evaluasi Kinerja Jokowi-JK bidang Hukum” di Kantor TMP, Menteng, Jakarta, Kamis (29/10).
Rolas, yang juga Ketua Panitia diskusi, menilai harus ada evaluasi yang menyeluruh bagi penegakan hukum dan semua penegak hukum. Sebab, faktanya ada orang yang dijerat karena kesalahan-kesalahan administrasi.
“Akhirnya, pejabat di daerah takut membuat dan melaksanakan kebijakan karena takut melakukan kesalahan administrasi. Kebijakan mandek. Karena kebijakan mandek maka penyerapan anggaran juga mandek, sehingga ekonomi stagnan. Ini harus dipikirkan kembali,” ujar Rolas.
Terkait dengan persoalan narkoba, Rolas menilai, harus ada penangangan khusus. Lebih-lebih berdasarkan survei Indo Barometer, hukuman mati bagi gembong narkoba sangat mendapat pujian dan apresiasi dari publik.
Sekitar 52,7 persen publik setuju bila pengedar narkoba dihukum mati, dan 32,2 persen sangat setuju. Hanya 7,8 persen yang tak setuju.
“Dalam hal ini negara harus hadir. Negara harus berdaulat, dan hukum harus jadi panglima,” kata Rolas.
Adapun para pembicara lainnya dalam diskusi itu adalah Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva, Wakil Ketua Komisi III DPR Trimedya Panjaitan, dan Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qadari. Ketua Umum TMP Maruarar Sirait bertindak sebagai moderator.
sumber: beritasatu.com
