Jakarta – Menjelang akhir tahun, isu resuffle jilid II Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) kembali menguat. Disebut-sebut posisi menteri sektor perekonomian dan Jaksa Agung akan diganti oleh Jokowi.
Analis Ekonomi Politik Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Kusfiardi menuturkan, Presiden Jokowi akan melihat kebutuhan reshuffle sebagai upaya peningkatan kinerja pemerintahan.
Di sektor ekonomi, ukurannya yakni peningkatan dalam kinerja fiskal dalam memperkuat perekonomian nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
“Jika dilihat hampir semua menteri yang terkait perekonomian dan kesejahteraan rakyat, kinerjanya buruk. Terbukti dari data BPS yang menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi melambat, pengangguran bertambah dan kemiskinan juga meningkat,” kata Kusfiardi, Minggu (20/12).
Dari informasi yang beredar, nama mantan Bendahara PAN, Wahyu Sakti Trenggono dikabarkan telah mendapat dorongan dari PAN maupun PDI Perjuangan untuk masuk kabinet menggantikan Rini Soemarno di kursi Menteri BUMN.
Sedangkan posisi Menteri Keuangan akan diduduki Sri Adiningsih. Sri sendiri saat ini merupakan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden.
Kemudian Sudirman Said disebut-sebut akan digantikan oleh mantan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Raden Sukhyar.
Di bidang hukum, HM Prasetyo juga dikabarkan terancam dari kursi Jaksa Agung dan akan digantikan oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2013-2015, Hamdan Zoelva.
“Nama-nama yang muncul sebagai pengganti pejabat menteri juga tidak memberi sinyal bahwa kinerja pemerintahan akan membaik,” ungkapnya.
Menurut Kusfiardi, dalam situasi saat ini, Presiden membutuhkan orang-orang yang memiliki pemikiran di luar mainstream.
“Kelompok non-mainstream akan mampu mengubah wajah pemerintahan di mata rakyat. Selain itu juga bisa menghadirkan kebijakan yang lebih memberi ruang bagi tumbuhnya perekonomian nasional,” ujar Kusfiardi
sumber: beritasatu.com
