JAKARTA (Pos Kota) – Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden (Pilpres) di Tahun 2019 akan dilaksanakan secara serempak, sehingga parlemen dan presidential treshold tidak diperlukan lagi bagi partai politik (parpol) yang akan mengajukan calon presiden (Capres) dan wakil presiden (Cawapres).
“Jadi logikanya seperti itu, di mana setiap parpol yang menjadi peserta pemilu bisa mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden,” terang pakar hukum dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Muzakir yang dihubungi di Jakarta, Minggu (7/2).
Menurut Muzakir, hasil Pileg dan Pilpres yang dilaksanakan secara serentak tersebut akan diketahui hasil perolehan secara bersamaan. “Itulah mengapa ketentuan parlemen treshold dan presidential treshold tidak perlu lagi bagi parpol peserta Pemilu yang akan mengajukan Capres dan Cawapres,” terang Muzakir.
Namun demikian, lanjut Muzakir, perlu ada seleksi bagi Capres dan Cawapres yang diajukan parpol tersebut. Sebab selama ini seleksi Capres dan Cawapres di Komisi Pemilihan Umum (KPU) sifatnya hanya administratif saja.
“Saya mengusulkan ada lembaga khusus yang melakukan seleksi Capres dan Cawapres. Mereka ini harus diseleksi baik dari nasionalisme maupun visi dan misi mereka selama lima tahun saat menjadi presiden atau wakil presiden,” papar Muzakir.
Ia mengatakan kalau memang tidak ada lembaga khusus, maka seleksinya diserahkan kepada MPR. “MPR ini yang akan mengajukan seleksinya dan menentukan kriteria Capres dan Cawapres yang diajukan parpol, dan mereka yang lolos kemudian MPR mengajukannya kepada KPU,” papar Muzakir.
Pasangan Capres/Cawapres, menurut Muzakir, yang diajukan parpol harus diketahui program, atau misi dan visinya dalam lima tahun ke depan. “Jangan hanya mereka bermodalkan konseptual yang dibuat oleh para tim suksesnya,” papar Muzakir.
Dikatakannya, dengan sistem Pileg dan Pilpres serentak memang bakal banyakcapres dan cawapres yang akan maju untuk berkompetisi. “Itu tidak masalah yang penting mereka memiliki kualitas,” papar Muzakir.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dilaksanakan secara serentak pada 2019. MK menerima permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (UU Pilpres) yang diajukan Koalisi Masyarakat Sipil. “Pelaksanaan pemilu serentak pada 2019 dan Pemilu seterusnya,” kata Ketua Majelis Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva saat membacakan amar putusannya di gedung MK, Jakarta, Kamis (23/1/2014).
sumber: poskotanews.com
