CATUR PROGRAM
Salah satu ketetapan Majelis Tahkim ke-40 Syarikat Islam yang diselenggarakan pada 2015 baik yang dilaksanakan di Hotel Grand Aquila Bandung maupun di Majalaya telah melahirkan keputusan tentang Program Kerja untuk Masa Jihad/Periode 2015-2020. Dengan menyadari kondisi organisasi yang berkembang selama tiga dasawarsa terakhir, menjadi penting untuk kepengurusan yang terbentuk hasil dari Majelis Tahkim ke-40 Syarikat Islam melakukan pemilihan atas program pekerjaan yang dipandang patut dan mendesak untuk direalisasikan dengan mengelaborasi hasil keputusan dua Majelis Tahkim tentang Program Kerja dan melakukan sinkronisasi Program Kerja DPP Syarikat Islam.
Pada intinya pemilihan program pekerjaan secara cermat yang akan dilakukan oleh DPP Syarikat Islam dan diselaraskan dengan kegiatan yang mendukung di tingkat jajaran struktural organisasi di bawahnya adalah menjadi prioritas yang dipandang relevan untuk dapat mengembalikan organisasi Syarikat Islam pada posisinya semula, yakni sebagai organisasi perkauman yang memiliki kedekatan dan kekariban dengan umat pada tataran akar rumput.
Fokus perhatian yang menjadi prioritas pekerjaan Syarikat Islam tersebut dinamakan sebagai “Catur Program” yaitu meliputi empat program:
1. Konsolidasi Organisasi
Konsolidasi organisasi Syarikat Islam, harus merupakan konsolidasi menyeluruh yang mencakup idiologi, kesamaaan visi, dan pemahaman serta program aksi. Konsolidasi dan penataan bangunan organisasi SI menjadi pekerjaan yang paling mendasar dan utama dengan memperhatikan konstatasi dalam tubuh Syarikat Islam yang selama ini dipandang lemah. Kembalinya Syarikat Islam dalam payung kepemimpinan yang satu Insya Allah menjadi modal untuk membangun Syarikat Islam yang utuh, meliputi:
1. Dalam konsolidasi idealisme, visi dan pemahaman atas perjuangan Syarikat Islam harus terus diperkuat di setiap tingkat kepemimpinan organisasi sampai pada level anggota. Bahasa dan visi yang sama yang telah disepakati dalam mengatasi persoalan kekinian dan ke depan harus terus dibangun dan disosialisasikan.
2. Keperluan adanya pedoman organisasi dalam menyatukan pengurus yang sebelumnya dualisme, penyegaran pengurus wilayah dan cabang serta pembentukan DPW dan DPC yang baru perlu segera diadakan sebagai pedoman bagi setiap tingkat organisasi dalam menata kembali organisasi.
3. Penataan dan pemantapan struktur organisasi Syarikat Islam secara berjenjang, diarahkan kepada tercapainya peningkatan, penguatan, dan tertib organisasi secara menyeluruh, mulai dari kepengurusan di jenjang organisasi tingkat Pusat dan seterusnya hingga ke Ranting, sekaligus melakukan registrasi keanggotaan agar memiliki validitas data yang menjadi dasar pembenaran yang akurat, untuk kita menyebut berapa jumlah Kaum SI yang terdaftar.
4. Penataan Kantor/Sekretariat Organisasi pada semua jenjang organisasi dengan pelbagai kelengkapan dan sarana penunjangnya, sekaligus mendayagunakan fungsinya agar menjadi cerminan nyata akan keberadaan Syarikat Islam di mata kaumnya dan di mata masyarakat bangsa pada umumnya. Langkah penataan dilakukan dimulai dari meningkatkan kualitas fisik sekretariat/kantor DPP Syarikat Islam supaya nyaman untuk bekerja dan memiliki kelayakan sebagai sebuah kantor organisasi berlingkup nasional. Tersedianya fasilitas kesekretariatan yang memadai dari segi fisik dan piranti pendukungnya yang menyesuaikan pada kelaziman perkantoran modern dan profesional.
5. Penyegaran pengurus dan kepemimpinan melalui penyelenggaraan MUSWIL dan MUSCAB Syarikat Islam harus segera dilakukan secara simultan sesuai tuntutan konstitusi organisasi.
6. Menertibkan daftar ulang keanggotaan dengan penerbitan Kartu Tanda Anggota (KTA) Syarikat Islam agar dapat diketahui keanggotaan Syarikat Islam secara konkret di seluruh Indonesia, yang salah satu keperluannya dalam rangka pengembangan SDM Syarikat Islam dan penguatan ekonomi umat.
7. Untuk keperluan konsolidasi organiasi ini akan dimulai dari pemetaan wilayah dengan menugaskan kepada fungsionaris DPP Syarikat Islam yang dalam penerapan kerjanya dibagi kepada tiga wilayah: Indonesia bagian Barat, Indonesia bagian Tengah, dan Indonesia bagian Timur.
8. Menguatkan kembali organisasi otonomi Syarikat Islam, yaitu Pemuda Muslimin Indonesia (Pemuda Muslim), Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia (SEMMI), Serikat Pelajar Muslim Indonesia (SEPMI), Gerakan Tani Syarikat Islam (GERTASI). Pandu SIAP dan lain-lain.
9. Membuat website sebagai pusat informasi dan media teknologi informasi organisasi.
2. Ekonomi
Pemberdayaan bidang ekonomi dimaksudkan sebagai upaya mengembalikan Syarikat Islam kepada fitrah sebagaimana semula jadinya yakni sebagai sebuah perhimpunan dagang yang digerakkan oleh para saudagar muslim. Konsentrasi di bidang ini menjadi amat penting mengingat latar belakang sejarah perjuangan Syarikat Islam dalam bidang ekonomi adalah untuk membela dan memperjuangkan kepentingan golongan ekonomi lemah yang merupakan mayoritas masyarakat bangsa yaitu kaum muslimin Indonesia. Di samping itu, pemberdayaan ekonomi umat menjadi sangat penting dan mendesak dengan melihat kondisi ekonomi umat yang memprihatinkan dibanding kelompok lainnya dewasa ini. Pemberdayaan ekonomi inilah yang menjadi tema sentral kegiatan organisasi. Keperluan konsolidasi organisasi diperlukan dalam memantapkan pelaksanaan program-program pemberdayaan ekonomi umat. Kekuatan ekonomi umat menjadi modal bagi kekuatan politik dan ketahanan aqidah dan dakwah umat Islam.
a. Sasaran perjuangan bidang ekonomi yang hendak dicapai di masa kekinian adalah pemerataan kehidupan ekonomi dan kesejahteraan yang berbasis syari’ah, utamanya bagi kepentingan pengembangan usaha ekonomi di lingkungan Kaum Syarikat Islam.
b. Membangun Sistem Jaringan dan sumber-sumber ekonomi melalui pengembangan jejaringnya yang diutamakan dimulai dari kalangan internal Syarikat Islam agar dapat menunjang program organisasi Syarikat Islam di segala bidang dan aspek kegiatannya.
c. Mendorong anggota Syarikat Islam untuk aktif dalam usaha berbasis koperasi dan bentuk usaha lain hal yang sejenis baik dalam lingkup internal maupun eksternal sehingga dengan demikian diharapkan pada gilirannya dapat menjadi salah satu faktor potensial dalam sistem dan pranata ekonomi nasional.
d. Menjalin kemitraan dengan pemerintah dan swasta dalam menumbuhkembangkan ekonomi syariah dan yang berdampak terbukanya peluang ketenagakerjaan. Kerja sama dengan instansi pemerintah terkait dan juga dengan pihak swasta dalam bidang ekonomi dan perdagangan, diarahkan bagi kepentingan pengembangan usaha Kaum Syarikat Islam yang digarap secara lebih amanah berkesinambungan dan profesional dengan prinsip saling memberi manfaat bagi kedua belah pihak sesuai dengan prinsip prinsip syari’ah dan tata kelola usaha yang baik (good corporate governance) . Wujud kerja sama antara Syarikat Islam dan lembaga pemerintah/swasta dengan pendekatan sistem bagi hasil adalah juga dimaksudkan dalam rangka menggali potensi dana pemodal untuk membiayai kegiatan yang bersifat nonprofit (al-qardhul hasan).
e. Upaya penyiapan tenaga kerja yang siap pakai melalui program pembinaan ketenagakerjaan secara terpadu dengan pelaksanaan pembangunan ekonomi umat.
f. Meningkatkan sumberdaya modal dan usaha Kaum Syarikat Islam secara mandiri yang dapat dijadikan sarana peningkatan bisnis skala kecil yang halal, sehingga terbentuknya wujud usaha bisnis Syarikat Islam yang dikelola secara profesional.
g. Organisasi harus membuat sebanyak mungkin model usaha kecil dan mikro yang akan dilaksanakan oleh anggota diserta konsep, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis serta mempersiapkan tenaga pelatih untuk melaksanakannya.
h. Membentuk 2.500 usaha kecil dan mikro yang dikelola oleh anggota Syarikat Islam selama lima tahun ke depan.
i. Mewujudkan konsep ekonomi kerakyatan Islami dengan pemihakan kepada kaum al-musthad’afin yang diorganisasi dalam wadah Syarikat Islam di tingkat akar padi atau community based.
j. Untuk mendukung kegiatan di bidang ekonomi ini maka perlu dibentuknya Baitul Maal sebagai badan yang memiliki otoritas tunggal dalam mengurus dan mendayagunakan dengan penuh tanggung jawab atas segala harta kekayaan milik organisasi Syarikat Islam yang keberadaannya tunggal, yaitu hanya di tingkat pusat. Segala harta kekayaan Syarikat Islam yang berada di daerah dan yang beberapa di antaranya menghasilkan rasio keuangan/dana maka dana tersebut dipergunakan bagi kepentingan pembiayaan organisasi Syarikat Islam dengan pembagian secara adil/proporsional dan rasional sesuai dengan potensi yang ada di daerahnya.
3. Siyasah
Pengayaan bidang siyasah menjadi hal yang patut mendapat perhatian mengingat siyasah/politik adalah menjadi ruh dari tumbuh kembangnya pergerakan Syarikat Islam sejak semula jadinya. Mengingat bahwa kini SI tidak lagi bergerak dalam politik praktis maka pengayaan pada bidang siyasah diarahkan untuk:
a. Menempatkan Syarikat Islam sebagai organisasi kader umat Islam dan bangsa Indonesia dalam rangka mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam dan bangsa Indonesia serta mewujudkan kepemimpinan Islam yang profesional dalam pelbagai bidang dan gerak kehidupan.
b. Menghidupkan kembali kursus-kursus kader di semua jenjang kepemimpinan dan kepengurusan organisasi Syarikat Islam dan oganisasi serumpunnya.
c. Mencetak kader-kader Syarikat Islam yang unggul di bidang politik dan bidang-bidang kecakapan lainnya sehingga dapat memenuhi kebutuhan insan-insan pilihan untuk ditempatkan di semua lapangan kehidupan dan atau kelembagaan politik yang ada, tingkat nasional maupun daerah.
d. Berdirinya sekolah politik untuk kepentingan bangsa yang ditopang oleh materi dan metoda pembelajaran mutakhir dan kompatibel dengan tujuan mengembalikan kekuatan politik Syarikat Islam kini dan masa depan.
e. Merespon secara aktif setiap perkembangan sosial-politik sebagai bagian dari tanggung jawab keumatan Syarikat Islam dalam bentuk pendirian dan sikap resmi organisasi.
4. Pendidikan
Penguatan bidang pendidikan adalah menjadi kunci terpenting bagi kehendak meningkatkan kualitas dan daya juang Kaum Syarikat Islam dalam menghadapi percaturan hidup yang terus berkembang dengan segala dinamika percepatan perubahannya. Penguatan bidang pendidikan dimulai dari penataan-penataan internal:
a. Orientasi sekolah-sekolah formal yang diselenggarakan oleh organisasi harus diarahkan pada pendidikan dan sekolah kejuruan dalam rangka mendukung bidang ekonomi dan kewirausahaan. Oleh karena itu, Syarikat Islam harus mengembangkan dan mendirikan sekolah-sekolah kejuruan yang baru dan memperkuat serta mengadakan sekolah vokasi dengan mendirikan politeknik-politeknik. Syarikat Islam tidak perlu mendirikan universitas yang baru, cukup memperkuat dan mengembangkan universitas yang ada sekarang. Yang perlu diadakan adalah perguruan tinggi politeknik dan ilmu terapan yang disesuaikan dengan potensi setiap wilayah.
b. Segera dilakukannya inventarisasi aset sekolah dan perguruan tinggi yang dikelola oleh keluarga besar Syarikat Islam.
c. Penertiban Aset Lembaga Pendidikan yang sarana dan fasilitas pendidikannya diperoleh lantaran jariyah, wakaf, dan sejenisnya dan nyata-nyata sejak awalnya telah merupakan harta kekayaan Syarikat Islam. Maka penertiban pemilikan dan penggunaannya perlu ditata kembali sehingga tetap menjadi aset organisasi Syarikat Islam. Dalam hubungan ini, koordinasi kerja antara Pimpinan Organisasi Syarikat Islam setempat dengan Majelis/Dewan Pendidikan Syarikat Islam, Baitul Maal dan dengan yang terkait lainnya sangat diperlukan untuk menyelesaikan proses pengembaliannya yang baik, dan dilakukan secara musyawarah maupun ditempuh melalui jalur hukum yang berlaku, jika dipandang perlu.
d. Peningkatan pembangunan pendidikan/pengajaran di lingkungan Kaum Syarikat Islam yang dilakukan oleh fungsi kelembagaan otonom atau badan khusus (Dewan Pendidikan SI) dengan harapan adanya kejelasan status aset dan pendayagunaannya, mengingat DPP-SI akan melakukan program peningkatan kemampuan dan keterampilan para tenaga didik dalam mengemban misi Syarikat Islam, meningkatkan kualitas pendidikan Syarikat Islam, meningkatnya pengorganisasian, pengadministrasian, manajemen sekolah serta tercukupinya segala fasilitas untuk proses kegiatan belajar mengajar di sekolah-sekolah Syarikat Islam.
e. Menata kembali hubungan organisatoris dan manajerial lembaga-lembaga pendidikan Cokroaminoto dengan organisasi dan manajemen Syarikat Islam di semua tingkatan organisasi.
f. Menyusun dan menerapkan konsep pendidikan SI yang terpadu, tidak dikotomik dan terintegrasi antara iman, ilmu, dan perilaku (amal shaleh) sebagai konsep pendidikan Islami, sehingga pada gilirannya terwujudnya peran serta organisasi dan Kaum Syarikat Islam dalam membangun Pendidikan Islam tata Indonesia Baru secara inovatif, kreatif, kritis, dinamik, dan konstruktif dalam pola amar ma’ruf (menegakkan kebenaran dan keadilan) dan nahi munkar (mencegah adanya ketidakadilan) dalam masyarakat bangsa.
