Surabaya, awal abad kedua puluh, adalah pusat pergerakan kebangsaan yang penting. Di kota ini tinggal tokoh nasionalis muslim yang sangat berpengaruh, Haji Oemar Said Tjokroaminoto yang memimpin Sarekat Islam. Pusaran dan kaderisasi gerakan kebangsaan berlangsung di tempat tinggalnya. Dari lingkungan Tjokroaminoto, lahir tokoh-tokoh pergerakan nasional yang punya pandangan berbeda-beda dilihat dari perspektif ideologi.
Jauh hari sebelum kembali ke tanah Jawa, Kiai Wahab sudah terlibat dalam SI dengan mendirikan cabang organisasi tersebut di Makkah. Ini menunjukkan, Kiai Wahab selama belajar di Makkah tidak melepaskan perhatiannya terhadap perkembangan tanah airnya. Menjadi tidak mengherankan bila sepulangnya ke Surabaya, Kiai Wahab membangun kontak dengan HOS Tjokroaminoto dan lingkungannya. Dalam perkembangannya kemudian, kontak ini akan membawa pengaruh pada kedekatannya dengan Soekarno, khususnya setelah Soekarno menjadi Presiden RI dan Kiai Wahab menjadi Rois ‘Am Partai NU.
Pada 1918, menghadapi gerakan yang disebut Islam modernis, Kiai Wahab mendirikan Taswirul Afkar, bersama Kiai Haji Ahmad Dahlan, seorang ulama dari Kebondalem. Ia merespon segala serangan yang dialamatkan kepada pemahaman agama model pesantren. Ia lalu aktif mendiskusikan masalah-masalah tersebut dengan beberapa sahabatnya. Masalah ijtihad dan taqlid, serta soal furu’iyah, yang jadi perdebatan umum saat itu, ia tanggapi dengan membangun kelompok kajian. Dengan upaya itu, ada proses dialog internal dan penggemblengan sebelum menghadapi berbagai debat terbuka yang harus dilakukannya dengan para penganjur pemurnian Islam, seperti KH Ahmad Dahlan dari Yogyakarta, pendiri Muhammadiyah dan Ahmad Soorkati, pendiri al-Irsyad.
Kiai Wahab makin total menghadapi gerakan ini ketika Kongres Islam Pertama, 1922, di Cirebon kehilangan arah, ketika justru menjadi ajang pertentangan antara kaum pesantren dengan mereka yang disebut kaum modernis. Pada 1924 Kiai Wahab mulai menggagas cara yang lebih efektif untuk menghadapi serangan itu, yaitu dengan menghimpun ulama dalam suatu organisasi. Sekalipun didukung banyak ulama lain, Kiai Hasyim Asy’ari belum merestuinya. Perkembangan dunia Islam yang antara lain diwarnai keputusan Parlemen Turki yang menghapuskan kekhalifahan dan perebutan Makkah oleh Abdul Aziz Ibnu Su’ud yang didukung kaum Wahabi, makin memperburuk keadaan. Kongres Umat Islam Kedua, 1925, yang diselenggarakan di Yogyakarta menolak usul Kiai Wahab agar ada resolusi kebebasan bermadzhab di Hijaz. Pertemuan beberapa organisasi yang mengusung jargon kembali ke al-Quran dan al-Sunnah di Cianjur, awal Januari 1926 menyusun delegasi untuk Kongres Umat Islam se Dunia yang akan diselenggarakan di Kairo dengan tidak mengikutkan para ulama pesantren.
Di bulan Januari 1926 itu pula Kiai Wahab kembali mendesak untuk dihimpun ulama pesantren guna menghadapi perkembangan situasi. Pada pertengahan Januari 1926 Kiai Wahab akhirnya memperoleh restu Kiai Hasyim dengan mengundang para ulama untuk menyusun sendiri delegasi ke Makkah untuk memperjuangkan kepentingan kalangan pesantren. Maka terbentuklah apa yang disebut dengan Komite Hijaz.
Pada 31 Januari 1926, Kiai Wahab mengundang alim-ulama di rumahnya. Dalam pertemuan tersebut disepakatilah sebuah organisasi perjuangan dari kalangan pesantren dengan nama Nahdlatul Oelama (NO). Dengan ejaan baru kemudian dikenal sebagai Nahdlatul Ulama (NU). Pertemuan ini menyepakati bentuk kepengurusan yang terdiri dari Syuriah dan Tanfidziyah. Di Syuriah, kedudukan tertinggi dipegang oleh Rois Akbar KH. Hasyim Asy’ari dan Kiai Wahab sebagai Katib Awwal. H. Hasan Gipo dipercaya menjadi Ketua Tanfdiziyah. Inilah organisasi yang secara resmi mengirim utusan bernama Komite Hijaz.
Bulan Oktober 1926 NU melakukan muktamarnya yang pertama. Di situ diputuskan pengiriman delegasi ke Hijaz dengan membawa tuntutan kemerdekaan bermadzhab, dilakukan giliran imam salat Jumat di Masjidil Haram, tarif haji, usul mempertahankan tempat-tempat bersejarah, termasuk makam nabi dan sahabat, serta penjelasan tentang hukum yang berlaku di Hijaz. Namun karena berbagai halangan, delegasi baru bisa berangkat dua tahun kemudian. Raja Saud merespon tuntutan tersebut, khususnya yang berkaitan dengan kebebasan bermadzhab. Sedangkan tuntutan lainnya tidak disinggung sama sekali dalam surat jawaban Raja Saud tersebut. Pada perkembangannya kemudian, apalagi sekarang, kebebasan mengajarkan dan mengamalkan berbagai madzhab di Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi, hilang ketika terjadi penyeragaman di Haramain itu. Ulama yang mengajarkan dan mengamalkan madzhab Syafi’i misalnya, hanya bisa dilakukan di rumah-rumah.
(Disarikan dari artikel KH Slamet Effendi Yusuf/pwnujatim.or.id)
sumber: facebook @syarikat.islam.125 / nujabar.or.id
