Pidato Tuai Polemik,Jenderal Tito Karnavian Minta Maaf

Mereka mau menanyakan ke Tito Karnavian langsung maksud sebenarnya pidato yang berkaitan dengan organisasi massa berbasis agama itu.”Tabayyun, untuk mendapat klarifikasi terkait pernyataan Kapolri yang menjadi viral. Karena ini menjadi pembicaraan umat di kalangan akar rumput,” katanya.

Dari pertemuannya dengan Tito Karnavian, menurut Hamdan, ada pemenggalan durasi video yang tersebar di internet sehingga terjadi kesalahpahaman dalam memaknai video pidato itu.

Hamdan Zoelva menyatakan, setelah berdialog langsung meeka bisa memahami tidak ada niat Karnavian untuk mengesampingkan ormas-ormas Islam di Indonesia.Menurut dia, video berisi pidato itu merupakan pidato lawas yang disampaikan di Pondok Pesantren Annawawi, Serang, Banten, dalam acara Nahdlatul Ulama pada 8 Februari 2017. Pondok pesantren itu diketahui diasuh Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kiai Maaruf Amin.

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal MUI, KH Tengku Zulkarnain, membuat surat terbuka yang diunggah di akun Facebook-nya untuk menanggapi pidato Karnavian itu.

Dalam surat terbuka itu, Zulkarnain memprotes keras perkataan Karnavian yang tidak menganggap perjuangan umat Islam di luar  Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.”Saya sangat kecewa dan berkeberatan atas pidato Kapolri yang saya nilai provokatif, tidak mendidik, buta sejarah, tidak berkeadilan dan rawan memicu konflik,” kata Zulkarnain.

Dia meminta Karnavian segera meminta maaf kepada umat Islam dan menarik isi pidato itu “Saya dan umat menunggu pernyataan maaf dari Kapolri,” kata dia.

Adapun potongan naskah pidato Tito Karnavian yang menjadi polemik itu:

“Perintah saya melalui video konferens minggu lalu saat Rapim Polri, semua pimpinan Polri hadir, saya sampaikan tegas, menghadapi situasi saat ini, perkuat NU dan Muhammadiyah. Dukung mereka maksimal.

Semua Kapolda saya wajibkan untuk membangun hubungan dengan NU dan Muhammadiyah tingkat provinsi. Para Kapolres wajib membuat kegiatan-kegiatan untuk memperkuat para pengurus cabang di tingkat kabupaten/kota.

Para Kapolsek wajib untuk di tingkat kecamatan bersinergi dengan NU dan Muhammadiyah. Jangan dengan yang lain. Dengan yang lain itu nomor sekian. Mereka itu bukan pendiri negara. Mau merontokkan negara malah iya, ya. Tapi yang sudah konsisten dari awal sampai hari ini, itu adalah NU dan Muhammadiyah.

Termasuk kami berharap hubungan antara NU dan Muhammadiyah juga bisa saling kompak. Satu sama lainnya. Boleh beda pendapat, tapi kalau sudah bicara NKRI, mohon, kami mohon dengan hormat, kami betul-betul titip, kami juga sebagai umat muslim, harapan kami hanya kepada dua organisasi besar ini.”

sumber: tempo.co