Ketua Umum Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Bintang Wahyu Saputra mengatakan, meningkatnya aktivitas politik menjelang pemilu 2019, pasti akan sangat mempengaruhi harga kebutuhan pokok di Indonesia. Karena fokus pemerintahan pasti akan terpecah terlebih Pemilu 2019 merupakan hal pertama yang dilakukan di Indonesia yang dilakukan secara bersamaan dengan Pilpres dan Pileg.
“Saya sangat mendukung jika pemerintah khususnya Presiden dan Wakil Presiden mengadakan rapat kabinet dengan kementerian dan lembaga negara yang bertanggung jawab dalam hal ini untuk mengeluarkan peraturan atau UU menjaga stabilitas harga bahan pokok di tahun politik,” jelasnya.
Karena, sambung Bintang, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang ditandatangani tanggal 15 Juni 2015. belum maksimal sehingga harga bahan pokok kian melonjak dan sulit dijangkau masyarakat apalagi saat menjelang tahun politik
“Presiden juga harus tegas kepada menteri untuk menjaga stabilitas bahan pokok. Jika menteri tersebut gagal menciptakan kondusifitas harga maka baiknya diganti mengingat kebutuhan bahan pokok merupakan hajat hidup orang banyak yang juga amanah dari UU negara kita,” tegasnya.
Oleh karenanya, ujar Bintang, Presiden Jokowi harus menerapkan langkah- langkah guna mengidentifikasi ketersediaan pasokan dan memantau harga secara nasional di masing-masing daerah. Selain itu identifikasi juga kesiapan instansi dan pelaku usaha untuk menghindari kekurangan stok atau gangguan distribusi yang terjadi di masyarakat.
“Seperti baru- baru ini pemerintah akan mengimpor jagung, padahal produksi jagung di Indonesia sedang surplus. Ini kan aneh, seharusnya menteri melakukan antisipasi soal permainan kartel ini yang menyebabkan gejolak harga. Kalau tidak mau capek dan berani mending copot aja,” paparnya.
