JAKARTA – Majelis Nasional (MN) Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) menerbitkan instruksi kepada presidium majelis wilayah dan presididum majelis daerah KAHMI untuk mewaspadai manuver politik yang dilakukan KAHMI Preneur.
Dalam surat elektroniknya yang diterima Okezone, Rabu (20/2/2019), MN KAHMI mengimbau agar presidium majelis wilayah dan majelis daerah meningkatkan dan mengintensifkan koordinasi serta komunikasi dengan seluruh aparat organisasi untuk memastikan KAHMI secara institusi tidak dimanfaatkan untuk aktivitas politik praktis demi kepentingan jangka pendek.
MN KAHMI akan memantau setiap gerakan atau manuver politik yang dilakukan sekelompok orang yang menamakan dirinya KAHMI Preneur demi terjaganya keutuhan organisasi dan terjaga persatuan serta kebersamaan dalam wadah besar organisasi KAHMI.
“Dalam konstitusi organisasi KAHMI tidak mengenal organisasi yang bernama KAHMI Preneur. Segala langkah, program, kegiatan serta sikap dan pernyataan politik dari KAHMI Preneur tanpa koordinasi dengan Majelis Nasional KAHMI. Karena itu kami tidak bertanggung jawab,” tulis surat yang ditandatangani Koordinator Presidium MN KAHMI, Hamdan Zoelva dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Manimbang Kahariady.
Pihaknya juga mengimbau seluruh warga KAHMI untuk meningkatkan partisipasi dan menghargai pilihan politik masing-masing. Namun dengan tegas MN KAHMI berharap kepada siapapun agar tidak membawa nama organisasi KAHMI dalam berekspresi dan menyampaikan aspirasi politiknya.
“Mendorong anggota KAHMI yang telah menentukan pilihan politiknya dan berada di kedua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, untuk secara cerdas dan terhormat, memaksimalkan ikhtiar dengan senantiasa menjunjung tinggi semangat fastabiqul khairat,” tulis imbauan tersebut.
Seluruh jajaran KAHMI di daerah juga diminta terus merawat sikap kritis dan semangat sensitivitas tinggi agar setiap gejala dan kejadian yang mengarah kepada gangguan dan pelanggaran dapat dideteksi secara dini dan diantisipasi secara cermat. Tujuannya, agar pesta demokrasi melalui pileg dan pilpres dapat dilaksanakan secara berkualitas dan bermartabat.
(put)
sumber: okezone.com