Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Hamdan Zoelva menilai terdapat dua blok di masyarakat selama berlangsungnya pemilu 2019.
Menurut dia, apabila kondisi itu terus dibiarkan, maka berpotensi merusak proses demokrasi yang berjalan.
Untuk itu, kata dia, perlu peran aktif semua pihak terutama advokat dalam rangka mewujudkan pemilu yang independen serta jujur dan adil.
Atas dasar itu, Hamdan Zoelva menginisiasi berdirinya Advokat Independen untuk Pemilu Jujur dan Adil (ADPRIL).
“Bertugas menjaga demokrasi yang rasional dengan meluruskan setiap informasi serta potensi-potensi pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, peserta pemilu dan masyarakat,” kata Hamdan, Sabtu (16/2/2019).
Dia menjelaskan, advokat mempunyai tanggung jawab moral kepada masyarakat dan dapat berperan dalam proses demokrasi.
Advokat melaksanakan cara kerja yang dilihat dari sisi fakta dan hukum.
Organisasi ini, dibentuk sebagai wadah advokat profesional independen dengan tujuan terwujud pemilu jujur dan adil sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta prinsip rule of law.
Dia mencontohkan, apabila ada kasus tertentu, maka organisasi itu akan memberikan pandangan atau legal opinion yang independen serta tidak memihak.
Menurut Hamdan Zoelva, tata kerja organisasi ini dalam melaksanakan visi pemilu yang jujur dan adil adalah mengumpulkan semua informasi terkait pemilu yang melibatkan elemen penyelenggara, peserta dan masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah.
Untuk keanggotaan, Ketua ADPRIL, Andi Riza Fardiansyah menambahkan Adpril merupakan organisasi yang anggotanya terdiri dari para advokat yang tergabung dalam beberapa organisasi advokat.
Nantinya, apabila ada anggota Adpril yang menjadi advokat untuk penyelenggara atau peserta pemilu, maka akan dinonaktifkan.
Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Dewi Agustina
sumber: tribunnews.com
Ketua Umum SI
ADPRIL
sumber: www.si.or.id
