Semmi.id, Jakarta – Dalam rangka mewujudkan ‘Indonesia Sehat Tanpa Narkoba’, Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI) melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN), Cawang, Jakarta Timur, Senin (15/7). Aksi yang dilakukan oleh puluhan aktivis PB SEMMI untuk mengkritisi Kepala BNN, Heru Winarko.
“Kami menganggap BNN dibawah kepemimpinan Heru Winarko telah gagal dalam pemberantasan narkoba di Indonesia,” tegas Bintang Wahyu Saputra selaku Ketua Umum PB SEMMI.
Untuk menguatkan apa saja bentuk kegagalan dari Heru Winarko dalam menahkodai BNN, PB SEMMI, lanjut Bintang, mengeluarkan pernyataan sikap 10 dosa besar Heru Winarko.
“Pertama, meningkatnya peredaran narkoba. Kedua, banyaknya peredaran narkoba di tempat hiburan malam. Ketiga, gagal dalam mengidentifikasi anggota sehingga banyak terdapat oknum BNN gadungan. Keempat, banyak masyarakat menjadi korban salah sasaran oleh BNN. Kelima, terdapat kepala BNN wilayah yang terindikasi dalam penyalahgunaan narkoba dibawah kepemimpinan Heru Winarko,” ujar Bintang.
Ia menambahkan dosa Keenam, gagal dalam melakukan pencegahan peredaran narkoba dari dalam lapas, lalu ketujuh adalah gagal dalam memberikan prestasi gemilang sejak dilantik sebagai kepala BNN, berikutnya kedelapan yaitu menutup ruang komunikasi dengan masyarakat khususnya organisasi kemasyarakatan dan pemuda (OKP) dalam pemberantasan dan pencegahan narkoba di Indonesia, kesembilan yakni banyaknya pejabat BNN yang tidak menyerahkan LHKPN, dan terakhir kebijakan yang dikeluarkan dalam pemberantasan narkoba kontra produktif dan tidak matang.
“Melihat kondisi yang demikian, maka kami dari PB SEMMI menyatakan sikap. Pertama, mendesak Heru Winarko untuk mundur dari jabatannya karena dinilai gagal dan tidak serius dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan peredaran narkoba. Kedua, menagih janji Heru Winarko untuk menutup dan menindaklanjuti temuan Komjen Budi Waseso tentang 36 diskotik atau tempat hiburan malam di Jakarta yang terindentifikasi sebagai pusat peredaran narkoba. Ketiga, meminta BNN untuk transparan dan terbuka terkait dana sosialisasi pencegahan narkoba karena diduga terdapat kegiatan fiktif didalamnya,” tutup Bintang.
