Setelah sidang sengketa pilpres selesai diketok palu oleh Mahkamah Konstitusi dan Komisi Pemilihan Umum menetapkan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Jokowi – Maruf Amin serta menjelang pelantikan yang akan dilakukan dibulan Oktober 2019 kini muncul pertanyaan. Siapa pembantu mereka dikabinet? Ada saran masuk ke Jokowi Maruf. Sebaiknya mereka yang duduk sebagai menteri, dan pejabat di intansi atau lembaga tinggi negara serta jajaran pimpinan BUMN sebaiknya memiliki kemampuan dan bersih tak sekedar hanya karena imbal politik.
“Menjelang pemilu 2019 berakhir kemarin kita mencatat ada banyak menteri yang terseret dugaan kasus korupsi. Hal ini harus menjadi pelajaran bagi pemenang pilpres untuk memilih pembantu pemerintahan harus memiliki track record jelas. Jika perlu calon menteri atau pejabat tinggi lainnya harus mendapatkan rekomendasi dari KPK, BPK, PPATK agar pemerintahan kedepan bersih, nyaman dan transparan,” jelas Inisiator Gerakan Non Blok Pemuda Indonesia, Bintang Wahyu Saputra.
Bintang yang juga Ketua Umum Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI) meminta presiden untuk memilih anggota yang akan membantu kinerja pemerintahan dengan memperhatikan aspek keprofesionalan dan mampu menjaga komunikasi lintas sektor.
“Rekam jejak sangat penting sebagai pertimbangan presiden dalam memilih kabinet serta pejabat tinggi negara lainnya. Jadi jangan pilih anggota kabinet yang memiliki problem, anggota kabinet harus memiliki kompetensi, bersih, pekerja keras, dan tidak dibebani urusan hukum, moral serta urusan domestik lainnya apalagi dugaan korupsi,” tambahnya.
PB SEMMI juga memberikan rekomendasi pada presiden untuk memprioritaskan kebijakan tentang pengembangan dan pembinaan pemuda dan mahasiswa sesuai dengan janji kampanyenya yang akan mengakomodir kepentingan kalangan milenial.
“Menteri muda dari kalangan milenial tidak cukup untuk menjawab tantangan bonus demografi dan revolusi industri yang selalu di gaung-gaungkan pasangan Jokowi Maruf sewaktu kampanye. Memfokuskan kementerian pemuda tanpa olahraga atau membuat lembaga tinggi setingkat kementerian yang membawahi terkait pengembangan dan pembinaan pemuda merupakan langkah awal pemerintahan Jokowi Maruf untuk menjawab segala tantangan zaman kedepan dan hal ini harus di prioritaskan,” tutup Bintang di Jakarta, Rabu (31/7).
