JAKARTA, SENAYANPOST.com – Mantan rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Sofian Effendi disomasi terkait pernyataannya yang menyebutkan 11 fraksi di MPR mendapatkan uang berkarung-karung dari orang asing terkait pembahasan amendemen UUD 1945.
Sofian digugat oleh sejumlah anggota Panitia Ad Hoc (PAH) I dan III MPR periode 1999-2004 yang tergabung dalam Forum Konstitusi.
“Kami akan menyampaikan somasi kepada Prof Sofian Effendi agar meminta maaf terkait pernyataannya yang menyebutkan proses amendemen UUD 1945 dihadiri oleh orang-orang asing yang membawa uang berkarung-karung dan membagi-bagikannya kepada 11 fraksi MPR,” ujar Pengawas Forum Konstitusi Hamda Zoelva dalam jumpa pes di Jakarta.
Acara jumpa pers itu dihadiri pula oleh mantan Ketua PAH I BP MPR Jakob Tobing, mantan anggota PAH I Pataniari Siahaan, mantan anggota PAH I Lukman Hakim Saifuddin, mantan anggota PAH I Zain Badjeber, mantan anggota PAH I Baharudin Aritonang, mantan anggota PAH I Seto Haryanto, mantan anggota PAH I Irjen (Purn) Ketut Astawa, dan mantan anggota PAH I Theo Sambuaga.
Forum Konstitusi meminta Sofian Effendi untuk meminta maaf secara terbuka dan mengklarifikasi pernyataannya itu. Jika hal itu tidak dilakukan, maka Forum Konstitusi akan melakukan langkah-langkah hukum dengan melaporkan secara pidana dan perdata.
Tudingan Sofian itu disampaikan pada acara peluncuran buku di sebuah kampus di Jakarta, Rabu (11/3/2020). Sejumlah media massa mengutip pernyataannya tersebut.
Menurut Forum Konstitusi, pernyataan Sofian yang tidak mereka terima adalah pernyataan Sofian di salah satu media daring. Forum Konstitusi lantas mengutip media itu yang menulis, “dalam rapat-rapat panitia ad hoc di MPR juga dihadiri oleh orang-orang yang bukan warga negara Indonesia dan LSM National Democratic Institute (NDI). Kata Prof Sofyan, membawa uang berkarung-karung ke dalam gedung MPR dan membagi-bagi uang itu kepada semua 11 fraksi.
Hamdan mengatakan, Forum Konstitusi memberi waktu 3 x 24 jam kepada Sofian untuk meminta maaf dan mengklarifikasi pernyataannya secara terbuka. Bila hal itu tidak dilakukan, Forum Konstitusi akan melaporkan Sofian ke lembaga penegak hukum.
“Ini bukan urusan pribadi, tetapi terkait dengan kepentingan bangsa. Ini mendemoralisasi UUD 1945. Mendemoralisasi hasil keputusan oleh 700 anggota MPR terkait perubahan UUD 1945 yang telah dilakukan dengan penuh kejujuran, keterbukaan untuk memenuhı tuntutan reformasi ketika itu,” kata mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu.
Sementara, Jacob Tobing menegaskan bahwa apa yang dikatakan mantan rektor UGM itu tidak benar dan bohong. “Itu bohong dan idak benar. Kami akan mengambil tindakan-tindakan hukum pidana dan perdata,” kata Jacob.
sumber: senayanpost.com
