Anggaran Rumah Tangga SEMMI

[vc_row][vc_column][vc_column_text]ANGGARAN RUMAH TANGGA

SERIKAT MAHASISWA MUSLIMIN INDONESIA (SEMMI)

INDONESIAN MOSLEM STUDENT OF UNIVERSITY ASSOCIATION

BAB I

BAGIAN I

KEANGGOTAAN

Pasal I : Anggota

a) Anggota Biasa ialah anggota muda yang telah memenuhi syarat dan/atau anggota muda yang telah mengikuti Latihan Kader
Anggota Luar Biasa
Mahasiswa pendengar yang beragama Islam yang telah mencatatkan namanya
Mahasiswa Islam di luar negeri yang telah mencatatkan namanya
Mahasiswa Islam luar negeri yang belajar di Indonesia yang telah mencatat namanya
Anggota Kehormatan ialah orang yang berjasa kepada SEMMI yang telah ditetapkan oleh Pengurus Cabang/Pengurus Besar

BAGIAN II

SYARAT-SYARAT KEANGGOTAAN

Pasal 2 : Syarat Anggota

a). Setiap mahasiswa Islam yang ingin menjadi anggota, harus mengajukan permohonan serta menyatakan secara tertulis kesediaan mengikuti dan menjalankan Anggaran Dasar/Rumah Tangga serta Pedoman-Pedoman Pokok lainnya kepada Pengurus Cabang setempat.

b). Apabila telah memenuhi syarat pada ayat (a) dan yang bersangkutan telah mengikuti LKI Basic Training, setelah itu dinyatakan sebagai anggota biasa.

Pasal 3 : Masa Keanggotaan

a). Masa keanggotaan berakhir :

Maksimal 6 (enam) tahun untuk program S0
Maksimal 9 (sembilan) tahun untuk program sarjana dan 11 (sebelas) tahun untuk program Pasca Sarjana

b). Anggota yang habis masa keanggotaannya karena:

Telah habis masa keanggotaannya
Meninggal dunia
Atas permintaan sendiri
Diberhentikan atau dipecat

c). Anggota yang habis masa keanggotaanya saat menjadi pengurus diperpanjang masa keanggotaanya sampai habis masa kepengurusan

BAGIAN IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4 : Hak Anggota

a). Anggota biasa disamping mempunyai hak sebagaimana pada ayat (a), dan mengikuti latihan-latihan organisasi, juga mempunyai hak untuk memilih dan dipilih

b). Anggota luar biasa mempunyai hak mengajukan saran atau usul dan pertanyaan kepada pengurus secara lisan atau tertulis dan bila diperlukan dapat menjadi pengurus lembaga kekaryaan

c). Anggota kehormatan dapat mengajukan saran/usul dan pertanyaaan kepada pengurus secara lisan atau tertulis

Pasal 5 : Kewajiban Anggota

Membayar uang pangkal dan iuran anggota
Menjaga nama baik organisasi
Berpartisipasi dalam setiap kegiatan SEMMI
Bagi anggota luar biasa dan anggota kehormatan tidak berlaku ayat (a)

BAGIAN V

SKORSING DAN PEMECATAN

Pasal 6 : Skorsing/Pemecatan

Anggota dapat diskors/dipecat karena:
Bertindak, bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan olehSEMMI
Bertindak merugikan atau mencemarkan nama baik SEMMI
Anggota yang diskors atau dipecat dapat melakukan pembelaan dalam forum yang ditunjuk untuk itu
Mengenai skorsing/pemecatan dan tata cara pembelaan, diatur dalam ketentuan/peraturan sendiri

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI

STRUKTUR KEKUASAAN

BAGIAN I

KONGGRES

Pasal 7 : Status

Kongres merupakan musyawarah utusan cabang-cabang yang mendapatkan surat rekomendasi dari pengurus wilayah.
Kongres memegang kekuasaan tertinggi organisasi c. Kongres diadakan 3 (tiga) tahun sekali
Dalam keadaan luar biasa, kongres dapat diadakan menyimpang dari ketentuan pasal 6 ayat (c)
Dalam keadaan luar biasa, kongres dapat diselenggarakan atas inisiatif satu cabang dengan persetujuan sekurang-kurangnya melebihi separuh dari jumlah cabang yang mendapat rekomendasi pengurus wilayah dan pengurus besar

Pasal 8 : Kekuasaan/Wewenang

Menetapkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, Pedoman-Pedoman Pokok, Garis-Garis Besar Haluan Organisasi dan Program Kerja Nasional
Memilih Pengurus Besar dengan jalan memilih Ketua Umum yang sekaligus merangkap sebagai Formateur
Menetapkan calon-calon anggota Majelis Pekerja Kongres (MPK)
Menetapkan calon-calon tempat penyelenggaraan kongres berikutnya

Pasal 13 : Tata Tertib

Peserta kongres terdiri dari Pengurus Besar, Utusan/Peninjau cabang, , dan undangan Pengurus Besar
Pengurus Besar adalah penanggung jawab penyelenggaraan kongres, Cabang adalah peserta utusan, pengurus wilayah dan pengurus besar adalah peninjau.
Peserta utusan (Cabang) mempunyai hak suara dan hak bicara, sedangkan peninjau mempunyai hak bicara
Jumlah peserta peninjau ditetapkan oleh Pengurus Besar.
Pimpinan sidang kongres dipilih dari peserta (utusan/peninjau) oleh peserta utusan dan berbentuk presidium.
Kongres baru dapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah peserta utusan (cabang).
Setelah PB menyampaikan LPJ di hadapan peserta kongres maka PB dinyatakan demisioner.

BAGIAN II

KONFERENSI CABANG/ MUSYAWARAH ANGGOTA CABANG

Pasal 14 : Status

Konferensi cabang (Konfercab) merupakan musyawarah utusan Komisariat. b. Bagi cabang yang tidak mempunyai komisariat, diselenggarakan Musyawarah Anggota Cabang (Muscab).
Konfercab/Muscab diselenggarakan 2 (dua) tahun sekali.

Pasal 15 : Kekuasaan/Wewenang

Menetapkan Program Kerja Cabang
Memilih pengurus Cabang dengan jalan memilih ketua Umum yang merangkap sebagai Formateur

Pasal 16 : Tata Tertib Konferensi Cabang/Musyawarah Anggota Cabang

Peserta Konfercab terdiri dari Pengurus cabang, Utusan / Peninjau Komisariat dan undangan Pengurus Cabang.
Pengurus Cabang adalah penanggungjawab penyelenggara konferensi/musyawarah anggota cabang, komisariat adalah peserta utusan, dan undangan pengurus cabang adalah peserta peninjau.
Untuk Muscab, pengurus cabang adalah penanggung jawab penyelenggaraan Muscab, anggota biasa adalah utusan.
Peserta utusan (komisariat /anggota biasa) mempunyai hak suara dan hak bicara sedangkan peserta peninjau mempunyai hak bicara.
Pimpinan sidang Konfercab/muscab dipilih dari peserta utusan/peninjau oleh peserta utusan dan berbentuk presidium.
Konfercab/Muscab baru dapat dinyatakan syah apabila dihadiri lebih dari separuh jumlah peserta utusan komisariat/komisariat penuh
Setelah pengurus cabang menyampaikan LPJ di hadapan peserta Konfercab/Muscab maka pengurus cabang dinyatakan demisioner.

BAGIAN III

RAPAT ANGGOTA KOMISARIAT

Pasal 17 : Status

Rapat anggota komisariat (RAK) merupakan musyawarah anggota biasa komisariat. b. RAK diadakan 2 (dua) tahun

Pasal 18 : Kekuasaan / Wewenang

Menetapkan program kerja komisariat
Memilih pengurus komisariat dengan jalan memilih ketua umum yang merangkap sebagai formateur dan kemudian dua mide formateur.

Pasal 19 : Tata tertib rapat anggota komisariat

Peserta RAK terdiri dari pengurus komisariat, anggota biasa komisariat, dan undangan pengurus komisariat.
Pengurus komisariat adalah penaggungjawab penyelenggara RAK, anggota biasa adalah utusan, anggota muda, anggota luar biasa, dan undangan pengurus komisariat adalah peserta peninjau.
Peserta utusan mempunyai hak suara dan hak bicara sedangkan peserta peninjau mempunyai hak bicara.
Pimpinan sidang RAK dipilih dari peserta utusan/peninjau oleh peserta utusan dan berbentuk presidium.
RAK baru dapat dinyatakan syah apabila dihadiri lebih dari separuh jumlah anggota biasa.
Apabila ayat (5) tidak terpenuhi maka RAK diundur 1x 24 jam dan setelah itu dinyatakan sah. g. Setelah LPJ pengurus komisariat diterima oleh peserta RAK maka pengurus komisariat dinyatakan demisioner.
STRUKTUR PIMPINAN

BAGIAN IV

PENGURUS BESAR

Pasal 20 : Status

Pengurus Besar (PB) adalah Badan/Insatansi kepemimpinan tertinggi organisasi. b. Masa jabatan PB adalah dua tahun terhitung sejak pelantikan/serah terima jabatan dari Pengurus Besar demisioner.

Pasal 21 : Personalia Pengurus Besar

Formasi Pengurus Besar sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum.
Yang dapat menjadi Pengurus Besar adalah anggota biasa yang pernah menjadi Pengurus Cabang, berprestasi
Setiap personalia PB tidak diperbolehkan untuk menjabat lebih dari (2) periode kepengurusan kecuali jabatan Ketua Umum.
Apabila Ketua Umum tidak dapat menjalankan tugas/non aktif, maka dapat dipilih Pejabat Ketua Umum oleh Sidang Pleno Pengurus Besar.

Pasal 22 : Tugas dan Wewenang

Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah kongres, personalia Pengurus Besar harus sudah dibentuk, dan Pengurus Besar demisioner segera mengadakan serah terima jabatan dengan Pengurus Besar yang baru.
Pengurus Besar baru dapat menyelenggarakan tugasnya setelah serah terima jabatan dengan Pengurus Besar demisioner.
Melaksanakan hasil-hasil ketetapan kongres.
Menyampaikan ketetapan dan perubahan penting yang berhubungan dengan SEMMI kepada aparat SEMMI se-Indonesia.
Melaksanakan Sidang Pleno setiap semester kegiatan, atau setidak-tidaknya 6(enam) kali selama periode berlangsung.
Menyelenggarakan kongres pada akhir periode.
Menyiapkan draft materi kongres.
Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada anggota melalui kongres
Mengangkat dan mensyahkan Pengurus Wilayah dengan tetap memperhatikan Musyawarah Wilayah.
Mensyahkan Pengurus Cabang.
Menaikkan dan menurunkan status Cabang berdasarkan evaluasi perkembangan Cabang.
Dapat menskorsing, memecat dan merehabilitasi secara langsung terhadap anggota/pengurus.

BAGIAN V

BADAN KHUSUS

Pasal 23 : Status,Sifat dan Fungsi Badan Khusus

Badan Khusus adalah lembaga yang dibentuk/disahkan oleh struktur Pengurus Besar sebagai wahana beraktifitas di bidang tertentu secara professional di bawah koordinasi bidang dalam struktur pimpinan setingkat.
Badan Khusus bersifat semi otonom terhadap struktur pimpinan.
Badan Khusus dapat memiliki pedoman sendiri yang tidak bertentangan dengan AD/ART dan ketetapan-ketetapan Kongres lainnya.
Badan Khusus berfungsi sebagai penyalur minat dan bakat anggota dan wahana pengembangan bidang tertentu yang dinilai strategis dan sebagai sarana usaha professional organisasi.

Pasal 24 : Jenis Badan Khusus

Badan Peneliti dan Pengembangan (Balitbang SEMMI) Pers Muslimin (PM SEMMI)
Lembaga Bantuan Hukum (LBH SEMMI). Korps Mahasiswi SEMMI (KOMASI)
Badan Khusus dapat dibentuk di semua tinggkat struktur SEMMI.
Badan Khusus sebagaimana yang tersebut dalam point a dan b di atas memiliki pedoman sendiri yang tidak bertentangan dengan AD/ART SEMMI & Ketetapan– Ketetapan Kongres lainnya.
Badan Khusus berfungsi sebagai wadah pengembangan minat dan bakat anggota di bidang tertentu dan sebagai badan profesional organisasi.
Di tingkat Pengurus Besar dibentuk Balitbang SEMMI, LBH SEMMI, KOMASI, LPM SEMMI

BAGIAN VI

PENGURUS WILAYAH

Pasal 25 : Status

PW adalah badan pembantu Pengurus Besar.
PW SEMMI dibentuk untuk mengkoordinir dan menjadi kepanjang tangan dari PB untuk beberapa Cabang diwilayah tersebut.
Masa jabatan Pengurus Wilayah disesuaikan dengan masa jabatan Pengurus Besar.

Pasal 26 : Personalia Pengurus Wilayah

Formasi Pengurus Wilayah sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Umum dan Bendahara Umum.
Yang menjadi Pengurus Wilayah adalah anggota biasa yang pernah menjadi Pengurus Cabang, berprestasi
Apabila Ketua Umum tidak dapat menjalankan tugas/non aktif maka dapat dipilih calon-calon Pejabat Ketua Umum oleh Sidang Pleno Badko untuk selanjutnya ditetapkan/disyahkan menjadi Pejabat Ketua Umum oleh Pengurus Besar.

Pasal 27 : Tugas dan Wewenang

Melaksanakan dan mengembangkan kebijaksanaan Pengurus Besar tentang berbagai masalah organisasi di wilayahnya.
Mewakili PB menyelesaikan persoalan intern di wilayah koordinasinya tanpa meninggalkan keharusan konsultasi dengan PB.
Melaksanakan pelantikan cabang-cabang dalam wilayah koordinasinya.
Melaksanakan Sidang Pleno setiap semester kegiatan.sifat organisasi dirumuskan dalam Tafsir Independensi SEMMI
Membantu menyiapkan draft materi kongres.
Membimbing, membina, mengkoordinir dan mengawasi kegiatan cabang dalam wilayah koordinasinya.
Membentuk Cabang.
Melantik cabang-cabang diwilayah koordinasinya berdasarkan surat keputusan PB SEMMI
Meminta laporan cabang-cabang dalam wilayah koordinasinya.
Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepengurusan setiap semester kepada PB.
Menyelenggarakan Muswil selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah kongres.
Memberikan laporan kerja kepada Muswil.

Pasal 28 : Musyawarah Wilayah

Musyawarah Wilayah (Muswil) adalah musyawarah utusan cabang-cabang yang ada dalam wilayah koordinasinya.
Penyelenggaraan Muswil dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah konggres.
Apabila ayat (2) tidak terpenuhi, PB segera mengambil inisiatif untuk segera menetapkan Ketua Umum Wilayah.
Kekuasaan dan wewenang Muswil adalah menetapkan Program Kerja dan memilih sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang calon Ketua Umum wilayah untuk selanjutnya ditetapkan dan disyahkan salah satu diantaranya menjadi Ketua Umum/Formateur PW SEMMI oleh PB dengan memperhatikan aspirasi yang berkembang. e. Tata Tertib Musda disesuaikan dengan pasal 13 ART.

BAGIAN VII

CABANG

Pasal 29 : Status

Cabang merupakan suatu kesatuan organisasi yang dibentuk di daerah yang ada perguruan tinggi dan atau lembaga pendidikan lainnya yang sederajat.
Masa jabatan Pengurus Cabang adalah dua tahun, terhitung semenjak pelantikan/serah terima jabatan Pengurus Cabang demisioner.

Pasal 30 : Personalia Pengurus Cabang

Formasi Pengurus Cabang sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Umum dan Bendahara Umum.
Yang dapat menjadi Pengurus Cabang adalah anggota biasa yang telah mencapai usia keanggotaan satu tahun.
Apabila Ketua Umum Cabang tidak dapat menjalankan tugas/non aktif, maka dapat dianglat Pejabat Ketua Umum Cabang oleh Sidang Pleno cabang dan untuk selanjutnya ditetapkan/disyahkan menjadi Pejabat Ketua Umum oleh PB.

Pasal 31 : Tugas dan Wewenang

Pengurus Cabang Baru dapat menjalankan tugasnya setelah pelantikan/serah terima jabatan dengan Pengurus Cabang demisioner.
Selambat-lambatnya setelah 15 (lima belas) hari setelah konperensi, personalia Pengurus Cabang harus sudah terbentuk, dan Pengurus Cabang demisioner segera mengadakan serah terima jabatan dengan Pengurus Cabang yang baru.
Melaksanakan hasil-hasil ketetapan Konperca/Muscab, kebijaksanaan nasional organisasi serta ketentuan-ketentuan lainnya.
Membentuk Korkom dan/atau Rayon bila diperlukan.
Mengangkat dan mengesahkan Pengurus Korkom dan/atau Rayon.
Mengesahkan Pengurus Komisariat dan Badan Khusus.
Membantu Pengembangan Lembaga kekaryaan.
Melaksanakan Pleno sekurang-kurangnya sekali 4 (empat) bulan atau sekurang-kurangnya 2 (dua) kali selama satu periode.
Menyampaikan laporan kerja kepengurusan 4 (empat) bulan sekali kepada PB dengan tembusan kepada Pengurus Wilayah.
Menyelenggarakan Konperensi/Muscab.
Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada anggota melalui Konperensi/Muscab.

BAGIAN VIII

KOORDINATOR KOMISARIAT

Pasal 32 : Status

Koordinator komisariat (korkom) adalah badan pembantu pengurus cabang.
Pada perguruan tinggi yang dianggap perlu, pengurus cabang dapat membentuk korkom untuk mengkoordinir beberapa komisariat.
Masa jabatan pengurus korkom disesuaikan dengan masa jabatan pengurus cabang.

Pasal 33 : Personalia Pengurus Korkom

Formasi pengurus korkom sekurang-kurangnya terdiri dari ketua umum, sekretaris umum dan bendahara umum.
Yang dapat menjadi pengurus korkom adalah anggota biasa yang telah mencapai usia keanggotaannya selama satu tahun,
Apabila ketua umum korkom tidak dapat menjalankan tugasnya/non aktif maka dapat dipilih calon-calon pejabat ketua umum korkom oleh sidang pleno korkom untuk selanjutnya ditetapkan dan disyahkan pejabat ketua umum korkom oleh pengurus cabang.

Pasal 34 : Tugas dan Wewenang

Melaksanakan dan mengembangkan kebijaksanaan pengurus cabang tentang berbagai masalah organisasi.
Mewakili pengurus cabang dalam menyelesaikan persoalan intern di lingkungannya tanpa meninggalkan keharusan berkonsultasi dengan cabang yang bersangkutan.
Melaksanakan dan mengembangkan kebijaksanaan khusus pengurus cabang dalam bidang kemahasiswaan dan perguruan tinggi di wilayah koordinasinya.
Melaksanakan berbagai hal yang diputuskan dalam Musyawarah Komisariat.
Memberi bimbingan,membina, mengkoordinir dan mengawasi kegiatan-kegiatan komisariat dalam wilayah koordinasinya.
Membentuk komisariat persiapan.
Meminta laporan komisariat dalam lingkungan koordinasinya
Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepengurusan setiap 4 (empat) bulan sekali kepada pengurus cabang.
Menyelenggarakan musyawarah komisariat selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah konperensi.
Memberi laporan kerja dalam Musyawarah Komisariat.

Pasal 35 : Musyawarah Komisariat

Musyawarah komisariat adalah musyawarah utusan komisariat yang ada dalam wilayah koordinasinya.
Penyelenggaraan musyawarah komisariat dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah terbentuknya pengurus cabang.
Apabila ayat (2) terpenuhi maka pengurus cabang dapat mengambil inisiatif untuk menetapkan Ketua Umum Korkom atau segera mengambil alih pelaksanaan Musyawarah Komisariat.
Kekuasaan dan wewenang Muskom adalah memilih sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang calon Ketua Umum Korkom untuk selanjutnya ditetapkan/disyahkan menjadi Ketua Umum KORKOM oleh Pengurus cabang dengan tetap mamperhatikan aspirasi yang berkembang dan menetapkan program kerja KORKOM.

BAGIAN IX

KOMISARIAT

Pasal 36 : Status

Komisariat merupakan kesatuan organisasi yang dibentuk pada satu atau beberapa fakultas dalam lingkungan satu universitas atau perguruan tinggi.
Masa jabatan pengurus komisariat adalah 2(Dua) tahun, terhitung sejak pelantikan /serah terima jabatan dari pengurus komisariat demisioner.
Setelah satu tahun berdirinya dengan bimbingan dan pengawasan dari Korkom yang bersangkutan serta syarat-syarat berdirinya komisariat penuh telah terpenuhi, maka dapat mengajukan permohonan kepada pengurus cabang untuk disahkan menjadi komisariat penuh dengan rekomendasi korkom.
Dalam hal lain tidak ada Korkom, pengajuan komisariat langsung kepada pengurus cabang.

Pasal 37 : Personalia pengurus komisariat

Formasi pengurus komisariat sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Umum, dan Bendahara Umum.
Pengurus komisariat disyahkan oleh pengurus cabang.
Yang dapat menjadi pengurus komisariat adalah anggota biasa yang telah mencapai usia keanggotaan selama satu tahun.
Apabila Ketua Umum komisariat tidak dapat melaksanakan tugasnya/non aktif, maka dapat diangkat pejabat Ketua Umum komisariat oleh rapat harian Pengurus komisariat untuk selanjutnya ditetapkan dan disyahkan Pejabat Ketua Umum komisariat oleh pengurus cabang.

Pasal 38 : Tugas dan Wewenang

Melaksanakan hasil-hasil keputusan RAK, kebijakan organisasi ditingkat Cabang dan Nasional serta ketentuan organisasi lainnya.
Menyampaikan laporan kerja kepengurusan 3 (tiga) bulan sekali serta laporan kerja kepengurusan kepada pengurus Cabang dengan tembusan kepada pengurus Korkom c. Pengurus Komisariat bertanggung jawab kepada RAK
Pengurus Komisariat baru dapat menjalankan tugasnya setelah pelantikan/serah terima jabatan pengurus komisariat demisioner
Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah RAK personalia pengurus komisariat demisioner segera mengadakan serah terima jabatan dengan pengurus komisariat yang baru.

Pasal 39 : Pendirian komisariat

Anggota yang akan mendirikan komisariat persiapan harus mengajukan permohonan kepada korkom untuk mendapat persetujuan.
Untuk mendirikan komisariat persiapan harus mengajukan persetujuan kepada korkom untuk mendapat pengesahan ,setelah mempunyai anggota biasa sekurang-kurangnya 25(dua puluh lima) orang.
Sekurang-kurangnya setelah satu tahun berdiri dan mempunyai 50(lima puluh)anggota biasa, mendapat bimbingan dan pengawasan dari korkom yang bersangkutan ,Pengurus Komisariat persiapan dapat mengajukan permohonan kepada Pengurus Cabang untuk disahkan sebagai Komisariat Penuh dengan disertai rekomendasi Korkom yang bersangkutan.
Dalam hal tidak ada Korkom, pengajuan pendirian Komisariat langsung kepada Pengurus Cabang.

BAB X

KEBENDAHARAAN

Pasal 40 : Keuangan

Besarnya uang pangkal ditetapkan oleh pengurus cabang.
25 persen dari jumlah penerimaan iuran anggota komisariat diserahkan kepada pengurus cabang

BAB XI

LAGU DAN LAMBANG

Pasal 41 : Lagu, lambang dan atribut-atribut organisasi lainnya diatur dan ditetapkan oleh kongres.

BAB XII

PERUBAHAN AD/ART

Pasal 42

Perubahan AD/ART hanya dilakukan oleh Kongres.
Rencana perubahan AD/ART disampaikan kepada Cabang-cabang selambat-lambatnya sebulan sebelum kongres.

BAB XIII

PEMBUBARAN

Pasal 43

Pembubaran SEMMI hanya dapat dilaksanakan oleh Kongres

Pasal 44

Keputusan pembubaran SEMMI sekurang-kurangnya harus disetujui oleh 2/3 peserta Kongres.

Pasal 45

Harta benda SEMMI sesudah dibubarkan harus diserahkan kepada Yayasan Amal Islam.

PEDOMAN KEPENGURUSAN

SERIKAT MAHASISWA MUSLIMIN INDONESIA (SEMMI)

INDONESIAN MOSLEM STUDENT OF UNIVERSITY ASSOCIATION

Tujuan suatu organisasi hanya dapat diwujudkan dengan usaha-usaha yang teratur, terencana dan kebijaksanaan yang dilingkupi dengan taufiq dan hidayah Allah SWT. Salah satu perangkat yang dapat digunakan untuk menciptakan penyelenggaraan usaha-usaha yang demikian itu adalah pedoman kepengurusan yang mendukung kearah tujuan tersebut. Adanya keharusan untuk bekerja secara struktur dan rapih adalah sesuai dengan firman Allah SWT.

Struktur Pimpinan Pengurus Besar SEMMI

Status Pengurus

Sesuai dengan ketentuan yang termaksud pada ART SEMMI, mengenai status PB SEMMI dalam struktur pimpinanya adalah sebagai berikut :

Pengurus Besar Adalah badan atau instansi kepemimpinan tertinggi organisasi.
Masa jabatan Pengurrus Besar adalah 3 (tiga) tahun , terhitung sejak pelantikan/serah terima jabatan dari pengurus besar demisioner.

Tugas Dan Wewenang

Sesuai dengan ART SEMMI, tugas dan wewenang PB SEMMI adalah sebagai berikut :

Menggerakan Organisasi berdasarkan AD ART.
Melaksanakan ketetapan ketetapan kongres.
Menyampaikan ketetapan dan perubahan penting yang berhubungan dengan SEMMI kepada seluruh pengurus dan kader SEMMI.
Melaksanakan rapat harian pengurus besar minimal 1 (satu) minggu sekali, selama periode berlangsung.
Menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada kader melalui kongres.
Mengesahkan pengurus cabang dan pengurus wilayah
Menerima laporan kerja pengurrus wilayah.
Menurunkan status pengurus cabang dan wilayah.

Sturktur Organisasi

Sturktur Organisasi adalah kerangka antar hubungan dari satuan satuan organisasi atau bidang bidang kerja yang didalamnya terdapat pimpinan, wewenang dan tanggung jawab serta pada masing masing personil dalam totalitas organisasi.lazimnya struktur organisasi akan kelihhatan semakin jelas dan tegas, apabila digambarkan dalam bagan struktur organisasi.

Ditinjau dari struktur organisasi maka bentuk organisasi yang dipergunakan dalam Pengurus Besar SEMMI adalah bentuk organisasi fungsional.

Struktur organisasi Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) dengan pembanding dalam program kerja nasional, terdapat 10 Bidang :

Bidang Organisasi Kader Dan Keanggotaan (OKK)
Bidang Hubungan Antar Lembaga (HAL)
Bidang Kemahasiswaan Dan Kepemudaan (KK)
Bidang Ekonomi Dan Kewirausahaan (EK)
Bidang Kordinasi Pembangunan Nasional (KPN)
Bidang ESDM
Bidang Lingkungan Hidup
Bidang Maritim
Bidang Politik Dan Hubungan Internasional
Bidang Kewanitaan
Bidang Hukum Dan Ham
Bidang Informasi Dan Komunikasi
Bidang Peneliti Dan Pengembangan

4) Komposisi Personalia

Komposisi Personalia Pengurus Besar SEMMI diisi oleh kader yang memenuhi prasyarat sebagai mana ART SEMMI disusun formasi sebagai berikut :

Ketua Umum
Ketua Bidang Organisasi Kader Dan Keanggotaan
Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga
Ketua Bidang Kemahasiswaan Dan Kepemudaan
Ketua Bidang Ekonomi Dan Kewirausahaan
Ketua Bidang Kordinasi Pembangunan Nasional
Ketua Bidang ESDM
Ketua Bidang Lingkungan Hidup
Ketua Bidang Maritim
Ketua Bidang Politik Dan Hubungan Internasional
Ketua Bidang Kewanitaan
Ketua Hukum Dan Ham
Ketua Bidang Informasi Dan Komunikasi
Ketua Bidang Peneliti Dan Pengembangan
Sekretaris Jendral
Wakil Sekretaris Jendral Organisasi Kader Dan Keanggotaan
Wakil Sekretaris Jendral Hubungan Antar Lembaga
Wakil Sekretaris Jendral Kemahasiswaan Dan Kepemudaan
Wakil Sekretaris Jendral Ekonomi Dan Kewirausahaan
Wakil Sekretaris Jendral Kordinasi Pembangunan Nasional
Wakil Sekretaris Jendral ESDM
Wakil Sekretaris Jendral Lingkungan Hidup
Wakil Sekretaris Jendral Maritim
Wakil Sekretaris Jendral Politik Dan Hubungan Internasional
Wakil Sekretaris Jendral Kewanitaan
Wakil Sekretaris Jendral Hukum Dan Ham
Wakil Sekretaris Jendral Informasi Dan Komunikasi
Wakil Sekretaris Jendral Peneliti Dan Pengembangan
Bendahara Umum
Wakil Bendahara Umum Organisasi Kader Dan Keanggotaan
Wakil Bendahara Umum Hubungan Antar Lembaga
Wakil Bendahara Umum Kemahasiswaan Dan Kepemudaan
Wakil Bendahara Umum Ekonomi Dan Kewirausahaan
Wakil Bendahara Umum Kordinasi Pembangunan Nasional
Wakil Bendahara Umum ESDM
Wakil Bendahara Umum Lingkungan Hidup
Wakil Bendahara Umum Maritim
Wakil Bendahara Umum Politik Dan Hubungan Internasional
Wakil Bendahara Umum Kewanitaan
Wakil Bendahara Umum Hukum Dan Ham
Wakil Bendahara Umum Informasi Dan Komunikasi
Wakil Bendahara Umum Peneliti Dan Pengembangan

Departemen – Departemen

Departemen Organisasi Kader Dan Keanggotaan
Departemen Hubungan Antar Lembaga
Departemen Kemahasiswaan Dan Kepemudaan
Departemen Ekonomi Dan Kewirausahaan
Departemen Kordinasi Pembangunan Nasional
Departemen ESDM Dan Lingkungan Hidup
Departemen Politik Dan Hubungan Internasional
Departemen Kewanitaan
Departemen ESDM
Departemen Lingkungan Hidup
Departemen Maritim
Departemen Politik Dan Hubungan Internasional
Departemen Kewanitaan
Departemen Hukum Dan Ham
Departemen Informasi Dan Komunikasi
Departemen Peneliti Dan Pengembangan

Kesekretariatan Dan Administrasi SEMMI

Kesekretariatan

BAB I

SEKRETARIAT

Agar seluruh administrasi organisasi dalam segala tingkatan (pusat hingga komisariat) dapat berjalan secara efektif dan efisien diperlukan sekretariat organisasi atau kantor organisasi. Sekretariat organisasi berfungsi sebagai:

Pusat kendali aktifitas organisasi;
Pusat komunikasi organisasi;
Pusat kegiatan administrasi;
Wahana interaksi dengan masyarakat sekitar.

Dengan mengingat begitu urgennya sekretariat bagi organisasi, maka pengadaan sekretariat SEMMI hendaknya memperhatikan lokasi sekretariat, kebutuhan ruang bagi terselenggaranya kegiatan organisasi dan tata ruang sekretariat.

Lokasi sekretariat hendaknya terletak pada tempat yang strategis dipandang dari segala segi sehingga memperlancar komunikasi dengan anggota, dan interaksi organisasi dengan masyarakat sekitar yang mampu menjamin ketenangan dan kesehatan sehingga memungkinkan bagi fungsionaris (pengurus) organisasi dapat bekerja dan menunaikan tugasnya di sekretariat.

Kebutuhan ruang bagi sekretariat SEMMI pada prinsipnya disesuaikan dengan

kebutuhan setiap unit organisasi baik itu Pengurus Besar,Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang, maupun. Pengurus Komisariat. Paling tidak setiap sekretariat memiliki :

Ruang administrasi;
Ruang Sholat;
Ruang tamu;
Ruang sidang;
Ruang pelatihan;
Ruang dapur.

Pengataran tata ruang dalam sekretariat hendaknya memperhatikan hubungan antar ruangan yang satu dengan yang lain. Sehingga mampu menjamin kelancaran komunikasi antar bagian.

Dalam mengusahakan gedung sekretariat, sedapat mungkin sekretariat mempunyai fungsi ganda yaitu di samping kantor organisasi juga berfungsi sebagai tempat tinggal fungsionaris organisasi (Sekre SEMMI/ Markas SEMMI) sehingga semua fungsionaris SEMMI dapat menjalankan tugas organisasi setiap saat.

Sekretariat organisasi diharuskan memiliki papan pengenal organisasi atau papan nama SEMMI. Papan nama SEMMI ini berfungsi sebagai pengenal organisasi dan sebagai penunjuk atas keberadaan fungsionaris SEMMI dalam melakukan aktifitas organisasi. Berikut bentuk Papan Nama SEMMI

Ukuran : panjang : lebar = 1.5 : 1 Warna Dasar : Hijau Warna Tulisan : Putih, Contoh :

BAB II

ADMINISTRASI SEMMI

Surat Menyurat

Administrasi surat-menyurat adalah suatu proses dan rencana teratur dari pengolahan surat-menyurat. Mulai dari ide sampai pada penyelesaian dan penyimpanan sebagaimana mestinya. Administrasi surat-menyurat bagi suatu organisasi merupakan sesuatu yang penting dan merupakan bagian tugas lapangan pekerjaan administrasi kesekretariatan. Administrasi surat-menyurat (ketatausahaan) mempunyai ciri-ciri utama sebagai berikut :

Bersifat pelayanan;
Bersifat menetes ke seluruh bagian atau aparat organisasi, dan;
Dilaksanakan semua pihak dalam organisasi.

Ciri yang pertama berarti bahwa ketatausahaan service work (pekerjaan pelayanan) berfungsi memudahkan (facilitating function), dilakukan untuk membantu pekerjaan-pekerjaan lain agar dapat berjalan lebih efektif. Sebagai service work, ketatausahaan memberikan pelayanan ke pelbagai bagian atau aparat organisasi. Konsekuensinya, ia tidak berdiri sendiri, tetapi senantiasa terkait dengan pekerjaan operatif atau fungsi substantif lainnya.

Administrasi berupa surat menyurat merupakan bentuk ketatausahaan yang diperlukan di mana-mana, dan dilaksanakan dalam seluruh organisasi. Ketatausahaan dapat dijumpai pada pucuk pimpinan tertinggi (aparat tertinggi organisasi) sampai pada satuan organisasi terendah bentuk ini merupakan ciri khas dari administrasi surat menyurat yang kedua. Surat pada hakikatnya adalah bentuk penuangan ide atau kehendak seseorang dalam bentuk tulisan yang kemudian menjadi bukti sejarah. Artinya surat merupakan jembatan pengertian dan alat komunikasi bagi seorang dengan orang lain. Surat Juga merupakan potret sejarah yang akan dibaca dari satu generasi kegenerasi berikunya. Dari satu masa ke masa lainnya. Karena sifat yang demikian maka surat-surat disusun secara singkat dan padat, tetapi jelas dan tegas. Bahasa yang dipakai harus mudah dimengerti sederhana dan teratur. Kertas yang digunakan dalam melakukan surat menyurat resmi adalah kertas HVS warna putih ukuran F 4 dengan berat 70 gr. Bagi organisasi, surat berfungsi sebagai:

Alat komunikasi;
Dokumen organisasi;
Tanda bukti (alat pembuktian ).

1). Kepala Surat;

Ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam kepala surat adalah :

Surat-surat organisasi ditulis di kertas putih berkop (berkepala);
Nama Pengurus Besar diletakan di baris pertama, selain itu nama institusi diletakkan di baris ketiga setelah tulisan SERIKAT MAHASISWA MUSLIMIN INDONESIA dan tulisan INDONESIAN MOSLEM STUDENT OF UNIVERSITY ASSOCIATION
Panitia pelaksana kegiatan dapat menentukan format kop suratnya atas persetujuan ketua umum struktur pimpinan, kecuali pantia pelaksanan Kongres, Konferensi dan Rapat Anggota.
Contoh Kop surat SEMMI sebagai berikut:

PENGURUS BESAR

SERIKAT MAHASISWA MUSLIMIN INDONESIA