Refleksi Akhir Tahun – Bangsa Mandiri Rakyat Sejahtera

Satu-dua Catatan Hamdan Zoelva

(Ketua Umum Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam)

 

Mengakhiri tahun 2017, catatan ini dimaksudkan sebagai wahana dan kesempatan untuk bermuhasabah, baik terhadap diri maupun bagi kaum Syarikat Islam, untuk selanjutnya mencoba menabur asa di tahun 2018 demi kemaslahatan bersama dan sesama anak bangsa lainnya.

Isu terbesar yang terangkum dalam rentetan peristiwa tahun 2017 di Indonesia sesungguhnya hanyalah berada pada satu simpul yang sama: kemandirian bangsa dan kesejahteraan sosial. Kesemuanya tidak lepas dari kejadian-kejadian dunia yang kian tak lagi berbatas negara. Tahun 2017 masih memberi gambaran tentang ketimpangan dunia yang berpengaruh kepada seluruh negara di semua sektor kehidupan.

TAHUN 2017 adalah bukti tentang prediksi analis seperti Francis Fukuyama dan Samuel P. Huntington lebih kurang seperempat abad silam, begitu juga para futurolog seperti Alvin Toffler tahun 1970-an dan James Canton yang diperkuat kembali pada beberapa tahun terakhir. Kekhawatiran dunia yang dibentuk oleh sisa-sisa Perang Dingin tidak lain adalah suatu kerancuan cara berpikir negara-negara Barat terutama Amerika Serikat tentang definisi masa depan hubungan antarnegara. Paradigma kapitalisme yang diyakini sebagai sebuah konsep akhir bagi segala bangsa cenderung dipaksakan menjadi pijakan kebijakan pembangunan seluruh pemerintahan di dunia. Tahun 2017 adalah menggambarkan tentang titik krusial ambisi besar negara kapitalis usai Perang Dingin menyusul keruntuhan Uni Soviet 26 tahun lalu.

Prediksi tentang goncangan besar yang dikemukakan Fukuyama hingga benturan antarperadaban, keduanya menempatkan Tiongkok sebagai peradaban yang patut diwaspadai. Melalui serangkaian analisis perbedaan latar kultural berbagai negara, dikemukakanlah bahwa industri dan sistem kapitalisme (sang pemenang) akan menghadapi rival yang amat serius yakni peradaban-peradaban tua.

Itulah sebabnya, kendati akar-akar ilmiah ideologi komunisme telah sangat lemah dan sulit mendapat tempat dalam konstalasi politik berbagai negara, termasuk Indonesia, namun ia tetap dapat dijual demi menghidupkan kembali ketakutan dunia. Ketakutan demikian adalah salah satu ikhtiar untuk mengumpulkan kekuatan kaum kapitalis dunia untuk tetap merajai persaingan global. Kapitalisme dunia yang kini dianggap mencapai puncak kemenangannya tidak hanya memainkan isu ancaman ideologi komunisme untuk membendung China; sejak dini juga telah mewaspadai Islam sebagai salah satu tradisi Timur yang memiliki basis peradaban kuat. Bagi Amerika Serikat, Islam adalah ancaman serius bagi berkembangnya misi kapitalisme yang tak lain berkisar pada imperialisme, kolonialisme, dan penaklukan seluruh bangsa dengan ragam cara mulai dari perang moneter, perang ekonomi, serta budaya hingga tarung senjata yang dapat membahayakan kehidupan dan masa depan dunia.

Fakta politik internasional juga menunjukkan demikian. Sejak Marshall Plan diumumkan 5 Juli 1947, desain masa depan bangsa memasuki Abad ke-20 lalu sudah dicanangkan oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Isu awal adalah membendung komunisme. Ilmuwan Noam Chomsky memberi analisis mengenai hal ini sebagai suatu ambisi Barat, di bawah komando Amerika Serikat untuk mengambil alih seluruh jejak penjajahan masa lalu ke dalam satu persekutuan kaum kapitalis dunia. Kapitalisme dapat berkembang dengan menciptakan musuh, baik ril maupun rekaan.

Apakah dengan demikian Amerika Serikat dan sekutu kapitalisnya hendak menguasai dan menduduki berbagai negara di dunia? Apakah jualan free fight competition yang diagungkannya di tengah kelemahan sebagian besar negara di dunia adalah alasan untuk menduduki dan menjajah sebagai tak ubahnya perilaku penjajahan masa lalu? Tidak! Chomsky memberi jawaban soal ini. Uraian Chomsky menilik bahwa ambisi Amerika Serikat sebenarnya hanya ingin menciptakan ketergantungan abadi seluruh negara terhadapnya. Kata kunci ketergantungan inilah yang berpusat pada isu ekonomi dan politik; kemandirian dan kesejahteraan.

Tidak ada satu negara yang mengupayakan kemandirian dalam berbagai sektor seperti energi dan sumber daya alam, perdagangan, produksi dalam negeri, teknologi komunikasi dan informasi, otomotif, pengelolaan administrasi kependudukan, kesehatan dan sebagainya kecuali harus mendapat intervensi dan gangguan Amerika Serikat. Tak hanya itu, Amerika Serikat sebenarnya terganggu oleh negara yang mendesain pelayanan prima kepada rakyatnya hingga mengarah kepada kesejahteraan. Lantaran ambisi untuk menciptakan ketergantungan seluruh negara di dunia akan terhambat, yang dapat berujung pada tumbangnya konsep kapitalisme.

Alasan yang dikemukakan Chomsky inilah yang dapat menjawab mengapa China dan Dunia Islam harus terus-menerus diaduk dengan segala macam isu yang mengerucut dalam dua arus besar: kewaspadaan dan perlawanan terhadap komunisme dan pertentangan madzhab-madzhab Islam. Khusus negara Islam, Amerika Serikat menempatkan Iran dan milisi Hizbullah di Lebanon Selatan sebagai musuh nomor wahid. Propaganda Islamofobia menjadi urusan paling penting dalam politik internasional yang berpengaruh terhadap seluruh dunia, termasuk menyeruak ke sumsum kemasyarakatan Indonesia belakangan ini. Mereka telah memelajari bahwa sistem Islam berupa ekonomi zakat, infaq, shadaqah, wakaf, dan hibah sangatlah berpengaruh pada semangat antiketundukan terhadap kaum kolonial dan sistem kapitalis. Persoalan superfisial kemudian diangkat untuk mengadu domba umat Islam di berbagai negara.

Kaum muslimin diajak untuk mengangkat kembali isu-isu permukaan seputar radikalisme, fundamentalisme, kekhalifahan dan semacamnya. Sementara secara eksternal umat Islam diperhadapkan dengan ujian berat untuk menyikapi ambisi kuasa modal di bawah proyek Zionisme yang didukung penuh oleh Amerika Serikat. Segelintir ulama dari berbagai madzhab dihasut untuk nyaring menyuarakan perpecahan. Satu sama lain ikut menari di hadapan genderang imperialisme Barat dalam paradigmanya yang baru.

Begitu juga China yang kendatipun telah bercorak kapitalis amat kental, namun bukan karena alasan kapitalismenya itu yang dikuatirkan oleh Amerika Serikat melainkan kemandiriannya. Laju pertumbuhan ekonomi China yang meningkat pesat adalah ketakutan utama Amerika Serikat di masa depan. James Canton dalam uraiannya tentang masa depan ekstrem selalu menyelipkan kemajuan China sebagai pertimbangan bagi pemerintah Amerika Serikat untuk mengambil kebijakan ekonomi dan politik dunia masa depan.

Konstalasi inilah yang patut dibaca secara lugas dan tak perlu disembunyikan, sebab sangat berpengaruh terhadap berbagai peristiwa lintas sektoral di berbagai negara. Indonesia adalah negara yang menempati posisi penting dalam konstruksi politik dunia. Bukan lantaran memiliki kekuatan militer yang disegani atau persenjataan mutakhir yang membahayakan, namun Indonesia merupakan pasar paling bagus untuk seluruh praktik perdagangan dunia. Indonesia juga merupakan sumber utama bahan baku industri di masa depan. Itu sebabnya, dalam isu energi terbarukan, Indonesia ditekan untuk tidak menerapkan temuan-temuan LIPI mengenai potensi Indonesia untuk mengembangkan energi pengganti minyak bumi dan gas alam.

 

 

TAHUN 2017 adalah prakondisi untuk memasuki tahun politik dalam dua tahun mendatang (2018 dan 2019) di Indonesia. Berdasarkan deskripsi dan analisis di atas, peristiwa-peristiwa di berbagai sektor kehidupan yang terjadi di negara ini, adalah konsekuensi logis ambisi kapitalisme negara maju yang kini sedang beraksi di papan atas politik dunia. Aksi politik internasional yang dimainkannya itu sungguh-sungguh menghimpit banyak negara, utamanya negara berkembang. Kebutuhan akan teknologi, infrastruktur, dan pendanaan untuk pembangunan merupakan alasan logis mengapa himpitan itu tetap harus dirasakan banyak negara berkembang. Hal ini dapat dibaca dari pengakuan John Perkins tentang operasi intelijen Amerika Serikat untuk menaklukkan berbagai pemimpin bangsa-bangsa di dunia, termasuk Soekarno, untuk membangun gapura selamat datang pada bantuan luar negeri yang berkonsesi tinggi itu. Atas nama pembangunan, banyak bangsa (termasuk Indonesia pasca-Soekarno) menjadi pasien lembaga-lembaga donor internasional dan bermitra dengan sistem bantuan luar negeri yang mengungkung yang diterapkan oleh Amerika Serikat.

Indonesia yang sedang menemukenali sistem pembangunan berdasarkan amanat konstitusinya, kini amat merasakan himpitan tersebut. Berbagai peristiwa yang dialami bangsa ini dalam tahun 2017 adalah gambaran dari resonansi pertarungan bangsa-bangsa di level internasional. Peristiwa sosial di Indonesia di tahun 2017 yang menampilkan ragam tindak kriminalitas, kekerasan terhadap perempuan, perdagangan anak, isu kemiskinan dan ketimpangan sosial, belum beranjak dari keterkaitannya dengan ketergantungan ekonomi. Peristiwa ekonomi yang diwarnai persoalan daya beli masyarakat, persoalan penerimaan negara, utang negara yang semakin besar, hingga daya saing perdagangan internasional juga masih menjadi problem nasional. Situasi ekonomi yang tidak hanya harus diukur dengan standar-standar makro itu, nampaknya belum dibaca sebagai agenda besar yang memerlukan pengerahan kekuatan seluruh unsur kekuatan bangsa ini. Begitu juga dengan peristiwa lingkungan hidup dan sumber daya alam juga masih menyisakan persoalan yang mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat dalam jangka panjang. Semua ini sangat terkait dengan ambisi industri negara maju.

Peristiwa hukum di tahun 2017 yang masih didominasi oleh kasus risywah dan penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan kepentingan publik juga belum beranjak dari buruknya tampilan wajah kebangsaan dalam denyut perubahan dunia. Persekongkolan kuasa modal dalam tatanan politik bangsa tidaklah dapat diremehkan begitu saja, sebab memiliki jejaring yang amat rapi sampai ke tingkat elit pengambil kebijakan. Fenomena yang melibatkan petinggi-petinggi partai dan pejabat di lembaga-lembaga tinggi negara ini, juga bukan sesuatu yang terjadi secara kebetulan melainkan telah masuk dalam skenario kekuatan asing sejak era penjajahan Belanda hingga era politik yang sudah menampilkan anak-anak bangsa sendiri di panggung politik. Demikian juga dengan peredaran narkoba yang sudah sangat mengkhawatirkan masa depan anak-anak bangsa. Perdagangan gelap dan impor ilegal narkoba begitu marak dan sangat menakutkan.

Selain itu, peristiwa politik yang sarat dengan trik dan klik ragam nuansa, mulai dari hasutan beraroma keagamaan, gesekan etnis dan ras, serta kompetisi antargolongan sosial sejatinya perlu dibaca sebagai peristiwa permukaan belaka. Jauh lebih mendasar ketimbang hal itu adalah suatu kekuatan internasional yang telah terancang sejak lama. Teriakan Soekarno rasanya perlu direfleksikan lagi demi membaca konstalasi internasional yang melibatkan seluruh negara, tanpa kecuali. Teriakan itu adalah slogan antipenjajahan model baru; penjajahan ekonomi, yang Beliau sebut sebagai neokolonialisme dan imperialisme (Nekolim). Mengapa topik ini amat penting? Inilah alasan mengapa Indonesia harus dimerdekakan dan melepas diri dari bagian Kerajaan Belanda. Ini pulalah alasan mengapa HOS Tjokroaminoto mengamanatkan persatuan dalam umat Islam, keadilan, dan kemerdekaan sejati sebagai isu penting sepanjang bangsa ini menghadapi cengkeraman imperialisme.

 

 

DALAM KONFIGURASI politik kebangsaan kita merasakan betapa tahun 2017 menjadi tahun yang penuh gejolak. Dinamika Pilkada DKI yang diwarnai nuansa sentimen keagamaan harus diakui telah berimplikasi langsung pada terjadinya keterbelahan dua kelompok masyarakat yang berhadap-hadapan head to head yaitu di satu sisi mewakili kepentingan Islam dan di sisi lain mengusung aspirasi kalangan nasionalis sekular. Di balik polarisasi dua kelompok kepentingan masyarakat yang berbeda tersebut, telah memantik kesadaran kita sebagai anak bangsa betapa tema persatuan umat yang dialegorikan lewat rangkaian aksi massal yang berlabelkan membela kepentingan Islam adalah menjadi “tema besar” yang patut menjadi perhatian para tokoh politik dan pemimpin Islam. Sebab kenyataan menunjukkan bahwa umat Islam sebagai pemegang prosentase terbesar penduduk Indonesia, ironisnya justeru tidak merepresentasikan penentuan atas kebijakan negara yang berpihak kepada mereka.

Tak dapat dipungkiri, dalam narasi dan fragmentasi politik-kekuasaan banyak tangan yang bermain, bukan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat akan tetapi lebih dominan berpihak kepada kepentingan asing dan sekelompok kecil warga superkaya yang secara perlahan namun pasti bermaksud menguasai aset negara dan bangsa. Sementara kepentingan mayoritas anak bangsa yang telah memerjuangkan tumpah darah Nusantara ini — sejak kehadiran pergerakan Syarikat Islam (bermula dari SDI, 1905) yang disusul hadirnya pergerakan kebangsaan lainnya dengan buah kemerdekaan pada 1945 — menjadi terpinggirkan dan terabaikan. Maksud dan tujuan negara pun yang bertumpu pada model negara kesejahteraan (welfare state) sebagaimana termaktub dalam UUD 1945 sungguh jauh dari kenyataan.

Ketika para tokoh dan pemimpin Islam sibuk memikirkan dan membesarkan postur bangunan organisasinya masing-masing dan mengabaikan kerangka ukhuwah sehingga tidak terbangunnya soliditas dan sinergisme keummatan, telah membuka celah bagi kalangan lain untuk masuk dan bermain di tengah kancah pergumulan aset negara dan menguasai sentra-sentra hajat kehidupan rakyat. Payahnya kondisi perekonomian rakyat yang dalam faktanya dikuasai oleh segelintir para pemilik modal menjadi cerminan buruk yang dialami bangsa Indonesia.

Pencermatan ini menjadi penting, sebab para pendahulu kita adalah eksponen bangsa yang sejak awal telah memahami situasi kebangsaan sebagaimana hadirnya SDI seabad silam. Dalam kepelbagaian persepsi, situasi hari ini adalah kurang lebih sama dengan keadaan pada kurang lebih seabad silam, yaitu kaum muslimin kembali berposisi sebagai kaum bawah dan terasing di tanah kelahirannya sendiri. Dari sisi penguasaan ekonomi, ummat Islam Indonesia berada dalam posisi piramida bawah, dimana dalam skala nasional ditunjukkan dengan angka ketimpangan ekonomi Indonesia kekinian (Gini ratio) yaitu 0,394. Angka tersebut menggambarkan bahwa sekitar 40% kue ekonomi Indonesia dikuasai oleh segelintir orang, sekaligus menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi kita begitu sangat tinggi. Lebih memrihatinkan lagi, segelintir orang yang menguasai ekonomi dimaksud mayoritas mutlaknya adalah bukan dari kalangan ummat Islam.

Di samping itu, dalam hal penguasaan dan kepemilikan tanah di Indonesia, gini ratio memperlihatkan angka lebih parah yaitu mencapai 0,64. Angka ini berdasarkan data terakhir indeks gini atau rasio ketimpangan kepemilikan lahan yang dipotret melalui Sensus Pertanian, 2016. Ekuivalen dengan ketimpangan di bidang ekonomi, angka ini menegaskan bahwa sebagian besar kepemilikan tanah di Indonesia hanya dimiliki oleh segelintir orang. Lagi, segelintir elit superkaya itu adalah hanya sebagian kecil dari ummat Islam. Dalam dataran ekonomi yang timpang itu, segelintir elit menguasai kue ekonomi dan sekaligus menjadi pemilik modal. Mereka bisa menjadi ‘penguasa’ walaupun tidak memiliki pangkat dan jabatan. Bahkan mereka bisa memesan atau membeli kebijakan yang menguntungkan kalangan mereka.

Sebaliknya, mayoritas ummat Islam justru berada pada piramada bawah. Dari ketimpangan ekonomi dan penguasaan lahan tanah tersebut, secara langsung berimplikasi pada berbagai sendi kehidupan baik bidang pendidikan, kesehatan, politik maupun di bidang perlindungan hukum dan keadilan. Implikasi tragisnya adalah terpampangnya potret suram kehidupan masyarakat yang kian menjauh dari harapan yang seharusnya dinikmati oleh sebagian besar anak bangsa. Kondisi tersebut jelas tidak adil, mengkhianati kehendak para pendiri bangsa yang memerdekakan negeri ini untuk maksud menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Singkatnya kondisi demikian jelas tidak Pancasilais.

Walaupun demikian, untuk tidak pesimis menatap masa depan, tahun 2017 juga menampilkan sejumlah hal yang menjadi titian yang optimistik. Kesungguhan pemerintah dalam mewujudkan kekuatan infrastruktur guna mengurai hambatan komunikasi, transportasi dan distribusi ekonomi antarkota, pulau, dan provinsi perlu diapresiasi sebagai suatu faktor penguat capaian pembangunan. Geliat untuk memajukan supremasi hukum juga patut diberi dukungan secara sungguh-sungguh melalui pengawalan dan pengawasan publik agar bisa mengeliminasi banyak praktik politik yang menyebabkan raibnya modal finansial pembangunan nasional. Penguatan sektor budaya dengan mengedepankan mental kemandirian, inovasi, dan kerja-kerja keras, serta ekonomi kebersamaan (ekonomi berbasis kesejahteraan bersama) perlu diberi landasan sosial yang berarti. Demikian juga usaha-usaha pemerintah yang dilakukan untuk membangun ekonomi rakyat, asalkan dilakukan sungguh-sungguh dan tidak sekadar sebagai katup pengaman sosial, usaha-usaha tersebut dapat berhasil.

 

SYARIKAT ISLAM mengajak semua komponen bangsa untuk melihat berbagai faktor optimistis dalam gerak pembangunan terutama di tahun 2017 sebagai sebuah kekuatan bersama dalam upaya mewujudkan kemandirian bangsa dan kesejahteraan rakyat. Inilah amanat besar para pejuang dan pendiri bangsa dalam semangat antikolonialisme dan perlawanan terhadap ketidakadilan global.

Tahun ini adalah tahun ujian atas keutuhan bangsa untuk mengarahkan haluan perjalanan masa depan bangsa yang lebih optimistik. Hampir tidak ada alasan yang berarti untuk merawat gesekan yang potensial menjadi konflik antarkelompok warga negara. Konflik itu harus diyakini sebagai lahan tumbuh suburnya gerakan imperialisme baru kaum kapitalis dunia. Kuasa modal adalah kenyataan yang tak dapat ditampik. Hal itu dapat dilihat dari keangkuhan Donald Trump yang memberi ancaman pengurangan bantuan terhadap berbagai negara, bahkan termasuk pengurangan USD 285.000.000 kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa yang baru saja diumumkannya.

Syarikat Islam meminta kepada pemerintah untuk konsisten memberi rasa percaya (trust) kepada publik yang sedang menunggu perubahan ke arah yang lebih baik. Kebijakan pemerintah di berbagai sektor sudah waktunya menentukan corak tersendiri untuk menuju kemandirian dan kesejahteraan yang sesungguhnya — yaitu rakyat banyak bukan segelintir orang — yang diamanatkan konstitusi bangsa ini. Hanya dengan semangat persatuan nasional kita bisa kembali optimis menapaki kegemilangan bangsa di masa depan. Semoga datangnya tahun 2018 menjadi pintu gerbang bagi kesadaran publik untuk menata kebersamaan dalam satu semangat kebangsaan yang tulus.

Dalam perspektif internal Syarikat Islam, kurun waktu tahun 2017 menunjukkan gambaran yang menggembirakan, yakni telah terbangun semangat baru untuk menata ulang perkauman Syarikat Islam. Hal ini ditunjukkan dengan menggeliatnya aktivitas organisasi di tingkat pusat dan berbagai daerah, yang diharapkan dapat diikuti oleh daerah-daerah lain. Dalam pada itu, bagi para fungsionaris dan aktifis SI, dengan kebeningan hati, tahun 2016–2017 adalah menjadi tonggak untuk penyiapan kerangka kebangkitan Syarikat Islam kembali ke garis azimutnya.

Insya Allah tahun 2018 menjadi momentum untuk memulai realisasi dari program pemberdayaan yang telah dirumuskan dalam Catur Program Syarikat Islam. Untuk itu, dibutuhkan perhatian ekstra-serius dan intens oleh segenap eksponen Kaum SI agar lebih progresif melakukan pengejawantahan langkah pemberdayaan kaum dan penguatan organisasi Syarikat Islam melalui gerakan Dakwah Ekonomi sebagai isu sentral sekaligus misi terdepannya. Selamat datang Tahun 2018. Fattaqullaha mastatha’tum.

BILLAHI FIE SABILIL HAQ.

Leave a reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Scroll to Top