LGBT dalam Perspektif Pancasila dan Konstitusi

Pendahuluan

Saat ini sedang disusun Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidan (RUU KUHP) sebagai pengganti KUHP peninggalan kolonial Belanda yang diterbitkan kembali dengan Staatsblad Tahun 1915 yang mulai diberlakukan pada 1 Januari 1918. Jadi tepatnya sudah berumur 100 tahun. Dalam realitanya, banyak norma dalam KUHP itu yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan kehidupan sosial saat sekarang ini seperti, terlebih berbagai perubahan setelah Indonesia merdeka dengan dasar falsafah dan konstitusi yang berbeda.

Tidak kalah penting dalam konteks penyusunan KUHP baru tersebut adalah menyoal kedudukan hukum dari para ‘penyandang’ perilaku seksual menyimpang yang salah satunya menyeruak di perbincangan publik yakni dengan hadirnya komunitas LGBT (Lisbi, Gay, Biseksual dan Transgender). Dalam pendekatan psikologi difahami, LGBT merupakan sebuah bentuk kelainan atau problem psikologi dan sosial yang dalam konteks kekinian ditengarai semakin kuat menggejala dalam kehidupan masyarakat di seluruh dunia.  Di banyak negara, komunitas ini secara terbuka menuntut legalitas eksistensi diri mereka agar diakui dalam hukum negara dan mendapat kebebasan untuk melakukan ekspresi diri sampai pada perkawinan sesama jenis.

Di negara kita permasalahan ini menuai pandangan yang pro-kontra di tengah masyarakat. Bagi yang pro menuntut kepada pemerintah untuk melegalkan LGBT dengan dalihyang mengacu pada Hak Asasi Manusia yang di dalam hukum HAM menyebutkan bahwa ada kebebasan bagi setiap individu untuk meyakini, memercayai serta menyatakan sesuatu sesuai dengan hati nurani.

Lalu, perlu dan dapatkah sesungguhnya keberadaan komunitas LGBT ini dilegalkan dalam cara pandang hukum negara Indonesia. Adakah kemudian kesesuaiannya dengan norma dan adab budaya bangsa yang secara ideal telah dipatrikan dalam konstitusi negara?

 

Aliran Pemikiran

Pada galibnya dalam memandang nilai kebaikan (hal-ihwal baik dan buruk) terbagi dalam tiga sudut pandang pemikiran:

  • Imanensi (Humanisme).Menurut cara pandang ini, obyektivitas nilai berasal dari subyektivitas manusia. Sumber dari ajaran baik dan buruk, apa yang moral dan immoral sangat tergantung pada manusia. Manusialah sebagai sentralnya (human oriented – huimanisme).Aliran ini sangat liberal dan progresif dalam cara berpikir, sangat permisif terhadap setiap perubahan, ukurannya hanya pada humanisme yang mengagungkan dignity. Turunan dari paradigma imanensi ini antara lain berwujud pada materialisme dan sekularisme dan mengesampingkan hal-hal yang transden.
  • Transendensi (Ketuhanan). Menurut cara berpikir kelompok ini, obyektivitas nilai berada di luar manusia. Sumber ajaran baik dan buruk, moral dan immoral berada di luar manusia, percaya pada hal-hal yang transden yang nilai-nilai itu dapat berasal dari ajaran kitab suci dan nilai konstan di luar manusia. Sifatnya konservatif dan nonpermisif.
  • Imanensi Transendensi. Menurut cara berpikir Imanensi-Transendensi selalu berusaha menemukan pembenaran dari wahyu atas setiap gejala yang ada. Artinya, tetap berorerientasi pada hal-hal yang imanen dan material dan terus mencari pembenaran dari wahyu. Aliran ini melahirkan cara berpikir yang sangat progresif, dan liberal atas ajaran agama yang transenden.

 

Ketiga sudut pandang inilah yang mempengarahi cara pandang seseorang atau sekelompok orang atas gejala LGBT. Bagi penganut kerangka berpikir Imanensi tentu sangat permisif dan memberikan pembenaran dan jastifikasi atas perilaku LGBT, dan sebaliknya bagi penganut kerangka berpikir yang transenden. Pada sisi lain, penganut kerangka berpikir Imanen-Transenden berusaha mencari pembenaran dari wahyu untuk menjastifikasi LGBT.

 

DASAR FALSAFAH NEGARA

Dalam konteks ini saya ingin mengemukan tiga teori lahirnya negara — khususnya yang relevan dengan pembahasan kali ini — yaitu pertama; negara lahir berdasarkan kontrak (kesepakatan warga – kontrak sosial); kedua, lahir secara alamiah karena kebutuhan adanya negara serta; ketiga, negara lahir atas kehendak Tuhan. Kelahiran negara Indonesia dalam pandangan bangsa Indonesia, mengakui ketiga teori tersebut sebagai musabab lahir atau adanya negara Indonesia, yaitu kesepakatan membentuk negara yang tercermin dalam naskah proklamasi, kebutuhan adanya pemerintahan negara setelah melalui perjuangan pergerakan kemerdekaan yang panjang (Aline Kedua Pembukaan UUD 1945) serta adanya kehendak Tuhan dengan kalimat “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa” (Alinea ketiga Pembukaan UUD 1945).

Oleh karena itu, dalam konteks Indonesia, lahirnya negara tidak semata-mata karena kesepakatan dan perjuangan warga bangsa untuk menegara tetapi juga karena rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa. Pengakuan adanya rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa menjadi penting bagi bangsa dan negara Indonesia, karena ini pulalah yang membedakan Indonesia dengan banyak negara modern lainnya. Dengan pengakuan tersebut negara Indonesia tidaklah lahir hanya berdasarkan kesepakatan warga saja (menurut teori kontrak sosial), dan tidak juga lahir hanya secara alamiah sebagai hasil pergerakan perjuangan kemerdekaan semata karena kebutuhan untuk menegara akibat penjajahan (teori alamiah), tetapi lahir karena rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa (teori kehendak Tuhan). Bangsa Indonesia percaya bahwa lahirnya Indonesia merdeka karena rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa.

Alinea keempat UUD 1945, menempatkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar falsafah negara yang pertama, yang menurut  Oemar Seno Adji, merupakan causa prima dari sila-sila yang lainnya. Pengakuan adanya Tuhan yang Maha Esa, menjadikan bangsa Indonesia adalah bangsa yang menjunjung tinggi nilai agama dalam penyelenggaraan negara dan bukanlah negara yang bebas nilai. Bukan pula negara yang hanya mendasarkan pada prinsip-prinsip humanisme semata.

Sejalan dengan dasar falsafah negara tersebut, hak asasi dalam perspektif bangsa Indonesia bukanlah hak asasi yang bebas yang hanya mendasarkan pada prinsip-prinsip humanisme semata, tetapi kebebasan dan hak asasi asasi yang harus menghormati dan dapat dibatasi berdasarkan nilai-nilai agama (Pasal 28J ayat 2 UUD 1945). Dari latar belakang lahirnya dan pernyataan pembentukan negara Indonesia oleh para pendiri negara Republik Indonesia, jelaslah cara pandang bangsa Indonesia atas negaranya yaitu cara pandang yang menempatkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar falsafah yang paling pokok dengan penghormatan penuh atas nilai-nilai agama yang dianut bangsa Indonesia. Ajaran dan kerangka berpikir transenden adalah kerangka berpikirnya bangsa Indonesia.

Bandingkan dengan Amerika Serikat yang dalam konstitusinya tercermin bagaimana dan mengapa lahirnya negara Amerika Serikat. Dalam preambul konstitusi AS tertulis: “We the People of the United States, in Order to form a more perfect Union, establish Justice, insure domestic Tranquility, provide for the common defense, promote the general Welfare, and secure the Blessings of Liberty to ourselves and our Posterity, do ordain and establish this Constitution for the United States of America”.  Sama sekali tidak tercermin term transendensi di dalamnya dan semata-mata berperspektif imanen (humanistik).

 

PRINSIP KONSTITUSIONALISME

Salah satu prinsip penyelenggaraan negara Indonesia adalah prinsip konstitusionalisme yaitu suatu prinsip yang mengharuskan penyelenggaraan negara berdasarkan nilai-nilai atau norma konstitusi sebagai norma hukum tertinggi (the highest law of the land). Itulah norma yang tersirat dalam Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”. Artinya perwujudan kedaulatan rakyat harus berdasarkan konstitusi dan tidak bisa lepas dari norma konstitusi. Dalam bahasa yang lain, kedaulatan rakyat tidaklah bersifat independen, tetapi dependen dari konstitusi dan hukum (Pasal 1 ayat 2 UUD 1945). Dengan demikian posisi konstitusi menjadi nilai yang sakral (transendental) dan harus menjadi panduan atau panutan nilai moral tertinggi dalam kehidupan bangsa dan penyelenggaraan negara.

Menurut Jonathan Relay (Tulane University), konstitusionalisme merupakan proses yang dinamis dalam penyelenggaraan negara yang bergerak dalam dua tingkat yaitu pertama tingkat konstitusi (nilai moral pada tingakat tertinggi) dan kedua tingkat kebijakan politik (nilai moral pada tingkat lebih rendah). Pada tingkat pertama (konstitusi) norma-norma disusun oleh para founding fathers, dalam rumusan-rumusan yang dapat disepakati bersama berupa rumusan yang bersifat umum dan sangat abstrak yang merupakan cita ideal bernegara. Rumusan pada tingkat konstitusi ini diharapkan berlaku langgeng, diwariskan dan diharapkan diikuti oleh generasi-generasi pelanjut dari negara. Rumusan tersebut berupa nilai-nilai moral tertinggi yang konstan dalam bentuk teks otoritatif yang dihormati oleh semua penyelenggara negara dari generasi ke generasi.

Karena teks tersebut bersifat umum dan lahir dari kesepakatan maka sangat mungkin para founding fathers sendiri dapat memaknai berbeda pada setiap teks otoritatif yang disepakati. Dari sinilah muncul konstitusionalisme pada tingkat lebih rendah atau tingkat kebijakan politik. Konstitusionalisme pada tingkat kedua ini, menjadi sangat dinamis, pemahaman atas konstitusi (teks otoritatif) menjadi sangat beragam sesuai pandangan dan kepentingan politik masing-masing walaupun bersumber dari teks konstitusi yang sama yaitu tetap  bersandar dan merujuk pada teks konstitusi yang berlaku.

Pada peringkat kedua ini, pemain politik sangat beragam dapat berasal dari partai-partai politik, pemimpin politik atau tokoh masyarakat, LSM/NGO dan lain-lain. Kesemuanya berdebat tentang suatu kebijakan yang menurut pandangan masing-masing bahwa kebijakan yang menurut pandangan atau pendapatnya itulah yang sesuai dengan konstitusi. Konteks ini yang menjadi gambaran bagaimana perdebatan dan diskursus tentang pemidanaan atas perbuatan Zina dan LGBT tersebut serta ruang lingkupnya pada saat sekarang ini. Kesemuanya merujuk pada teks otoritatif yang sama yaitu UUD 1945.

Dalam model kehidupan konstitusionalisme di Indonesia, perebutan pengaruh untuk menentukan kebijakan yang konstitusional dilakukan pada berbagai tingkat yaitu tingkat pertama pada perumusan norma undang-undang. Pada tingkat ini,  dinamika dan perdebatan politik terjadi di DPR di antara partai-partai politik dan Pemerintah serta berbagai kelompok kepentingan dalam masyarakat ketika proses pembentukan undang-undang berlangsung.

Jika pada tingkat pembentukan UU ini masih menyisakan perdebatan konstitusional maka akan masuk pada tahap kedua yaitu meminta keputusan lembaga peradilan konstitusi melalui pengajuan judicial review di Mahkamah Konstitusi. Kebijakan manakah yang konstitusional pada tingkat kedua ini ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi yang diberi wewenang oleh UUD 1945 untuk menentukan konstitusionalitas suatu norma undang-undang. Tahap atau tingkat selanjutnya adalah pada kebijakan aplikatif yang dilakukan oleh pemerintah yang berkuasa. Seindah apa pun ketentuan undang-undang tanpa dilaksanakan oleh pemerintah yang berkuasa, maka norma undang-undang menjadi tidak ada artinya.

 

LGBT DALAM KUHP

KUHP yang berlaku sekarang di Indonesia tidak mengatur perbuatan yang dikaitkan dengan LBGT sebagai tindak pidana. KUHP hanya mengatur tentang perbuatan cabul atau hubungan seks yang dilakukan dalam konteks LGBT hanya terkait dengan perbuatan cabul terhadap anak-anak, perbuatan cabul di depan umum serta serta perbuatan cabul dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Sedangkan perbuatan zina sebagai tindak pidana zina hanyalah hubungan suami isteri di luar perkawinanan antara seseorang yang telah kawin dengan jenis delik aduan. Hubungan suami-isteri tanpa ikatan perkawinan oleh yang belum menikah bukan delik dan dianggap sebagai kebebasan personal.

Dapat dipahami bahwa pengaturan LGBT dalam KUHP Indonesia yang berlaku sekarang ini dalam dua persepketif. Pertama; karena KUHP tersebut dibuat lebih seratus tahun lalu, isu LGBT sampai kawin sesama jenis tidak seperti sekarang ini.  Kedua; KUHP Belanda sangat kental dengan kerangka berpikir imanen dan filsafat humanisme hingga tumbuhnya ajaran hak asasi manusia yang berpedoman pada dignity of man serta liberalisasi pemikiran yang berkembang sejak abad renaisanse setelah kemenangan sekularisme atas dominasi gereja. Sekularisasi pemikiran kenegaraan dan ilmu pengetahuan serta positivisasi hukum mendominasi kebijakan publik di Eropa.

Oleh karena itu, perumusan delik kesusilaan dalam KUHP itu menempatkan kesusilaan sebagai urusan privat yang dikeluarkan menjadi urusan publik. Publik tidak boleh mencampuri urusan privat yang merupakan dignity seseorang yang menjadi haknya yang absolut. Urusan privat ini hanya akan menjadi urusan publik, apabila  mengganggu ketertiban umum dan mengganggu hak asasi dan dignity orang lain. Itulah sebabnya masalah hubungan seksual di luar pernikahan maupun hubungan seksual sesama jenis adalah urusan privat yang tidak bisa dibawa ke ranah publik, kecuali hubungan itu mengganggu ketertiban umum. Misalnya, hubungan seksual atau perbuatan cabul yang dapat dipidana adalah hubungan seksual atau perbuatan cabul yang dilakukan di depan umum, dilakukan dengan kekerasan (termasuk pemerkosaan) atau ancaman kekerasan, serta hubungan seksual dengan anak-anak atau orang yang sedang tidak berdaya. Hanya hubungan seksual antara seseorang yang telah menikah yang dapat dipidana dengan ketentuan hanya menjadi delik jika dilaporkan oleh yang lainnya. Artinya, hubungan seksual di luar pernikahan yang sah antara seseorang yang telah kawin pun adalah legal, kecuali dilaporkan oleh isteri atau suaminya, karena menganggap bahwa masalah moral adalah urusan privat yang merupakan dignity dari seseorang.

Sementara menurut pemahaman masyarakat Indonesia yang agamis (khususnya Islam) konteks zina tidak terbatas pada persetubuhan oleh seseorang yang telah beristeri atau bersuami saja tetapi termasuk juga terhadap yang belum beristeri atau belum bersuami yang dilakukan dengan bukan pasangan sahnya, walaupun tanpa paksaan.

Perbuatan zina dalam praktiknya sedemikian beragam dan bercabang kepada perilaku-perilaku seksual lainnya antara lain lebianisme, gay, biseksual, dan trans-gender sebagaimana yang populer dengan sebutan LGBT. Pandangan kalangan ini bahwa homoseksual adalah masuk dalam wilayah personal dan oleh karena itu bersifat privasi yang menjadi hak asasi bagi seseorang atau pelakunya. Padahal dalam cara pandang budaya masyarakat di Indonesia LGBT bukan saja persoalan personal tetapi telah masuk dalam persoalan publik. Penggiringan opini secara masif dengan mempergunakan senjata HAM ini — dan oleh karena itu sebagai dalihnya wajib dihormati dan dijunjung tinggi — menegasikan konteks berhubungan badan/intim pasangan lain jenis tanpa ikatan perkawinan yang sah yang sesungguhnya dilarang dalam perspektif agama, dan hanya boleh atau sah dilakukan melalui proses perkawinan. LGBT sebagai turunan perilaku homoseksual —pada konteks lesbian dan gay khususnya— itu seolah-olah bukan merupakan perbuatan zina lantaran tidak terjadinya hubungan sebadan antara lelaki dan perempuan, sebagaimana maksud pelarangan zina.

Padahal dalam urusan ‘berseraga’ baik dilakukan antara pasangan heteroseksual yang bukan suami-istri maupun homoseksual (sesama perempuan atau sesama laki-laki) tetap saja termasuk dalam kategori perbuatan cabul, yang untuk itu tetap dikatakan sebagai tindakan melanggar hukum. Sayangnya, perbuatan cabul oleh pasangan sejenis —yang biasa dikenal sebagai perbuatan cabul yang dilakukan oleh kalangan LGBT— tidak terjangkau atau tidak diatur oleh hukum pidana, kecuali jika dilakukan terhadap anak-anak atau dengan pemaksaan, atau dengan tindak kekerasan. Perbuatan cabul sesama lelaki atau sesama perempuan tidak merupakan kejahatan jika dilakukan dengan tanpa paksaan atau suka sama suka; kecuali dilakukan terhadap anak di bawah umur, dengan cara kekerasan atau di depan umum baru dikatakan sebagai tindak kejahatan.

Persoalannya kemudian, apakah perluasan lingkup perbuatan zina dan perbuatan cabul sesama jenis merupakan perbuatan yang dapat dan harus dipidana dan bagaimana menurut norma konstitusi? Untuk meninjau apakah norma-norma dalam KUHP warisan Belanda tersebut masih sesuai dengan kondisi saat ini dan bagaimana seharusnya maka paling tidak ada tiga ukuran yang menjadi alat ukurnya yaitu dasar falsafah negara Pancasila sebagai way of life of the nation, konstitusi atau UUD yang berlaku sebagai hukum tertinggi yang menjadi dasar dan sumber hukum Indonesia, serta kondisi sosiologis yang melingkupi kehidupan masyarakat Indonesia modern.

Dalam melihat perbuatan Zina dan perbuatan cabul LGBT dari sudut norma pidana, harus tetap dilandasi ketiga ukuran tersebut, karena berdasarkan prinsip negara Indonesia yang menganut faham konstitusionalisme, kita tidak dapat mengukur konstitusionalitas norma yang keluar dari kerangka ukuran norma tersebut.

 

KONSTITUSIONALITAS LGBT

Dalam hukum pidana ditinjau dari sumber berlakunya delik dikenal dua bentuk delik yaitu apa yang disebut delik “mala in se” dan delik “mala prohibitia”. Delik mala in se, merujuk pada delik yang pada hakekatnya secara moral dianggap sebagai kejahatan, sedangkan delik mala prohibitia yaitu delik yang lahir atau diciptakan oleh negara melalui ketentuan undang-undang.

       Mala in se, pada umumnya adalah delik yang secara moral universal merupakan perbuatan jahat yang harus dihukum. Adanya kejahatan tidak semata-mata karena adanya ketetapan negara tetapi adanya kejahatan karena secara moral adalah perbuatan tersebut jahat. Sedangkan mala prohibitia merupakan perbuatan yang ditetapkan sebagai kejahatan oleh negara. Adanya unsur kejahatan dalam delik mala prohibitia semata-mata karena ketetapan negara.

Perbuatan zina, dengan ruang lingkup termasuk persetubuhan antara seseorang yang belum terikat pada ikatan perkawinan atau tidak, apakah dengan pemaksaan atau suka sama suka, demikian juga perbuatan cabul sesama jenis, apalagi perkawinan sesama jenis menurut pandangan bangsa Indonesia yang percaya pada nilai-nilai transenden dan ajaran agama adalah merupakan mala in se, artinya adanya delik tersebut seharusnya tidak semata-mata berdasarkan adanya ketetapan negara bahwa hal itu merupakan delik, tetapi dalam pandangan moral masyarakat Indonesia yang beragama dan berketuhanan yang Maha Esa, tindakan demikian secara moral adalah tindakan kejahatan.

Tidak ada ajaran agama yang membenarkan persetubuhan tanpa melalui ikatan perkawinan, apa dan bagaimanapun bentuk keabsahan perkawinannya menurut agama dan adat-istiadatnya masing-masing, karena perkawinan adalah ikatan suci makhluk manusia untuk membentuk keturunan.  Demikian juga tidak ada ajaran agama dan moral yang dianut oleh bangsa Indonesia membenarkan perbuatan cabul sesama jenis sebagai perbuatan legal yang dibenarkan.

Perilaku berhubungan sesama jenis (homoseksual) sebagaimana digambarkan dalam kitab-kitab suci  yang melanda masyarakat di zaman Nabi Luth adalah perbuatan terlarang dan terkutuk. Bagi Islam, secara tegas Rasulullah SAW dengan wanti-wanti telah memperingatkan. Rasulullah SAW bersabda, “Sesuatu yang paling aku takuti terjadi atas kamu adalah perbuatan kaum Luth dan dilaknat orang yang berbuat seperti perbuatan mereka itu. Nabi mengulangnya sampai tiga kali: Allah melaknat orang yang berbuat seperti perbuatan kaum Luth, Allah melaknat orang yang berbuat seperti perbuatan kaum Luth, Allah melaknat orang yang berbuat seperti perbuatan kaum Luth.” (H.R. Ibnu Majah, Tirmidzi, dan Al-Hakim)

Merujuk pada norma konstitusi dan dasar falsafah negara Pancasila yang menempatkan keberadaan Tuhan sebagai causa prima dari sila-sila lainnya dan keberadaan nilai-nilai agama sebagai ukuran konstitusionalitas norma, serta keberadaannya negara Indonesia sebagai rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, maka menempatkan perbuatan zina dan perbuatan cabul sesama jenis sebagai delik adalah sejalan dengan arahan norma UUD 1945 dan cita negara. Persoalan selanjutnya adalah pada tingkat penentuan jenis atau peringkat delik, yang pada umumnya delik itu terdiri dari delik biasa, delik ringan dan delik yang diperberat karena bentuk dan jenis perbuatannya. Perbuatan zina serta perbuatan cabul dengan cara memaksa atau dilakukan terhadap anak di bawah umur, dilakukan di depan umum, atau dilakukan terhadap seseorang yang sedang tidak sadar tentu merupakan jenis kejahatan yang diperberat. Hal tersebut sangat tergantung pada jenis dan cara melakukan perbuatan yang dapat dipidana.

Persoalan lain adalah masalah pembuktian. Tidak mudah membuktikan seseorang telah melakukan perbuatan zina atau perbuatan cabul apalagi dilakukan dengan suka-sama suka. Sementara dalam Islam, untuk membuktikan zina memerlukan dua orang saksi laki-laki dewasa (empat orang saksi perempuan dewasa) atau pengakuan tulus yang sungguh-sungguh bahwa seseorang telah berzina. Sebaliknya seseorang yang menuduh orang lain telah melakukan perbuatan zina tanpa bukti yang cukup adalah merupakan delik yang dapat dipidana. Masalah jenis kejahatan zina dan perbuatan cabul dan pembuktiannya diserahkan rumusannya pada pembentuk undang-undang dan hakim yang memutus perkara di pengadilan untuk memutus sesuai keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

 

KESIMPULAN

Perbuatan zina dan perbuatan cabul sesama jenis termasuk kawin sesama jenis adalah perbuatan yang menurut UUD 1945 dan dasar falsafah negara Republik Indonesia, Pancasila serta ukuran moral sosiologis masyarakat Indonesia adalah perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan jahat, mala in se, yang seharusnya dipidana sehingga menjadi norma delik yang dirumuskan dalam KUHP.

Masalah jenis kejahatan dan peringkat berat-ringannya kejahatan serta mekanisme pembuktian diserahkan kepada pembentuk undang-undang dan penegak hukum serta hakim di pengadilan.

 

 

Leave a reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Scroll to Top