Blog

Dalam hemat saya, bisnis bukan hanya soal mengumpulkan modal dan kekayaan tetapi bisnis adalah jalan untuk mewujudkan Indonesia menjadi bangsa besar dan mandiri. Dari premis ini, sejujurnya pula harus diakui bahwa lemahnya bangsa Indonesia dalam menghadapi persaingan global adalah akibat tidak terbangunnya sikap hidup yang mandiri di paroh besar masyarakatnya. Walaupun dengan potensi sumber daya insani yang sedemikian besar jumlahnya, namun banyak aset bangsa yang bersumber dari SDA yang ada justru dimanfaatkan oleh bukan anak bangsa. Ini memberikan isyarat bahwa yang sejatinya diperlukan bangsa kita adalah langkah-langkah tangkas dan berkecepatan untuk mengubah cara pandang usang yang selama ini tetap menggelayut dengan dihantui oleh bayang-bayang dari sikap mental feodalistik dengan badannya yang masih serasa terkungkung sebagai kaum jajahan; yang hanya mengejar keberhasilan hidup dengan menjadi/sebagai: pekerja dan ambtenaar.

Lamanya masa penjajahan bangsa Eropa telah menyebabkan bangsa Indonesia bermentalkan sebagai bangsa kuli, pekerja yang diupah dari hasil jerih-payahnya tetapi dengan amat miskinnya kreativitas. Maka dalam konteks kekinian, escape dari keterjebakan pada suasana keterjajahan — meski bangsa ini sudah merdeka selama tujuh dasawarsa — menjadi amat penting untuk dilakukan bagi seluruh anak bangsa yang memiliki akal-budi terutama bagi kaum muda.

MENGUBAH MINDSET
Senantiasa merasa kaya akan pemilikan bumi yang subur dengan bertaburannya aset yang tumbuh dan tersimpan dalam perut buminya, telah menjadikan bangsa Indonesia begitu percaya diri dalam menjalani kehidupan. Daya kreativitas menjadi tumpul dan terhalang oleh ‘rasa percaya diri’ yang salah dan berlebihan itu. Sementara beberapa negara yang tidak memiliki SDA justru berhasil melesat menjadi kaya dan maju serta mampu bersaing dalam percaturan internasional, seperti halnya Singapura, yang mengandalkan perdagangan dan jasa untuk membangun maju negaranya serta Jepang yang mengandalkan sumber daya manusia dengan etos kerja yang tinggi disertai penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kebiasaan-kebiasaan buruk yang kerap dihadapi itu antara lain 1) sulit beranjak dari masa lalu; 2) pesimis dan mudah menyerah; 3) khawatir dan takut mengambil risiko, dan 4) enggan untuk ke luar dari zona aman adalah menjadi hambatan yang menyumbat kemajuan bangsa ini. Pemandangan ini menjadi terbalik sama sekali dengan sikap entrepreneur yang: 1) menjadi motivator bagi diri sendiri dan kreatif dalam berbagai hal, 2) berani dan sabar dalam menghadapi tantangan; 3) tangguh dan kebal terhadap kegagalan dan siap menghadapi tantangan, 4) mampu mengubah hal yang sia-sia menjadi berguna dan sebagai peluang pasar, 5) suka melakukan inovasi serta memiliki pemikiran yang panjang tentang apa yang dikerjakan.

Bagi seorang enterpreneur sejati tidak ada kata menyerah, selalu mencari jalan keluar dan celah serta peluang di tengah kesulitan. Seorang enterpreneur akan lebih banyak berdo’a kepada Tuhan daripada seorang pegawai, karena seorang pegawai sudah pasti mendapat gaji setiap akhir atau awal bulan dan tidak khawatir, sementara bagi seorang enterpreneur terutama enterpreneur baru, selalu diliputi rasa khawatir bagaimana dan dari mana memberikan gaji di setiap akhir bulan, apalagi mendekati hari lebaran lebih berat lagi karena pengeluaran pasti lebih dua kali lipat untuk THR. Di tengah kekhawatiran itu seorang enterpreneur usaha keras dan berdo’a mendekatkan diri pada Tuhan selalu berharap ada jalan keluar.

Mengubah mindset warga bangsa untuk melompat secara lateral menjadi titik balik penting untuk kita mengejar ketertinggalan selama ini, sebagaimana secara cemerlang dilakukan oleh Turki di bawah kepemimpinan Presiden Recep Tayyip Erdogan, yang sesungguhnya dalam banyak hal relevan untuk menjadi inspirasi bagi kita di Indonesia. Ini menjadi otokritik untuk kita, bahwa memberikan layanan pada kelayakan hidup dan kesempatan rakyat memainkan kreativitas diri seluas-luasnya adalah menjadi kunci keberhasilan Turki mengangkat dirinya hingga mampu melampaui tingkat kemakmuran negara-negara jiran lainnya, di Asia Tengah dan Timur Tengah. Turki bahkan memberi pinjaman kepada IMF sebesar 5 juta USD. Hal ini berbanding terbalik dengan Indonesia yang masih menjadi peminjam setia kepada badan/lembaga keuangan dunia.

Dalam konteks pengubahan mindset dan mentalitas anak bangsa, sikap laku kebanyakan para orang tua yang selama ini terpuaskan jika anak telah lulus sekolah lalu mendaftar menjadi ambtenaar sebagaimana cara pandang yang masih melekat di sebagian besar anak bangsa, haruslah dibuang, dan diubah agar ke depan lebih memilih pekerjaan sebagai particuliere (swasta) sehingga dapat lebih leluasa untuk berkreativitas dan berkarya, serta mampu mencetak sebanyak-banyaknya wira-usahawan untuk kemajuan bangsa dan kemakmuran ekonomi.

Upaya untuk mendorong bangunnya perekonomian bangsa sudah seharusnya pula tidak lagi mengandalkan teori atau sistem ekonomi praktis/terapan yang mengadopsi dari pemikiran dan pengalaman Barat, tetapi hendaklah berani untuk menerapkan sistem atau model yang dimiliki dan bersesuaian dengan karakter bangsa sendiri, yaitu bangunan ekonomi yang bersifat gotong-royong, koperasi. Selama ini kita selalu berpedoman pada best practice sebagai rujukan dalam menjalankan usaha sehingga kita mengikuti model yang sudah mapan yang berkembang dari pengalaman bangsa lain, yang belum tentu cocok dengan kondisi bangsa dan kehidupan masyarakat kita.

Oleh karena itu, kita perlu kembangkan praktik bisnis yang cocok dengan bangsa dan kehidupan masyarakat kita yang tidak mengikuti rumus best practice tetapi best fit. Untuk apa kita mengikuti cara orang lain kalau tidak cocok dengan negeri dan masyarakat kita. Untuk itu kreativitas menjadi penting untuk menumbuhkembangkan cara kita membangun bangsa dan ekonomi masyarakat kita. Local wisdom menjadi sangat penting untuk kita kembangkan. Dalam hal ini, ekonomi yang melibatkan rakyat banyak sebagai usaha bersama dengan asas kekeluargaan yaitu koperasi perlu kita kembangkan dan menjadi model usaha yang harus kita bangun. Hanya dengan kebersamaan, perasaan senasib dan sepenanggungan yang bisa melawan konglomerasi perseorangan kaum kapitalis.

Ekonomi kapitalis itu adalah ekonomi yang rapuh bagi suatu bangsa. Ketika pengaruh dan kekuatan ekonomi hanya dipegang oleh segelintir orang dan segelintir orang itu menghadapi masalah, maka menjadi masalah pula bagi ekonomi bangsa. Itulah yang terjadi di Indonesia pada 1997-1998, masalah yang dihadapi oleh para kongkolemarat menghancurkan ekonomi negara, dan negara menjadi rapuh. Apalagi banyak konglemerat yang lari ke luar Indonesia membawa modalnya dari Indonesia, maka Indonesia merana sendiri. Untung ada ekonomi dan usaha rakyat.

Kita sering mengatakan bahwa koperasi adalah soko guru perekonomian bangsa Indonesia, namun dalam realitanya koperasi tidaklah menjadi tiang sangga (pilar) perekonomian sebagaimana yang dicita-citakan. Sistem ekonomi liberal yang dijalankan menunjukkan jauh panggang dari api, untuk bangsa ini dapat hidup sejahtera.

BERBASIS EKONOMI INKLUSIF
Merujuk catatan Bank Dunia, menyebutkan bahwa fundamental ekonomi Indonesia tahun 2017 menguat. Hal yang mendasari optimisme tersebut di antaranya adalah membaiknya sejumlah fundamental makro-ekonomi Indonesia, seperti konsumsi swasta yang meningkat, inflasi yang menurun, hingga nilai rupiah yang stabil. Disebutkan oleh World Bank Country Director for Indonesia, Rodrigo Chaves “Outlook ekonomi Indonesia yang diperkirakan mencapai 5,2% pada 2017 dan selanjutnya akan menguat menjadi 5,3% pada 2018.”

Sementara, Bank Sentral (BI) memandang neraca pembayaran Indonesia dalam kondisi yang sehat. Bahkan, proyeksi neraca pembayaran direvisi ke atas menjadi 11 miliar dollar AS untuk tahun 2017. Sebelumnya, neraca pembayaran Indonesia diproyeksikan surplus sebesar 6 miliar dollar AS, kemudian direvisi menjadi 9 miliar dollar AS4.

Dari dataran kondisional yang berkembang dengan memperhatikan semakin besarnya angka pengangguran di balik terseretnya rakyat pada tema utang luar negeri yang besar dan berkepanjangan, prediksi-prediksi tentang perputaran roda ekonomi Indonesia yang secara fundamental dikatakan membaik itu, sebetulnya tidaklah terlalu menggembirakan, lantaran potensi untuk melunasi utang begitu lemah. Kita menyadari, pertumbuhan ekonomi di Indonesia memberikan eksternalitas negatif terhadap kesenjangan pendapatan yang ditunjukkan dengan Rasio Gini yang meningkat dari 0.33 pada 2002 menjadi 0.394 pada 2016. Kemajuan ekonomi yang melahirkan ketimpangan dan ketidakadilan adalah sesuatu yang tentu tidak kita kehendaki.

Dari situasi seperti itu, dengan jumlah populasi yang begitu besar (mencapai angka 250 juta jiwa) yang paling tepat dilakukan di Indonesia untuk berkemandirian secara ekonomi, adalah mengedepankan pembangunan ekonomi inklusif dan yang berdaya saing, yaitu memberdayakan masyarakat agar mandiri (self sustain) secara ekonomi dalam semangat gotong-royong, kooperatif. Ini yang dibutuhkan di tengah maraknya kompetisi antarnegara dan ancaman penetrasi pelbagai produk dari luar negeri yang masuk ke Indonesia. Oleh karena itu, kita semua harus membangun gerakan ekonomi usaha ekonomi inklusif yang mampu menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan antarkelompok dan wilayah.

Upayanya adalah mendorong peningkatan program-program ekonomi kerakyatan dengan memperhatikan local genius sebagai leading sector yang pas sesuai dengan potensi kearifan lokalnya (local wisdom). Dari sudut politik, negara (pemerintah) memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk hadir memfasilitasi, mendorong serta membantu pembiayaan di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan tingkat bunga yang kecil (bukan bunga yang justru besar dibanding kredit kepada pengusaha besar seperti selama ini terjadi) harus menjadi komitmen dan dilaksanakan oleh negara secara konsisten, bahkan harus diikuti dengan gerakan afirmatif. Jika tidak ada gerakan itu, ekonomi rakyat tidak bisa berkembang apalagi bersaing dengan konglomerat. Praktik ekonomi inklusif ini terbuktikan pada 1998 yang berhasil menopang perekonomian Indonesia yang kala itu sedang dilanda krisis moneter.

WIRAUSAHA DAN SAUDAGAR
Kita amat berkepentingan untuk melahirkan sebanyak mungkin para entrepreneur, terutama dari kalangan muda. Inilah yang belakangan ini menjadi concern kami melalui Syarikat Islam yang tengah mengembalikan aksentuasi gerakannya back to azimuth, yaitu kembali ke semangat awal kelahiran Sarekat Dagang Islam yang merupakan asal mula dari Syarikat Islam. Menumbuhkan semangat dagang dan berwirausaha di kalangan masyarakat luas itulah yang menjadikan Syarikat Islam kini menempatkan dakwah ekonomi sebagai garis perjuangan terdepannya. Kami sedang memulai membangun gerakan nasional yang masif dengan dakwah ekonomi, di seluruh pelosok negeri demi kejayaan Indonesia. Mari kita berjalan seiring melaksanakan gerakan ini dalam mewujudkan Indonesia yang mandiri dan benar-benar merdeka. Kelak di kemudian hari akan bermunculan saudagar-saudagar dan pengusaha yang terlatih dan tangguh bersaing dalam kehidupan global.

Sebagaimana menjadi pendekatan teoritiknya bahwa kewirausahaan atau wirausaha adalah proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan. Visi tersebut bisa berupa ide yang inovatif, kemampuan membaca peluang, dan cara atau metoda yang lebih baik dalam menjalankan sesuatu. Jika seseorang siap melakukan sesuatu pekerjaan yang terbaik dan selalu berfokus pada tujuan yang hendak dicapai, niscaya akan berujung pada kesuksesan.

Entrepreneurship adalah menjadi barang pasti (sure things) sebagai pilihan jalan bagi masyarakat bangsa Indonesia yang pada gilirannya dengan semakin banyak dan tumbuh-kembangnya para wirausahawan dan berlanjut menjadi pengusaha akan benar-benar menguatkan tata perekonomian bangsa, menjelmakan kesejahteraan hidup bagi rakyatnya. Terbukti bahwa semakin meningkat jumlah pengusaha di suatu negara, maka semakin meningkat pula tingkat kesejahteraan dan kemakmuran suatu bangsa. Demikianlah kondisi sekarang ini, jumlah pengusaha di Indonesia baru mencapai 2,6% dari jumlah penduduk, sementara Malaysia sudah lebih dari 5%, dan negara-negara maju sudah di atas 10% dari jumlah penduduk. Menaikkan jumlah pengusaha sama artinya menaikkan tingkat kesejahteraan dan kemajuan bangsa sehingga kelak pada gilirannya menjadikan bangsa kita, bangsa yang mandiri secara ekonomi, merdeka secara politik serta berkepribadian dalam budaya, sebagaimana ajaran Tri Sakti dari Presiden Soekarno.

Sebagai catatan akhir, saya mengingatkan, bahwa sikap berani mencoba dan selalu berinovasi dalam menjalankan usaha adalah menjadi kunci untuk teraihnya kesuksesan. Selain itu, kunci dari keberhasilan mengembangkan usaha, ada dan berpangkal pada diri sendiri sehingga ungkapan (dalam Islam) yang menyebut, “Ibda’ binafsika (mulailah dari dirimu sendiri)” menjadi relevan dengan tuntunan ayat yang menyebut, “Wafii anfusikum afala tubshiruun? (dan terdapat kekuatan pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan?)” (QS Adz-Dzariyaat 21).

Saya mengutip ajaran Islam, karena ajaran inilah yang menjadi sumber inspirasi bagi gerakan Syarikat Islam, yang tentu setiap agama memiliki etos kerja yang sama yang bersumber dari ajaran agamanya. Islam itu sendiri sungguh menganjurkan agar para pemeluknya senantiasa suka berbuat kebajikan, bersabar, tidak mudah putus asa, dan bersikap stiqah (istiqamah/ konsisten) dalam menjalani hidup dan kehidupan. Ajaran Islam selalu menanamkan optimisme dan tidak patah semangat dengan etos kerja yang tinggi, inna ma’al usry yusraa wa inna ma’al usry yusraa, faidza faraghta fanshab wa ilaa ribbika farghab; (sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan dan sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kalian selesai mengerjakan suatu urusan, bersegeralah mengerjakan dengan sungguh-sungguh uruan yang lain dan kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap).

Dalam do’a yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, kita selalu dianjurkan untuk berdoa agar selalu memperoleh usaha dan perniagaan yang tidak merugi (tijarah lantabur). Selamat dan sukses buat seluruh enterpreneur muda Indonesia, kalianlah yang akan menjadikan Indonesia jaya.
BILLAHI FII SABILIL-HAQ

Dua tokoh nasional sekaligus pengurus Syarikat Islam, Hamdan Zoelva dan Andrinof Chaniago, menjadi pembicara dalam “Dialog Pengusaha Ekonomi Kreatif Bogor” yang digelar Majelis Ekonomi Syarikat Islam dan Koperasi Mitra Madani, Sabtu (10/3/2018). Dialog yang diikuti pelaku UKM se-Kabupaten Bogor ini berlangsung di Sentra Oleh-oleh Lingkung Gunung, Desa Pancawati, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor.

Kedua tokoh nasional dan ekonom itu mendorong pentingnya keberpihakan pemerintah dan pelaku usaha besar terhadap pelaku usaha kecil seperti UMKM. Sebab, daya saing UMKM masih lemah sementara tekanan ekonomi global masih kuat.

Ketua Majelis Ekonomi Syarikat Islam, Andrinof Chaniago, memaparkan, tantangan kita saat ini adalah pengaruh kuat ekonomi di tingkat global, terutama kebijakan-kebijakan di Amerika. Kemudian, serbuan ekonomi Cina yang membuat orang kerepotan. Serbuan barang impor dan modal Cina membuat negara seperti Indonesia harus pandai-pandai supaya tidak mengganggu penyediaan lapangan kerja dan menimbulkan ketergantungan.

“Secara umum kalau di dalam sih kita makin kuat. Kenapa, karena mulai tahun ini sebagian infrastruktur yang dibangun mulai berfungsi. Itu artinya apa yang dibangun selama 2,5 tahun ini mulai menuai hasil. Jadi menurut saya prospeknya tetap bagus meski tekanan dari ekonomi global masih kuat,” ungkapnya.

Potensi ekonomi Indonesia sendiri masih sangat besar. Salah satu buktinya di bidang perikanan, produksinya meningkat akan tetapi industrinya belum hidup. “Kita punya tantangan bersama, yaitu permintaan yang tak pernah turun. Selagi jumlah penduduk bertambah, peluang pasar besar sekali,” katanya.

Yang perlu dilakukan, kata Andrinof, adalah penguatan kebijakan dan sinergi antara pemerintah dengan pelaku bisnis, termasuk para pelaku ekonomi besar mau merangkul pelaku usaha kecil seperti UMKM.

“60-an juta pelaku UMKM itu perlu diperkuat supaya ekonomi bergerak dan memberikan manfaat bagi masyarakat banyak. Tapi kalau UMKM menjadi pemain pinggiran terus, ekonomi masyarakatnya tak akan maju-maju. Yang besar harus turun membantu yang kecil dan seterusnya. Misalnya, perbankan di samping yang komersil ya harus ada yang sosialnya. Perusahaan-perusahaan supermarket juga harus begitu, harus ada pemihakan terhadap produk-produk UKM,” kata Komisaris Utama BRI ini.

Sementara Ketua Umum Syarikat Islam, Hamdan Zoelva, mengungkapkan, memang selama ini kebijakan ekonomi lebih memihak kepada pengusaha-pengusaha besar, di mana bunga kredit saja zaman dulu lebih murah untuk pengusaha-pengusaha besar dibanding untuk UMKM.

“Tapi sekarang ada perkembangan cukup bagus. Saya apresiasi perkembangannya. Pemihakan terhadap usaha kecil UMKM mulai bagus. Bunga kredit bank mulai turun, turun, turun. Kita berharap bisa turun lagi. Sekarang tujuh persen, harus bisa empat persen, begitu. Agar ini (UMKM) bisa ditumbuhkan,” katanya.

Hamdan Zoelva menegaskan, untuk menumbuhkan ekonomi usaha kecil menjadi besar harus ada penguatan modal, kebijakan pemerintah harus mempermudah pelaku UMKM, pelatihan bagi pelaku UMKM agar meningkatkan kualitas produk lebih baik, kemudian pemerintah membantu dalam pemasaran produk.

“Nah ini menjadi penting. Tidak boleh disamakan kebijakan untuk pengusaha besar dengan pengusaha kecil. Harus ada kebijakan yang melindungi usaha kecil. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa bersaing,” kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini.

Syarikat Islam

Dalam kesempatan tersebut, Hamdan Zoelva juga mengulas sejarah dunia usaha di Indonesia. Di mana pada zaman penjajahan, sejak lama rakyat kecil, bumiputra, muslim, dalam posisi terjepit tidak punya akses terhadap pasar. Yang punya modal dan pedagang besar adalah orang Belanda. Perantaranya orang-orang Tionghoa.

Karena itulah berdiri Syarikat Dagang Islam (SDI) tahun 1905 di Lawean, Solo, Jateng, yang dipelopori oleh Samanhudi. Maksudnya saat itu mengumpulkan para pedagang batik agar memperkuat diri dan bisa menekan.

SDI kemudian berkembang menjadi besar dan jadi pergerakan kemerdekaan. Kemudian berubah menjadi Syarikat Islam dengan tokohnya H. Oemar Said Tjokroaminoto, H. Agus Salim, dan lain-lain. Pergerakan ini sangat menguatirkan Belanda. Kemudian lahirlah dari situ Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan sebagainya.

“Sejak tahun 2015, Syarikat Islam yang tak pernah mati dibangun kembali dengan yang kita sebut ‘kembali ke khittah’ yaitu urusan memperkuat para pedagang dan usaha kecil menjadi besar. Yang sudah besar kita bersatu untuk memperkuat usaha kecil. Yang kecil kita naikkan, yang menengah kita naikkan lagi. Dengan bersatu kita bisa kuat. Ini fungsi Syarikat Islam,” paparnya.

Hamdan Zoelva menegaskan, Syarikat Islam hanyalah ormas biasa yang fokusnya pada dakwah Islam (pengajian) dan memperkuat ekonomi. Syarikat Islam bukan partai dan tak akan pernah jadi partai. Syarikat Islam adalah organisasi yang berfungsi membantu, mendorong, menyatukan pelaku usaha kecil dari kalangan umat Islam agar menjadi besar.

“Karena kondisinya sangat menguatirkan. Dari sekitar 50 pengusaha besar di Indonesia, kurang dari 10 orang adalah pengusaha kalangan Islam 40 orangnya adalah Tionghoa. Itulah masalah yang dihadapi. Syarikat Islam hadir siap membantu memfasilitasi dengan lembaga-lembaga keuangan, menjembatani atau mendobrak pengusaha besar agar mau mengakses pelaku usaha kecil. Sudah kita ketahui bersama, banyak pengusaha besar yang sudah menggurita tokonya di mana-mana, layer kedua yang bisa masuk itu orang dia juga, orang ketiganya orang dia juga, kita hanyalah orang keempatnya. (cep)

Pendahuluan

Saat ini sedang disusun Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidan (RUU KUHP) sebagai pengganti KUHP peninggalan kolonial Belanda yang diterbitkan kembali dengan Staatsblad Tahun 1915 yang mulai diberlakukan pada 1 Januari 1918. Jadi tepatnya sudah berumur 100 tahun. Dalam realitanya, banyak norma dalam KUHP itu yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan kehidupan sosial saat sekarang ini seperti, terlebih berbagai perubahan setelah Indonesia merdeka dengan dasar falsafah dan konstitusi yang berbeda.

Tidak kalah penting dalam konteks penyusunan KUHP baru tersebut adalah menyoal kedudukan hukum dari para ‘penyandang’ perilaku seksual menyimpang yang salah satunya menyeruak di perbincangan publik yakni dengan hadirnya komunitas LGBT (Lisbi, Gay, Biseksual dan Transgender). Dalam pendekatan psikologi difahami, LGBT merupakan sebuah bentuk kelainan atau problem psikologi dan sosial yang dalam konteks kekinian ditengarai semakin kuat menggejala dalam kehidupan masyarakat di seluruh dunia.  Di banyak negara, komunitas ini secara terbuka menuntut legalitas eksistensi diri mereka agar diakui dalam hukum negara dan mendapat kebebasan untuk melakukan ekspresi diri sampai pada perkawinan sesama jenis.

Di negara kita permasalahan ini menuai pandangan yang pro-kontra di tengah masyarakat. Bagi yang pro menuntut kepada pemerintah untuk melegalkan LGBT dengan dalihyang mengacu pada Hak Asasi Manusia yang di dalam hukum HAM menyebutkan bahwa ada kebebasan bagi setiap individu untuk meyakini, memercayai serta menyatakan sesuatu sesuai dengan hati nurani.

Lalu, perlu dan dapatkah sesungguhnya keberadaan komunitas LGBT ini dilegalkan dalam cara pandang hukum negara Indonesia. Adakah kemudian kesesuaiannya dengan norma dan adab budaya bangsa yang secara ideal telah dipatrikan dalam konstitusi negara?

 

Aliran Pemikiran

Pada galibnya dalam memandang nilai kebaikan (hal-ihwal baik dan buruk) terbagi dalam tiga sudut pandang pemikiran:

  • Imanensi (Humanisme).Menurut cara pandang ini, obyektivitas nilai berasal dari subyektivitas manusia. Sumber dari ajaran baik dan buruk, apa yang moral dan immoral sangat tergantung pada manusia. Manusialah sebagai sentralnya (human oriented – huimanisme).Aliran ini sangat liberal dan progresif dalam cara berpikir, sangat permisif terhadap setiap perubahan, ukurannya hanya pada humanisme yang mengagungkan dignity. Turunan dari paradigma imanensi ini antara lain berwujud pada materialisme dan sekularisme dan mengesampingkan hal-hal yang transden.
  • Transendensi (Ketuhanan). Menurut cara berpikir kelompok ini, obyektivitas nilai berada di luar manusia. Sumber ajaran baik dan buruk, moral dan immoral berada di luar manusia, percaya pada hal-hal yang transden yang nilai-nilai itu dapat berasal dari ajaran kitab suci dan nilai konstan di luar manusia. Sifatnya konservatif dan nonpermisif.
  • Imanensi Transendensi. Menurut cara berpikir Imanensi-Transendensi selalu berusaha menemukan pembenaran dari wahyu atas setiap gejala yang ada. Artinya, tetap berorerientasi pada hal-hal yang imanen dan material dan terus mencari pembenaran dari wahyu. Aliran ini melahirkan cara berpikir yang sangat progresif, dan liberal atas ajaran agama yang transenden.

 

Ketiga sudut pandang inilah yang mempengarahi cara pandang seseorang atau sekelompok orang atas gejala LGBT. Bagi penganut kerangka berpikir Imanensi tentu sangat permisif dan memberikan pembenaran dan jastifikasi atas perilaku LGBT, dan sebaliknya bagi penganut kerangka berpikir yang transenden. Pada sisi lain, penganut kerangka berpikir Imanen-Transenden berusaha mencari pembenaran dari wahyu untuk menjastifikasi LGBT.

 

DASAR FALSAFAH NEGARA

Dalam konteks ini saya ingin mengemukan tiga teori lahirnya negara — khususnya yang relevan dengan pembahasan kali ini — yaitu pertama; negara lahir berdasarkan kontrak (kesepakatan warga – kontrak sosial); kedua, lahir secara alamiah karena kebutuhan adanya negara serta; ketiga, negara lahir atas kehendak Tuhan. Kelahiran negara Indonesia dalam pandangan bangsa Indonesia, mengakui ketiga teori tersebut sebagai musabab lahir atau adanya negara Indonesia, yaitu kesepakatan membentuk negara yang tercermin dalam naskah proklamasi, kebutuhan adanya pemerintahan negara setelah melalui perjuangan pergerakan kemerdekaan yang panjang (Aline Kedua Pembukaan UUD 1945) serta adanya kehendak Tuhan dengan kalimat “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa” (Alinea ketiga Pembukaan UUD 1945).

Oleh karena itu, dalam konteks Indonesia, lahirnya negara tidak semata-mata karena kesepakatan dan perjuangan warga bangsa untuk menegara tetapi juga karena rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa. Pengakuan adanya rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa menjadi penting bagi bangsa dan negara Indonesia, karena ini pulalah yang membedakan Indonesia dengan banyak negara modern lainnya. Dengan pengakuan tersebut negara Indonesia tidaklah lahir hanya berdasarkan kesepakatan warga saja (menurut teori kontrak sosial), dan tidak juga lahir hanya secara alamiah sebagai hasil pergerakan perjuangan kemerdekaan semata karena kebutuhan untuk menegara akibat penjajahan (teori alamiah), tetapi lahir karena rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa (teori kehendak Tuhan). Bangsa Indonesia percaya bahwa lahirnya Indonesia merdeka karena rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa.

Alinea keempat UUD 1945, menempatkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar falsafah negara yang pertama, yang menurut  Oemar Seno Adji, merupakan causa prima dari sila-sila yang lainnya. Pengakuan adanya Tuhan yang Maha Esa, menjadikan bangsa Indonesia adalah bangsa yang menjunjung tinggi nilai agama dalam penyelenggaraan negara dan bukanlah negara yang bebas nilai. Bukan pula negara yang hanya mendasarkan pada prinsip-prinsip humanisme semata.

Sejalan dengan dasar falsafah negara tersebut, hak asasi dalam perspektif bangsa Indonesia bukanlah hak asasi yang bebas yang hanya mendasarkan pada prinsip-prinsip humanisme semata, tetapi kebebasan dan hak asasi asasi yang harus menghormati dan dapat dibatasi berdasarkan nilai-nilai agama (Pasal 28J ayat 2 UUD 1945). Dari latar belakang lahirnya dan pernyataan pembentukan negara Indonesia oleh para pendiri negara Republik Indonesia, jelaslah cara pandang bangsa Indonesia atas negaranya yaitu cara pandang yang menempatkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar falsafah yang paling pokok dengan penghormatan penuh atas nilai-nilai agama yang dianut bangsa Indonesia. Ajaran dan kerangka berpikir transenden adalah kerangka berpikirnya bangsa Indonesia.

Bandingkan dengan Amerika Serikat yang dalam konstitusinya tercermin bagaimana dan mengapa lahirnya negara Amerika Serikat. Dalam preambul konstitusi AS tertulis: “We the People of the United States, in Order to form a more perfect Union, establish Justice, insure domestic Tranquility, provide for the common defense, promote the general Welfare, and secure the Blessings of Liberty to ourselves and our Posterity, do ordain and establish this Constitution for the United States of America”.  Sama sekali tidak tercermin term transendensi di dalamnya dan semata-mata berperspektif imanen (humanistik).

 

PRINSIP KONSTITUSIONALISME

Salah satu prinsip penyelenggaraan negara Indonesia adalah prinsip konstitusionalisme yaitu suatu prinsip yang mengharuskan penyelenggaraan negara berdasarkan nilai-nilai atau norma konstitusi sebagai norma hukum tertinggi (the highest law of the land). Itulah norma yang tersirat dalam Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”. Artinya perwujudan kedaulatan rakyat harus berdasarkan konstitusi dan tidak bisa lepas dari norma konstitusi. Dalam bahasa yang lain, kedaulatan rakyat tidaklah bersifat independen, tetapi dependen dari konstitusi dan hukum (Pasal 1 ayat 2 UUD 1945). Dengan demikian posisi konstitusi menjadi nilai yang sakral (transendental) dan harus menjadi panduan atau panutan nilai moral tertinggi dalam kehidupan bangsa dan penyelenggaraan negara.

Menurut Jonathan Relay (Tulane University), konstitusionalisme merupakan proses yang dinamis dalam penyelenggaraan negara yang bergerak dalam dua tingkat yaitu pertama tingkat konstitusi (nilai moral pada tingakat tertinggi) dan kedua tingkat kebijakan politik (nilai moral pada tingkat lebih rendah). Pada tingkat pertama (konstitusi) norma-norma disusun oleh para founding fathers, dalam rumusan-rumusan yang dapat disepakati bersama berupa rumusan yang bersifat umum dan sangat abstrak yang merupakan cita ideal bernegara. Rumusan pada tingkat konstitusi ini diharapkan berlaku langgeng, diwariskan dan diharapkan diikuti oleh generasi-generasi pelanjut dari negara. Rumusan tersebut berupa nilai-nilai moral tertinggi yang konstan dalam bentuk teks otoritatif yang dihormati oleh semua penyelenggara negara dari generasi ke generasi.

Karena teks tersebut bersifat umum dan lahir dari kesepakatan maka sangat mungkin para founding fathers sendiri dapat memaknai berbeda pada setiap teks otoritatif yang disepakati. Dari sinilah muncul konstitusionalisme pada tingkat lebih rendah atau tingkat kebijakan politik. Konstitusionalisme pada tingkat kedua ini, menjadi sangat dinamis, pemahaman atas konstitusi (teks otoritatif) menjadi sangat beragam sesuai pandangan dan kepentingan politik masing-masing walaupun bersumber dari teks konstitusi yang sama yaitu tetap  bersandar dan merujuk pada teks konstitusi yang berlaku.

Pada peringkat kedua ini, pemain politik sangat beragam dapat berasal dari partai-partai politik, pemimpin politik atau tokoh masyarakat, LSM/NGO dan lain-lain. Kesemuanya berdebat tentang suatu kebijakan yang menurut pandangan masing-masing bahwa kebijakan yang menurut pandangan atau pendapatnya itulah yang sesuai dengan konstitusi. Konteks ini yang menjadi gambaran bagaimana perdebatan dan diskursus tentang pemidanaan atas perbuatan Zina dan LGBT tersebut serta ruang lingkupnya pada saat sekarang ini. Kesemuanya merujuk pada teks otoritatif yang sama yaitu UUD 1945.

Dalam model kehidupan konstitusionalisme di Indonesia, perebutan pengaruh untuk menentukan kebijakan yang konstitusional dilakukan pada berbagai tingkat yaitu tingkat pertama pada perumusan norma undang-undang. Pada tingkat ini,  dinamika dan perdebatan politik terjadi di DPR di antara partai-partai politik dan Pemerintah serta berbagai kelompok kepentingan dalam masyarakat ketika proses pembentukan undang-undang berlangsung.

Jika pada tingkat pembentukan UU ini masih menyisakan perdebatan konstitusional maka akan masuk pada tahap kedua yaitu meminta keputusan lembaga peradilan konstitusi melalui pengajuan judicial review di Mahkamah Konstitusi. Kebijakan manakah yang konstitusional pada tingkat kedua ini ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi yang diberi wewenang oleh UUD 1945 untuk menentukan konstitusionalitas suatu norma undang-undang. Tahap atau tingkat selanjutnya adalah pada kebijakan aplikatif yang dilakukan oleh pemerintah yang berkuasa. Seindah apa pun ketentuan undang-undang tanpa dilaksanakan oleh pemerintah yang berkuasa, maka norma undang-undang menjadi tidak ada artinya.

 

LGBT DALAM KUHP

KUHP yang berlaku sekarang di Indonesia tidak mengatur perbuatan yang dikaitkan dengan LBGT sebagai tindak pidana. KUHP hanya mengatur tentang perbuatan cabul atau hubungan seks yang dilakukan dalam konteks LGBT hanya terkait dengan perbuatan cabul terhadap anak-anak, perbuatan cabul di depan umum serta serta perbuatan cabul dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Sedangkan perbuatan zina sebagai tindak pidana zina hanyalah hubungan suami isteri di luar perkawinanan antara seseorang yang telah kawin dengan jenis delik aduan. Hubungan suami-isteri tanpa ikatan perkawinan oleh yang belum menikah bukan delik dan dianggap sebagai kebebasan personal.

Dapat dipahami bahwa pengaturan LGBT dalam KUHP Indonesia yang berlaku sekarang ini dalam dua persepketif. Pertama; karena KUHP tersebut dibuat lebih seratus tahun lalu, isu LGBT sampai kawin sesama jenis tidak seperti sekarang ini.  Kedua; KUHP Belanda sangat kental dengan kerangka berpikir imanen dan filsafat humanisme hingga tumbuhnya ajaran hak asasi manusia yang berpedoman pada dignity of man serta liberalisasi pemikiran yang berkembang sejak abad renaisanse setelah kemenangan sekularisme atas dominasi gereja. Sekularisasi pemikiran kenegaraan dan ilmu pengetahuan serta positivisasi hukum mendominasi kebijakan publik di Eropa.

Oleh karena itu, perumusan delik kesusilaan dalam KUHP itu menempatkan kesusilaan sebagai urusan privat yang dikeluarkan menjadi urusan publik. Publik tidak boleh mencampuri urusan privat yang merupakan dignity seseorang yang menjadi haknya yang absolut. Urusan privat ini hanya akan menjadi urusan publik, apabila  mengganggu ketertiban umum dan mengganggu hak asasi dan dignity orang lain. Itulah sebabnya masalah hubungan seksual di luar pernikahan maupun hubungan seksual sesama jenis adalah urusan privat yang tidak bisa dibawa ke ranah publik, kecuali hubungan itu mengganggu ketertiban umum. Misalnya, hubungan seksual atau perbuatan cabul yang dapat dipidana adalah hubungan seksual atau perbuatan cabul yang dilakukan di depan umum, dilakukan dengan kekerasan (termasuk pemerkosaan) atau ancaman kekerasan, serta hubungan seksual dengan anak-anak atau orang yang sedang tidak berdaya. Hanya hubungan seksual antara seseorang yang telah menikah yang dapat dipidana dengan ketentuan hanya menjadi delik jika dilaporkan oleh yang lainnya. Artinya, hubungan seksual di luar pernikahan yang sah antara seseorang yang telah kawin pun adalah legal, kecuali dilaporkan oleh isteri atau suaminya, karena menganggap bahwa masalah moral adalah urusan privat yang merupakan dignity dari seseorang.

Sementara menurut pemahaman masyarakat Indonesia yang agamis (khususnya Islam) konteks zina tidak terbatas pada persetubuhan oleh seseorang yang telah beristeri atau bersuami saja tetapi termasuk juga terhadap yang belum beristeri atau belum bersuami yang dilakukan dengan bukan pasangan sahnya, walaupun tanpa paksaan.

Perbuatan zina dalam praktiknya sedemikian beragam dan bercabang kepada perilaku-perilaku seksual lainnya antara lain lebianisme, gay, biseksual, dan trans-gender sebagaimana yang populer dengan sebutan LGBT. Pandangan kalangan ini bahwa homoseksual adalah masuk dalam wilayah personal dan oleh karena itu bersifat privasi yang menjadi hak asasi bagi seseorang atau pelakunya. Padahal dalam cara pandang budaya masyarakat di Indonesia LGBT bukan saja persoalan personal tetapi telah masuk dalam persoalan publik. Penggiringan opini secara masif dengan mempergunakan senjata HAM ini — dan oleh karena itu sebagai dalihnya wajib dihormati dan dijunjung tinggi — menegasikan konteks berhubungan badan/intim pasangan lain jenis tanpa ikatan perkawinan yang sah yang sesungguhnya dilarang dalam perspektif agama, dan hanya boleh atau sah dilakukan melalui proses perkawinan. LGBT sebagai turunan perilaku homoseksual —pada konteks lesbian dan gay khususnya— itu seolah-olah bukan merupakan perbuatan zina lantaran tidak terjadinya hubungan sebadan antara lelaki dan perempuan, sebagaimana maksud pelarangan zina.

Padahal dalam urusan ‘berseraga’ baik dilakukan antara pasangan heteroseksual yang bukan suami-istri maupun homoseksual (sesama perempuan atau sesama laki-laki) tetap saja termasuk dalam kategori perbuatan cabul, yang untuk itu tetap dikatakan sebagai tindakan melanggar hukum. Sayangnya, perbuatan cabul oleh pasangan sejenis —yang biasa dikenal sebagai perbuatan cabul yang dilakukan oleh kalangan LGBT— tidak terjangkau atau tidak diatur oleh hukum pidana, kecuali jika dilakukan terhadap anak-anak atau dengan pemaksaan, atau dengan tindak kekerasan. Perbuatan cabul sesama lelaki atau sesama perempuan tidak merupakan kejahatan jika dilakukan dengan tanpa paksaan atau suka sama suka; kecuali dilakukan terhadap anak di bawah umur, dengan cara kekerasan atau di depan umum baru dikatakan sebagai tindak kejahatan.

Persoalannya kemudian, apakah perluasan lingkup perbuatan zina dan perbuatan cabul sesama jenis merupakan perbuatan yang dapat dan harus dipidana dan bagaimana menurut norma konstitusi? Untuk meninjau apakah norma-norma dalam KUHP warisan Belanda tersebut masih sesuai dengan kondisi saat ini dan bagaimana seharusnya maka paling tidak ada tiga ukuran yang menjadi alat ukurnya yaitu dasar falsafah negara Pancasila sebagai way of life of the nation, konstitusi atau UUD yang berlaku sebagai hukum tertinggi yang menjadi dasar dan sumber hukum Indonesia, serta kondisi sosiologis yang melingkupi kehidupan masyarakat Indonesia modern.

Dalam melihat perbuatan Zina dan perbuatan cabul LGBT dari sudut norma pidana, harus tetap dilandasi ketiga ukuran tersebut, karena berdasarkan prinsip negara Indonesia yang menganut faham konstitusionalisme, kita tidak dapat mengukur konstitusionalitas norma yang keluar dari kerangka ukuran norma tersebut.

 

KONSTITUSIONALITAS LGBT

Dalam hukum pidana ditinjau dari sumber berlakunya delik dikenal dua bentuk delik yaitu apa yang disebut delik “mala in se” dan delik “mala prohibitia”. Delik mala in se, merujuk pada delik yang pada hakekatnya secara moral dianggap sebagai kejahatan, sedangkan delik mala prohibitia yaitu delik yang lahir atau diciptakan oleh negara melalui ketentuan undang-undang.

       Mala in se, pada umumnya adalah delik yang secara moral universal merupakan perbuatan jahat yang harus dihukum. Adanya kejahatan tidak semata-mata karena adanya ketetapan negara tetapi adanya kejahatan karena secara moral adalah perbuatan tersebut jahat. Sedangkan mala prohibitia merupakan perbuatan yang ditetapkan sebagai kejahatan oleh negara. Adanya unsur kejahatan dalam delik mala prohibitia semata-mata karena ketetapan negara.

Perbuatan zina, dengan ruang lingkup termasuk persetubuhan antara seseorang yang belum terikat pada ikatan perkawinan atau tidak, apakah dengan pemaksaan atau suka sama suka, demikian juga perbuatan cabul sesama jenis, apalagi perkawinan sesama jenis menurut pandangan bangsa Indonesia yang percaya pada nilai-nilai transenden dan ajaran agama adalah merupakan mala in se, artinya adanya delik tersebut seharusnya tidak semata-mata berdasarkan adanya ketetapan negara bahwa hal itu merupakan delik, tetapi dalam pandangan moral masyarakat Indonesia yang beragama dan berketuhanan yang Maha Esa, tindakan demikian secara moral adalah tindakan kejahatan.

Tidak ada ajaran agama yang membenarkan persetubuhan tanpa melalui ikatan perkawinan, apa dan bagaimanapun bentuk keabsahan perkawinannya menurut agama dan adat-istiadatnya masing-masing, karena perkawinan adalah ikatan suci makhluk manusia untuk membentuk keturunan.  Demikian juga tidak ada ajaran agama dan moral yang dianut oleh bangsa Indonesia membenarkan perbuatan cabul sesama jenis sebagai perbuatan legal yang dibenarkan.

Perilaku berhubungan sesama jenis (homoseksual) sebagaimana digambarkan dalam kitab-kitab suci  yang melanda masyarakat di zaman Nabi Luth adalah perbuatan terlarang dan terkutuk. Bagi Islam, secara tegas Rasulullah SAW dengan wanti-wanti telah memperingatkan. Rasulullah SAW bersabda, “Sesuatu yang paling aku takuti terjadi atas kamu adalah perbuatan kaum Luth dan dilaknat orang yang berbuat seperti perbuatan mereka itu. Nabi mengulangnya sampai tiga kali: Allah melaknat orang yang berbuat seperti perbuatan kaum Luth, Allah melaknat orang yang berbuat seperti perbuatan kaum Luth, Allah melaknat orang yang berbuat seperti perbuatan kaum Luth.” (H.R. Ibnu Majah, Tirmidzi, dan Al-Hakim)

Merujuk pada norma konstitusi dan dasar falsafah negara Pancasila yang menempatkan keberadaan Tuhan sebagai causa prima dari sila-sila lainnya dan keberadaan nilai-nilai agama sebagai ukuran konstitusionalitas norma, serta keberadaannya negara Indonesia sebagai rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, maka menempatkan perbuatan zina dan perbuatan cabul sesama jenis sebagai delik adalah sejalan dengan arahan norma UUD 1945 dan cita negara. Persoalan selanjutnya adalah pada tingkat penentuan jenis atau peringkat delik, yang pada umumnya delik itu terdiri dari delik biasa, delik ringan dan delik yang diperberat karena bentuk dan jenis perbuatannya. Perbuatan zina serta perbuatan cabul dengan cara memaksa atau dilakukan terhadap anak di bawah umur, dilakukan di depan umum, atau dilakukan terhadap seseorang yang sedang tidak sadar tentu merupakan jenis kejahatan yang diperberat. Hal tersebut sangat tergantung pada jenis dan cara melakukan perbuatan yang dapat dipidana.

Persoalan lain adalah masalah pembuktian. Tidak mudah membuktikan seseorang telah melakukan perbuatan zina atau perbuatan cabul apalagi dilakukan dengan suka-sama suka. Sementara dalam Islam, untuk membuktikan zina memerlukan dua orang saksi laki-laki dewasa (empat orang saksi perempuan dewasa) atau pengakuan tulus yang sungguh-sungguh bahwa seseorang telah berzina. Sebaliknya seseorang yang menuduh orang lain telah melakukan perbuatan zina tanpa bukti yang cukup adalah merupakan delik yang dapat dipidana. Masalah jenis kejahatan zina dan perbuatan cabul dan pembuktiannya diserahkan rumusannya pada pembentuk undang-undang dan hakim yang memutus perkara di pengadilan untuk memutus sesuai keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

 

KESIMPULAN

Perbuatan zina dan perbuatan cabul sesama jenis termasuk kawin sesama jenis adalah perbuatan yang menurut UUD 1945 dan dasar falsafah negara Republik Indonesia, Pancasila serta ukuran moral sosiologis masyarakat Indonesia adalah perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan jahat, mala in se, yang seharusnya dipidana sehingga menjadi norma delik yang dirumuskan dalam KUHP.

Masalah jenis kejahatan dan peringkat berat-ringannya kejahatan serta mekanisme pembuktian diserahkan kepada pembentuk undang-undang dan penegak hukum serta hakim di pengadilan.

 

 

Pewarta: Een

POROS GARUT -WAKIL Bupati Garut dr. Helmi Budiman, yang juga Wakil Ketua Syarikat Islam (SI) Kabupaten Garut, mengajak seluruh jajaran SI untuk merapatkan barisan memajukan ekonomi ummat Islam.

Helmi mengatakan, berkaca pada sejarah, SI didirikan oleh HOS Cokroaminoto di antaranya untuk membangun kemandirian ekonomi ummat Islam di Indonesia.

“HOS Cokroaminoto berpandangan, ekonomi ummat Islam di Indonesia harus kuat, ummat Islam Indonesia harus mandiri. Oleh karena itu, seluruh jajaran SI memiliki tanggung jawab sejarah membangun ekonomi ummat yang mandiri dan maju,” ujarnya.

Hal itu diungkapkan Helmi dalam sambutannya saat melantik Pengurus Ranting Syarikat Islam Kecamatan Samarang, di Masjid Quratta Ayun, Kecamatan Samarang, Minggu (11/02/2018).

Ditambahkannya, peran SI dalam merebut kemerdekaan juga tak terbantahkan. Bahkan Presiden Sukarno mengatakan, pendiri SI, HOS Cokroaminoto, adalah guru pertamanya.

Dalam acara bertema “Memperteguh Tatanan Organisasi Syarikat Menurut Al Quran dan Sunnah Rasul Untuk Mewujudkan Islam Sebagai Rahmatan Lil Alamin,” itu juga digelar pengajian akbar.

Hadir dalam kesempatan itu Muspika Samarang, para tamu undangan serta tokoh ulama dan masyarakat.

Editor: Ahmad Sadli
Punggelan, 11 Pebruari 2018
(Peliput Berita Syarikat Islam Banjarnegara)

Punggelan: Hari ini Minggu (11/2) Pimpinan Ranting SI, WSI dan Pemuda Muslim desa Bondolharjo Kecamatan Punggelan menyelenggarakan Musran yang dihadiri oleh Pimpinan Anak Cabang SI, WSI dan Pemuda Muslimin Indonesia kecamatan Punggelan, kepala desa Bondolharjo, Pimpinan Ranting SI, WSI dan Pemuda Muslim Ranting Bondolharjo serta tokoh masyarakat yang dilaksanakan di Balai Desa Bondolharjo.

Menurut Sekretaris Panitia Pelaksana Subarno, Musran diikuti 70 peserta yang terdiri dari 30 utusan Pemuda Muslim desa Bondolharjo, sedangkan untuk SI dan WSI hanya diikuti dari beberapa Dusun yakni dusun Dagan, Totogan, Bunderan dan Cilalung dengan jumlah peserta 20 orang dari utusan SI dan 20 orang dari utusan WSI. “Hal tersebut dikarenakan desa Bondolharjo terbagi menjadi dua ranting, wilayah atas dan wilayah bawah”, jelas Barno.

Dalam kesempatan tersebut Pimpinan Anak Cabang Syarikat Islam kecamatan Punggelan memberikan sambutanya yang disampaikan oleh Sekretaris PAC, Waluyo, menegaskan bahwa siapapun yang terpilih sebagai pengurus harus amanah dan dalam menyusun Program dibuat sederhana tapi riil artinya program harus dilaksanakan. Waluyo juga menghimbau  kepada pengurus terpilih untuk aktif menghadiri pengajian rutin selapanan dalam rangka mempererat silaturakhim dan dalam  upaya melaksanakan Islam secara kaffah sehingga akan menyelamatkan kehidupan didunia dan akhirat.

Sementara itu melalui wawancara dengan penulis Waluyo memberikan pesan kepada pengurus terpilih agar  menyelenggarakan pertemuan pengurus secara periodik untuk mengontrol kegiatan sekaligus bisa digunakan untuk konsolidasi organisasi dan selalu mengadakan koordinasi yang baik antara ranting anak cabang dan cabang sehingga seluruh program bisa dilaksanakan secara bersinergi dan bukan sekedar pepesan kosong belaka.

Kepala Desa Bondolharjo Tursin dalam sambutanya mengatakan bahwa sebagai orang SI gel (tulen) menyambut dengan gembira atas diselenggarakanya Musran di desa Bondolharjo. Tursin juga memberikan motivasi yang disampaikan dengan penuh semangat “jangan sampai SI, WSI dan Pemuda Muslim punya semangat blarak (janur yang sudah kering:red) ketika dibakar sekali langsung habis. Akan tetapi harus menjaga semangat terus menerus agar lebih maju. Dalam akhir sambutanya Tursin mengatakan siap menyokong dana apabila mendapatkan rezki dengan diawali membeli kalender SI sebanyak 12 eksemplar. “Insya Alloh saya juga akan mengupayakan seragam bagi Pemuda Muslim Ranting Bondolharjo, agar Pemuda Muslim bisa terlibat lebih aktif didesa Bondolharjo”, janji Tursin.

Pengurus terpilih rencananya akan dilantik berbarengan dengan pengajian rutin SI, WSI dan Pemuda Muslim kecamatan Punggelan, Ahad Wage mendatang yang akan diselenggarakan di dusun Cilalung desa Bondolharjo.

 

By: Kang Leken

 Bagi anda pengusaha muslim pemula yang ingin mendalami ilmu bisnis, dipandu oleh entrepreneur experts, sekaligus mendapatkan network dari organisasi kewirausahaan pertama di Indonesia, silahkan bergabung di Sekolah Dagang Syarikat Islam Haji Samanhudi.

Kurikulum dalam SDHS dirancang untuk membantu pengusaha baru mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengenali peluang baru, dan practical skills yang akan meningkatkan pertumbuhan bisnis, dan menciptakan lapangan kerja di komunitas mereka. Kegiatan kelas dengan orientasi participant centered learning dilengkapi dengan individual worksheet, termasuk coaching & business advising satu per satu, klinik bisnis, business talk and gathering dan kesempatan berjejaring dengan investor.

Basic Program
2 hari Workshop
1 hari Business Plan Presentation + Coaching 1x
4 sesi Coaching one-on-one dalam waktu maksimal 2 bulan setelah WorkshopTotal sekitar 28 jam efektif pembelajaranBatch #2 – 26 s/d 28 Februari 2018
Mula Galeria Jakarta, Cilandak Town SquareBiaya:
Normal – Rp 2.000.000,-
Early Bird – Rp 1.000.000,-
(pembayaran s/d 16 Februari 2018)Info lengkap, hubungi Nita (WA) 0857 95079072
Email – sekolahdagang.si@gmail.com

Scroll to Top