Blog

Satu-dua Catatan Hamdan Zoelva

(Ketua Umum Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam)

 

Mengakhiri tahun 2017, catatan ini dimaksudkan sebagai wahana dan kesempatan untuk bermuhasabah, baik terhadap diri maupun bagi kaum Syarikat Islam, untuk selanjutnya mencoba menabur asa di tahun 2018 demi kemaslahatan bersama dan sesama anak bangsa lainnya.

Isu terbesar yang terangkum dalam rentetan peristiwa tahun 2017 di Indonesia sesungguhnya hanyalah berada pada satu simpul yang sama: kemandirian bangsa dan kesejahteraan sosial. Kesemuanya tidak lepas dari kejadian-kejadian dunia yang kian tak lagi berbatas negara. Tahun 2017 masih memberi gambaran tentang ketimpangan dunia yang berpengaruh kepada seluruh negara di semua sektor kehidupan.

TAHUN 2017 adalah bukti tentang prediksi analis seperti Francis Fukuyama dan Samuel P. Huntington lebih kurang seperempat abad silam, begitu juga para futurolog seperti Alvin Toffler tahun 1970-an dan James Canton yang diperkuat kembali pada beberapa tahun terakhir. Kekhawatiran dunia yang dibentuk oleh sisa-sisa Perang Dingin tidak lain adalah suatu kerancuan cara berpikir negara-negara Barat terutama Amerika Serikat tentang definisi masa depan hubungan antarnegara. Paradigma kapitalisme yang diyakini sebagai sebuah konsep akhir bagi segala bangsa cenderung dipaksakan menjadi pijakan kebijakan pembangunan seluruh pemerintahan di dunia. Tahun 2017 adalah menggambarkan tentang titik krusial ambisi besar negara kapitalis usai Perang Dingin menyusul keruntuhan Uni Soviet 26 tahun lalu.

Prediksi tentang goncangan besar yang dikemukakan Fukuyama hingga benturan antarperadaban, keduanya menempatkan Tiongkok sebagai peradaban yang patut diwaspadai. Melalui serangkaian analisis perbedaan latar kultural berbagai negara, dikemukakanlah bahwa industri dan sistem kapitalisme (sang pemenang) akan menghadapi rival yang amat serius yakni peradaban-peradaban tua.

Itulah sebabnya, kendati akar-akar ilmiah ideologi komunisme telah sangat lemah dan sulit mendapat tempat dalam konstalasi politik berbagai negara, termasuk Indonesia, namun ia tetap dapat dijual demi menghidupkan kembali ketakutan dunia. Ketakutan demikian adalah salah satu ikhtiar untuk mengumpulkan kekuatan kaum kapitalis dunia untuk tetap merajai persaingan global. Kapitalisme dunia yang kini dianggap mencapai puncak kemenangannya tidak hanya memainkan isu ancaman ideologi komunisme untuk membendung China; sejak dini juga telah mewaspadai Islam sebagai salah satu tradisi Timur yang memiliki basis peradaban kuat. Bagi Amerika Serikat, Islam adalah ancaman serius bagi berkembangnya misi kapitalisme yang tak lain berkisar pada imperialisme, kolonialisme, dan penaklukan seluruh bangsa dengan ragam cara mulai dari perang moneter, perang ekonomi, serta budaya hingga tarung senjata yang dapat membahayakan kehidupan dan masa depan dunia.

Fakta politik internasional juga menunjukkan demikian. Sejak Marshall Plan diumumkan 5 Juli 1947, desain masa depan bangsa memasuki Abad ke-20 lalu sudah dicanangkan oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Isu awal adalah membendung komunisme. Ilmuwan Noam Chomsky memberi analisis mengenai hal ini sebagai suatu ambisi Barat, di bawah komando Amerika Serikat untuk mengambil alih seluruh jejak penjajahan masa lalu ke dalam satu persekutuan kaum kapitalis dunia. Kapitalisme dapat berkembang dengan menciptakan musuh, baik ril maupun rekaan.

Apakah dengan demikian Amerika Serikat dan sekutu kapitalisnya hendak menguasai dan menduduki berbagai negara di dunia? Apakah jualan free fight competition yang diagungkannya di tengah kelemahan sebagian besar negara di dunia adalah alasan untuk menduduki dan menjajah sebagai tak ubahnya perilaku penjajahan masa lalu? Tidak! Chomsky memberi jawaban soal ini. Uraian Chomsky menilik bahwa ambisi Amerika Serikat sebenarnya hanya ingin menciptakan ketergantungan abadi seluruh negara terhadapnya. Kata kunci ketergantungan inilah yang berpusat pada isu ekonomi dan politik; kemandirian dan kesejahteraan.

Tidak ada satu negara yang mengupayakan kemandirian dalam berbagai sektor seperti energi dan sumber daya alam, perdagangan, produksi dalam negeri, teknologi komunikasi dan informasi, otomotif, pengelolaan administrasi kependudukan, kesehatan dan sebagainya kecuali harus mendapat intervensi dan gangguan Amerika Serikat. Tak hanya itu, Amerika Serikat sebenarnya terganggu oleh negara yang mendesain pelayanan prima kepada rakyatnya hingga mengarah kepada kesejahteraan. Lantaran ambisi untuk menciptakan ketergantungan seluruh negara di dunia akan terhambat, yang dapat berujung pada tumbangnya konsep kapitalisme.

Alasan yang dikemukakan Chomsky inilah yang dapat menjawab mengapa China dan Dunia Islam harus terus-menerus diaduk dengan segala macam isu yang mengerucut dalam dua arus besar: kewaspadaan dan perlawanan terhadap komunisme dan pertentangan madzhab-madzhab Islam. Khusus negara Islam, Amerika Serikat menempatkan Iran dan milisi Hizbullah di Lebanon Selatan sebagai musuh nomor wahid. Propaganda Islamofobia menjadi urusan paling penting dalam politik internasional yang berpengaruh terhadap seluruh dunia, termasuk menyeruak ke sumsum kemasyarakatan Indonesia belakangan ini. Mereka telah memelajari bahwa sistem Islam berupa ekonomi zakat, infaq, shadaqah, wakaf, dan hibah sangatlah berpengaruh pada semangat antiketundukan terhadap kaum kolonial dan sistem kapitalis. Persoalan superfisial kemudian diangkat untuk mengadu domba umat Islam di berbagai negara.

Kaum muslimin diajak untuk mengangkat kembali isu-isu permukaan seputar radikalisme, fundamentalisme, kekhalifahan dan semacamnya. Sementara secara eksternal umat Islam diperhadapkan dengan ujian berat untuk menyikapi ambisi kuasa modal di bawah proyek Zionisme yang didukung penuh oleh Amerika Serikat. Segelintir ulama dari berbagai madzhab dihasut untuk nyaring menyuarakan perpecahan. Satu sama lain ikut menari di hadapan genderang imperialisme Barat dalam paradigmanya yang baru.

Begitu juga China yang kendatipun telah bercorak kapitalis amat kental, namun bukan karena alasan kapitalismenya itu yang dikuatirkan oleh Amerika Serikat melainkan kemandiriannya. Laju pertumbuhan ekonomi China yang meningkat pesat adalah ketakutan utama Amerika Serikat di masa depan. James Canton dalam uraiannya tentang masa depan ekstrem selalu menyelipkan kemajuan China sebagai pertimbangan bagi pemerintah Amerika Serikat untuk mengambil kebijakan ekonomi dan politik dunia masa depan.

Konstalasi inilah yang patut dibaca secara lugas dan tak perlu disembunyikan, sebab sangat berpengaruh terhadap berbagai peristiwa lintas sektoral di berbagai negara. Indonesia adalah negara yang menempati posisi penting dalam konstruksi politik dunia. Bukan lantaran memiliki kekuatan militer yang disegani atau persenjataan mutakhir yang membahayakan, namun Indonesia merupakan pasar paling bagus untuk seluruh praktik perdagangan dunia. Indonesia juga merupakan sumber utama bahan baku industri di masa depan. Itu sebabnya, dalam isu energi terbarukan, Indonesia ditekan untuk tidak menerapkan temuan-temuan LIPI mengenai potensi Indonesia untuk mengembangkan energi pengganti minyak bumi dan gas alam.

 

 

TAHUN 2017 adalah prakondisi untuk memasuki tahun politik dalam dua tahun mendatang (2018 dan 2019) di Indonesia. Berdasarkan deskripsi dan analisis di atas, peristiwa-peristiwa di berbagai sektor kehidupan yang terjadi di negara ini, adalah konsekuensi logis ambisi kapitalisme negara maju yang kini sedang beraksi di papan atas politik dunia. Aksi politik internasional yang dimainkannya itu sungguh-sungguh menghimpit banyak negara, utamanya negara berkembang. Kebutuhan akan teknologi, infrastruktur, dan pendanaan untuk pembangunan merupakan alasan logis mengapa himpitan itu tetap harus dirasakan banyak negara berkembang. Hal ini dapat dibaca dari pengakuan John Perkins tentang operasi intelijen Amerika Serikat untuk menaklukkan berbagai pemimpin bangsa-bangsa di dunia, termasuk Soekarno, untuk membangun gapura selamat datang pada bantuan luar negeri yang berkonsesi tinggi itu. Atas nama pembangunan, banyak bangsa (termasuk Indonesia pasca-Soekarno) menjadi pasien lembaga-lembaga donor internasional dan bermitra dengan sistem bantuan luar negeri yang mengungkung yang diterapkan oleh Amerika Serikat.

Indonesia yang sedang menemukenali sistem pembangunan berdasarkan amanat konstitusinya, kini amat merasakan himpitan tersebut. Berbagai peristiwa yang dialami bangsa ini dalam tahun 2017 adalah gambaran dari resonansi pertarungan bangsa-bangsa di level internasional. Peristiwa sosial di Indonesia di tahun 2017 yang menampilkan ragam tindak kriminalitas, kekerasan terhadap perempuan, perdagangan anak, isu kemiskinan dan ketimpangan sosial, belum beranjak dari keterkaitannya dengan ketergantungan ekonomi. Peristiwa ekonomi yang diwarnai persoalan daya beli masyarakat, persoalan penerimaan negara, utang negara yang semakin besar, hingga daya saing perdagangan internasional juga masih menjadi problem nasional. Situasi ekonomi yang tidak hanya harus diukur dengan standar-standar makro itu, nampaknya belum dibaca sebagai agenda besar yang memerlukan pengerahan kekuatan seluruh unsur kekuatan bangsa ini. Begitu juga dengan peristiwa lingkungan hidup dan sumber daya alam juga masih menyisakan persoalan yang mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat dalam jangka panjang. Semua ini sangat terkait dengan ambisi industri negara maju.

Peristiwa hukum di tahun 2017 yang masih didominasi oleh kasus risywah dan penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan kepentingan publik juga belum beranjak dari buruknya tampilan wajah kebangsaan dalam denyut perubahan dunia. Persekongkolan kuasa modal dalam tatanan politik bangsa tidaklah dapat diremehkan begitu saja, sebab memiliki jejaring yang amat rapi sampai ke tingkat elit pengambil kebijakan. Fenomena yang melibatkan petinggi-petinggi partai dan pejabat di lembaga-lembaga tinggi negara ini, juga bukan sesuatu yang terjadi secara kebetulan melainkan telah masuk dalam skenario kekuatan asing sejak era penjajahan Belanda hingga era politik yang sudah menampilkan anak-anak bangsa sendiri di panggung politik. Demikian juga dengan peredaran narkoba yang sudah sangat mengkhawatirkan masa depan anak-anak bangsa. Perdagangan gelap dan impor ilegal narkoba begitu marak dan sangat menakutkan.

Selain itu, peristiwa politik yang sarat dengan trik dan klik ragam nuansa, mulai dari hasutan beraroma keagamaan, gesekan etnis dan ras, serta kompetisi antargolongan sosial sejatinya perlu dibaca sebagai peristiwa permukaan belaka. Jauh lebih mendasar ketimbang hal itu adalah suatu kekuatan internasional yang telah terancang sejak lama. Teriakan Soekarno rasanya perlu direfleksikan lagi demi membaca konstalasi internasional yang melibatkan seluruh negara, tanpa kecuali. Teriakan itu adalah slogan antipenjajahan model baru; penjajahan ekonomi, yang Beliau sebut sebagai neokolonialisme dan imperialisme (Nekolim). Mengapa topik ini amat penting? Inilah alasan mengapa Indonesia harus dimerdekakan dan melepas diri dari bagian Kerajaan Belanda. Ini pulalah alasan mengapa HOS Tjokroaminoto mengamanatkan persatuan dalam umat Islam, keadilan, dan kemerdekaan sejati sebagai isu penting sepanjang bangsa ini menghadapi cengkeraman imperialisme.

 

 

DALAM KONFIGURASI politik kebangsaan kita merasakan betapa tahun 2017 menjadi tahun yang penuh gejolak. Dinamika Pilkada DKI yang diwarnai nuansa sentimen keagamaan harus diakui telah berimplikasi langsung pada terjadinya keterbelahan dua kelompok masyarakat yang berhadap-hadapan head to head yaitu di satu sisi mewakili kepentingan Islam dan di sisi lain mengusung aspirasi kalangan nasionalis sekular. Di balik polarisasi dua kelompok kepentingan masyarakat yang berbeda tersebut, telah memantik kesadaran kita sebagai anak bangsa betapa tema persatuan umat yang dialegorikan lewat rangkaian aksi massal yang berlabelkan membela kepentingan Islam adalah menjadi “tema besar” yang patut menjadi perhatian para tokoh politik dan pemimpin Islam. Sebab kenyataan menunjukkan bahwa umat Islam sebagai pemegang prosentase terbesar penduduk Indonesia, ironisnya justeru tidak merepresentasikan penentuan atas kebijakan negara yang berpihak kepada mereka.

Tak dapat dipungkiri, dalam narasi dan fragmentasi politik-kekuasaan banyak tangan yang bermain, bukan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat akan tetapi lebih dominan berpihak kepada kepentingan asing dan sekelompok kecil warga superkaya yang secara perlahan namun pasti bermaksud menguasai aset negara dan bangsa. Sementara kepentingan mayoritas anak bangsa yang telah memerjuangkan tumpah darah Nusantara ini — sejak kehadiran pergerakan Syarikat Islam (bermula dari SDI, 1905) yang disusul hadirnya pergerakan kebangsaan lainnya dengan buah kemerdekaan pada 1945 — menjadi terpinggirkan dan terabaikan. Maksud dan tujuan negara pun yang bertumpu pada model negara kesejahteraan (welfare state) sebagaimana termaktub dalam UUD 1945 sungguh jauh dari kenyataan.

Ketika para tokoh dan pemimpin Islam sibuk memikirkan dan membesarkan postur bangunan organisasinya masing-masing dan mengabaikan kerangka ukhuwah sehingga tidak terbangunnya soliditas dan sinergisme keummatan, telah membuka celah bagi kalangan lain untuk masuk dan bermain di tengah kancah pergumulan aset negara dan menguasai sentra-sentra hajat kehidupan rakyat. Payahnya kondisi perekonomian rakyat yang dalam faktanya dikuasai oleh segelintir para pemilik modal menjadi cerminan buruk yang dialami bangsa Indonesia.

Pencermatan ini menjadi penting, sebab para pendahulu kita adalah eksponen bangsa yang sejak awal telah memahami situasi kebangsaan sebagaimana hadirnya SDI seabad silam. Dalam kepelbagaian persepsi, situasi hari ini adalah kurang lebih sama dengan keadaan pada kurang lebih seabad silam, yaitu kaum muslimin kembali berposisi sebagai kaum bawah dan terasing di tanah kelahirannya sendiri. Dari sisi penguasaan ekonomi, ummat Islam Indonesia berada dalam posisi piramida bawah, dimana dalam skala nasional ditunjukkan dengan angka ketimpangan ekonomi Indonesia kekinian (Gini ratio) yaitu 0,394. Angka tersebut menggambarkan bahwa sekitar 40% kue ekonomi Indonesia dikuasai oleh segelintir orang, sekaligus menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi kita begitu sangat tinggi. Lebih memrihatinkan lagi, segelintir orang yang menguasai ekonomi dimaksud mayoritas mutlaknya adalah bukan dari kalangan ummat Islam.

Di samping itu, dalam hal penguasaan dan kepemilikan tanah di Indonesia, gini ratio memperlihatkan angka lebih parah yaitu mencapai 0,64. Angka ini berdasarkan data terakhir indeks gini atau rasio ketimpangan kepemilikan lahan yang dipotret melalui Sensus Pertanian, 2016. Ekuivalen dengan ketimpangan di bidang ekonomi, angka ini menegaskan bahwa sebagian besar kepemilikan tanah di Indonesia hanya dimiliki oleh segelintir orang. Lagi, segelintir elit superkaya itu adalah hanya sebagian kecil dari ummat Islam. Dalam dataran ekonomi yang timpang itu, segelintir elit menguasai kue ekonomi dan sekaligus menjadi pemilik modal. Mereka bisa menjadi ‘penguasa’ walaupun tidak memiliki pangkat dan jabatan. Bahkan mereka bisa memesan atau membeli kebijakan yang menguntungkan kalangan mereka.

Sebaliknya, mayoritas ummat Islam justru berada pada piramada bawah. Dari ketimpangan ekonomi dan penguasaan lahan tanah tersebut, secara langsung berimplikasi pada berbagai sendi kehidupan baik bidang pendidikan, kesehatan, politik maupun di bidang perlindungan hukum dan keadilan. Implikasi tragisnya adalah terpampangnya potret suram kehidupan masyarakat yang kian menjauh dari harapan yang seharusnya dinikmati oleh sebagian besar anak bangsa. Kondisi tersebut jelas tidak adil, mengkhianati kehendak para pendiri bangsa yang memerdekakan negeri ini untuk maksud menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Singkatnya kondisi demikian jelas tidak Pancasilais.

Walaupun demikian, untuk tidak pesimis menatap masa depan, tahun 2017 juga menampilkan sejumlah hal yang menjadi titian yang optimistik. Kesungguhan pemerintah dalam mewujudkan kekuatan infrastruktur guna mengurai hambatan komunikasi, transportasi dan distribusi ekonomi antarkota, pulau, dan provinsi perlu diapresiasi sebagai suatu faktor penguat capaian pembangunan. Geliat untuk memajukan supremasi hukum juga patut diberi dukungan secara sungguh-sungguh melalui pengawalan dan pengawasan publik agar bisa mengeliminasi banyak praktik politik yang menyebabkan raibnya modal finansial pembangunan nasional. Penguatan sektor budaya dengan mengedepankan mental kemandirian, inovasi, dan kerja-kerja keras, serta ekonomi kebersamaan (ekonomi berbasis kesejahteraan bersama) perlu diberi landasan sosial yang berarti. Demikian juga usaha-usaha pemerintah yang dilakukan untuk membangun ekonomi rakyat, asalkan dilakukan sungguh-sungguh dan tidak sekadar sebagai katup pengaman sosial, usaha-usaha tersebut dapat berhasil.

 

SYARIKAT ISLAM mengajak semua komponen bangsa untuk melihat berbagai faktor optimistis dalam gerak pembangunan terutama di tahun 2017 sebagai sebuah kekuatan bersama dalam upaya mewujudkan kemandirian bangsa dan kesejahteraan rakyat. Inilah amanat besar para pejuang dan pendiri bangsa dalam semangat antikolonialisme dan perlawanan terhadap ketidakadilan global.

Tahun ini adalah tahun ujian atas keutuhan bangsa untuk mengarahkan haluan perjalanan masa depan bangsa yang lebih optimistik. Hampir tidak ada alasan yang berarti untuk merawat gesekan yang potensial menjadi konflik antarkelompok warga negara. Konflik itu harus diyakini sebagai lahan tumbuh suburnya gerakan imperialisme baru kaum kapitalis dunia. Kuasa modal adalah kenyataan yang tak dapat ditampik. Hal itu dapat dilihat dari keangkuhan Donald Trump yang memberi ancaman pengurangan bantuan terhadap berbagai negara, bahkan termasuk pengurangan USD 285.000.000 kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa yang baru saja diumumkannya.

Syarikat Islam meminta kepada pemerintah untuk konsisten memberi rasa percaya (trust) kepada publik yang sedang menunggu perubahan ke arah yang lebih baik. Kebijakan pemerintah di berbagai sektor sudah waktunya menentukan corak tersendiri untuk menuju kemandirian dan kesejahteraan yang sesungguhnya — yaitu rakyat banyak bukan segelintir orang — yang diamanatkan konstitusi bangsa ini. Hanya dengan semangat persatuan nasional kita bisa kembali optimis menapaki kegemilangan bangsa di masa depan. Semoga datangnya tahun 2018 menjadi pintu gerbang bagi kesadaran publik untuk menata kebersamaan dalam satu semangat kebangsaan yang tulus.

Dalam perspektif internal Syarikat Islam, kurun waktu tahun 2017 menunjukkan gambaran yang menggembirakan, yakni telah terbangun semangat baru untuk menata ulang perkauman Syarikat Islam. Hal ini ditunjukkan dengan menggeliatnya aktivitas organisasi di tingkat pusat dan berbagai daerah, yang diharapkan dapat diikuti oleh daerah-daerah lain. Dalam pada itu, bagi para fungsionaris dan aktifis SI, dengan kebeningan hati, tahun 2016–2017 adalah menjadi tonggak untuk penyiapan kerangka kebangkitan Syarikat Islam kembali ke garis azimutnya.

Insya Allah tahun 2018 menjadi momentum untuk memulai realisasi dari program pemberdayaan yang telah dirumuskan dalam Catur Program Syarikat Islam. Untuk itu, dibutuhkan perhatian ekstra-serius dan intens oleh segenap eksponen Kaum SI agar lebih progresif melakukan pengejawantahan langkah pemberdayaan kaum dan penguatan organisasi Syarikat Islam melalui gerakan Dakwah Ekonomi sebagai isu sentral sekaligus misi terdepannya. Selamat datang Tahun 2018. Fattaqullaha mastatha’tum.

BILLAHI FIE SABILIL HAQ.

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah Subhanahu Wata’ala atas segala karunia nikmat yang telah dicurahkannya kepada kita semua. Shalawat dan salam tentunya tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat dan ummat yang setia mengikutinya.

Hadirin yang saya hormati
Suatu kebahagiaan yang tinggi bagi kaum Syarikat Islam, karena hari ini kita berada dalam suasana yang lebih mendekatkan kekariban antarsesama Kaum SI utamanya dalam melanjutkan perjuangan dan sekaligus menatap masa depan demi teraihnya kembali kejayaan Syarikat Islam. Rentang perjalanan waktu yang telah dilalui, yang kini Alhamdulillah telah sampai pada bilangan 112 tahun, tentulah menjadi cacatan kita semua, betapa sesungguhnya telah banyak yang dilakukan oleh kaum Syarikat Islam, para tokoh pendahulu kita.
Ada ukiran prestasi yang membanggakan, namun juga tentu ada masa-masa tertentu yang menjadikan perjuangan SI seperti “kehilangan momentum”-nya, yang satu sama lain datang silih berganti. Apa yang terjadi dalam fluktuasi perjuangan Syarikat Islam, menjadi hikmah untuk kita mengambil ibrah, dan melakukan muhasabah secara jernih, yang kemudian kita menetapkan langkah perjuangan lanjutannya secara cermat dan cerdas.
Untuk itulah sejak saya diamanatkan memimpin organisasi perkauman ini, sembari melakukan internalisasi secara mendalam akan nilai-nilai dan doktrin yang melekat dalam tradisi Syarikat Islam, lalu saya bersama teman-teman Pengurus DPP SI mengajak kita semua melakukan ikhtiar dan pencermatan yang menyeluruh atas peran yang akan dan harus dilakukan oleh SI. Kesimpulannya, kita harus mengembalikan Syarikat Islam kepada dimensi kejuangan sebagaimana cita awalnya, yakni berjuang untuk menegakkan keadilan ekonomi dengan memusatkan dakwah dan perjuangan kita pada lapangan ekonomi dan perdagangan
Mengapa? Karena “dimensi perdagangan” adalah pilihan yang sangat tepat yang dilakukan H. Samanhudi untuk menggerakkan Kaum Inlanders yang tiada lain adalah ummat Islam, sebagai kaum kebanyakan; mengakumulasi kekuatan dalam rangka kesadaran membangkitkan diri “melawan” kezhaliman kolonialisme dan dominansi perekonomian yang dikuasai bangsa Eropa bersama kaum Cina Perantauan.
H. Samanhudi tidak sendirian, karena pada 1909 di Bogor dan Batavia, R.M. Tirto Adisoerjo juga memiliki gagasan yang sama dengan mendirikan Syarikat Dagang Islamiyah; hingga pada gilirannya Syarikat Dagang Islam (1905) berpadu-padan dengan Syarikat Dagang Islamiyah (1909) menggerakkan bangkitnya semangat perjuangan kaum muslimin di Nusantara.
Akselarasi dan daya dorong perjuangan rakyat yang dimotori Syarikat Islam semakin tinggi — dan hal ini membuat kekhawatiran Pemerintah Hindia Belanda — yang oleh HOS Tjokroaminoto diterjemahkan betapa sudah perlunya garis perjuangan SI dalam membela Kaum Inlander itu, tidak lagi semata-mata bertumpu pada dimensi perdagangan atau ekonomi, lalu bertransformasi dalam perjuangan pada garis politik secara praksis. Memang antara politik dan ekonomi tidak dapat dipisahkan. Ketidakadilan ekonomi seringkali lahir dari kebijakan politik yang tidak adil, menguntungkan sebahagian rakyat dan merugikan sebahagian lainnya. Demikian sebaliknya, kekuatan ekonomi dan finansial memiliki pengaruh kuat dan menentukan bagi kebijakan politik. Oleh karena itu pilihan, transformasi perjuangan Syarikat Islam dari gerakan yang fokus pada ekonomi perdagangan kepada politik dan kekuasaan oleh HOS Tjokroaminoto dan segenap para pendahulu kita yang lainnya, tidaklah salah, karena kondisinya menuntut pilihan yang demikian.
Apa yang dilakukan oleh HOS Tjokroaminoto tentang meningkatkan garis kejuangan pada dimensi politik pada masanya adalah menjadi pertanda bahwa Syarikat Islam secara tegas dan terang-terangan menyatakan berhadapan-hadapan dengan Pemerintah Hindia Belanda, yang kemudian benar-benar dibuktikan dengan menuntut akan hak-hak kaum pribumi atas tanah negerinya.
Peristiwa 16 Juni 1916 di alun-alun Bandung sehari sebelum pelaksanaan Natico I Central Syarikat Islam (17-20 Juni 1916), dalam sebuah rapat openbaar (di muka umum, secara terbuka) HOS Tjokroaminoto menuntut apa yang kemudian sejarah mencatat sebagai tuntutan agar diberikannya hak dan kesempatan bagi Kaum Pribumi memiliki pemerintahan sendiri (Zelf Bestuur).
Saya lalu ingin mengatakan, sejak dalam kepemimpinan HOS Tjokroaminoto itulah dimensi politik menjadi sibghah (warna) kejuangan Syarikat Islam, dan hal itu berlangsung hingga ke zaman kita kini. Perjuangan politik terus berlangsung dengan segala dinamika pasang-surutnya, sehingga kita lalu tak sempat memperhatikan urusan perjuangan dalam garis ekonomi. Alhasil, dalam rentang masa yang panjang, di tengah keasyikan ummat Islam Indonesia bertarung di dunia politik dan kekuasaan, kaum atau kelompok lain secara pasti menjadi amat berjaya dan menguasai urusan pengaturan perdagangan dan ekonomi bangsa. Alhasil, rakyat yang kebanyakan adalah kaum muslimin secara langsung atau tak langsung lalu berada dalam ketiak kekuasaan kaum kaya, kaum pemodal yang bukan dari kalangan pribumi.
Retrospeksi kesejarahan semacam ini menjadi amat penting bagi Kaum SI, sebab kita atau para pendahulu kita adalah eksponen bangsa yang paling duluan dan harus memahami situasi kebangsaan sebagaimana hadirnya SDI dulu. Sementara itu, keadaan hari ini adalah kurang lebih sama dengan keadaan pada lebih dari seabad silam, yaitu kita kaum muslimin kembali berposisi (meminjam istilah yang diberikan oleh Pemerintah Kolonal Belanda) sebagai “Kaum Inlanders”, menjadi Warga Negara Kelas Tiga di tanah kelahirannya sendiri.
Siapa yang menguasai negara beserta asset SDA-nya, dan siapa yang menguasai bidang ekonomi dan perdagangan beserta sumber daya ekonominya di negeri kita saat ini, seluruh manusia sejagat tentulah tahu.
Realitas menunjukkan bahwa dari sisi penguasaan ekonomi, ummat Islam Indonesia berada dalam posisi piramida bawah, yaitu sebagai kelompok terbesar rakyat yang memiliki penguasaan ekonomi sangat kecil, yang dari kondisi tersebut berimplikasi pada berbagai bidang kehidupan kebangsaan lainnya, apakah itu pendidikan, kesempatan usaha, sosial, dan bahkan politik.
Kita dapat melihat bagaimana posisi piramida bawah itu dalam skala nasional, yang ditunjukkan dengan angka ketimpangan ekonomi Indonesia sekarang ini (gini ratio) yaitu 0,40. Angka tersebut memberikan gambaran bahwa 40% kue ekonomi Indonesia dikuasai oleh segelintir orang, sehingga menunjukkan pula bahwa ketimpangan ekonomi kita begitu sangat tinggi. Lebih memprihatinkan lagi, segelintir orang yang menguasai ekonomi itu mayoritas mutlaknya bukan dari kalangan ummat Islam.
• Dari 50 orang pengusaha terkaya lapisan atas Indonesia hanya ada delapan orang dari muslim dan pribumi dengan kekayaan hanya $11 Miliar.
• Lebih parah lagi, menurut data Bank Dunia tahun 2016, share kesejahteraan yang dimiliki oleh 1% rumah tangga di Indonesia adalah 50,3% dari total kesejahteraan.
Yang 1% itu, sangat sedikit dari kalangat ummat Islam. Belum lagi dalam persoalan pemilikan tanah dan lahan yang juga telah dikuasai oleh bukan kaum pribumi, yaitu 65% kepemilikan dan penguasaan tanah dimiliki oleh segelintir orang.

Ma’asyiral Muslimin Rahimakumullah
Kita tentu tak boleh sekadar tercenung untuk lalu meratapi nasib. Silaturrahim sembari bernostalgia adalah penting bagi kita sesama Kaum SI untuk menggairahkan semangat juang. Dari situlah kita berikhtiar menciptakan langkah-langkah yang kiranya mampu mengembalikan Syarikat Islam kepada fitrah asli kejuangannya, sehingga dapat terangkatnya marwah (muru’ah) Syarikat Islam, sebagai organisasi yang mampu menaungi segala kepentingan anak bangsa.
Pilihan kita kembali ke khittah awal dalam dakwah ekonomi, dalam dua tahun terkahir ini, telah mendapat sambutan antusias dari kaum dan ummat Islam di berbagai daerah di seluruh Indonesia bahkan di beberapa negara muslim. Penyegaran dan pembentukan wilayah di seluruh Indonesia berjalan dengan sangat baik, yang hingga sekarang ini tinggal beberapa provinsi yang belum terbentuk atau belum dilakukan penyegaran kepengurusan. Demikian juga organisasi serumpun, WSI tumbuh dan bergerak dengan sangat antusias di seluruh Indonesia, Pemuda Muslimin Indonesia, yang kemarin melaksanakan pelantikan dan Konferensi Besarnya yang pertama, terus menata diri melakukan konsolidasi, demikian juga Pandu SIAP terus bergerak, PERISAI terus memperkuat konsolidasi dan pembentukan wilayah dan cabang di seluruh Indonesia. Kita berharap Gertasi serta SEMMI akan segera hidup dan bergerak kembali. Bahkan kita telah membentuk perwakilan Syarikat Islam di Turki dan Saudara Arabia, dan dalam waktu dekat kita membentuk perwakilan di Malaysia.

Saudara-saudara yang saya hormati
Sekarang ini, tumbuh kesadaran baru di kalangan ummat Islam untuk membangun dan memperkuat ekonomi ummat, karena selama ini disadari, kita terlalu sibuk hanya dalam urusan politik dan dakwah sosial dan keagamaan, mengabaikan penguatan ekonomi ummat. Tidak ada satu pun Ormas Islam yang memiliki fokus perjuangan pada bidang penguatan ekonomi ummat. Oleh karena itu, pilihan kita tepat, inilah ladang dakwah yang akan kita tekuni dan kembangkan secara konsisten dan terus menerus. Kita sedang dan terus melakukan transformasi menuju organisasi dakwah yang berbasis ekonomi dan ekonomi berbasis dakwah. Itulah tema besar perjuangan dan pergerakan kita. Saya berkeyakinan bahwa dengan penguasaan ekonomi, akan dengan mudah kita memiliki kekuasaan politik dan dakwah sosial serta keagamaan pun menjadi lebih mudah, mandiri dan disegani. Konsentrasi pada gerakan dakwah ekonomi bukan berarti kita meninggalkan dakwah keagamaan, pendidikan sosial dan budaya, tetapi justeru dengan gerakan ekonomi itulah itulah kita menggerakkan dakwah yang lainnya secara simultan.

Saudara-saudara yang saya hormati
Majelis Tahkim Syarikat Islam, 2015, diselenggarakan untuk maksud mengembalikan Syarikat Islam kepada fitrahnya sebagai organisasi pergerakan kebangsaan kaum Muslimin Indonesia sebagaimana menjadi cita awal keberadaannya. Oleh sebab itu, konteks ishlah atau rekonsialisasi menjadi semangat dan tujuan utama dari Majelis Tahkim tersebut yang Alhamdulilah telah kita wujudkan bersama.
Yang kemudian harus kita lakukan adalah meningkatkan silaturrahim dengan seluruh potensi kaum Syarikat Islam yang bertebaran di mana-mana sekaligus melakukan usaha-usaha yang cerdas sehingga makna kehadiran Syarikat Islam di masyarakat benar-benar bermanfaat. Silaturahim pun harus dilakukan dengan sekalian anak bangsa secara keseluruhan karena muara perjuangan Syarikat Islam adalah terwujudnya kemerdekaan sejati bagi sekalian umat manusia.
Sebagaimana dipahami bahwa landasan perjuangan Syarikat Islam adalah Dienul Islam. Dengan demikian, Syarikat Islam tetap dalam garis perjuangan bahwa universalitas Islam harus dipahami secara jelas oleh para pemimpin dan ummat. Islam telah memberikan prinsip-prinsip universal tentang persamaan, persaudaraan, keadilan, dan permusyawaratan. Konsep ini lahir di tengah masyarakat yang diskriminatif karena faktor suku dan etnis, di mana Islam dapat menyelesaikannya sebagaimana sabda Rasulullah SAW: ”Tidak ada kelebihan orang Arab dari orang non-Arab, selain ketaqwaan.”
Oleh karena itu kaum Syarikat Islam mengajak kepada seluruh anak bangsa dan ummat secara keseluruhan agar bersama-sama secara simultan meyakini dan penuh kesabaran bahwa kita dapat menerapkan syariat Islam secara kaaffah (totalitas) dalam kehidupan kita dan kehidupan berbangsa. Dengan berpegang teguh pada tali Allah dan tak lagi bercerai-berai, sungguh akan membawa kepada nilai-nilai keadilan dan kemerdekaan yang sejati sesuai dengan fitrahnya manusia. Syarikat Islam sendiri dalam mengolah keduniaan selalu mengacu dan bersandar pada Tauhid yang bersih, ilmu yang tinggi, dan pandai dalam syiasah.
Sebagai organisasi pergerakan tertua, apabila menarik garis kesejarahannya, bagaimanapun harus diakui bahwa kelahiran Syarikat Dagang Islam (SDI) 16 Oktober 1905 merupakan embrio yang mendorong bangsa Indonesia kemudian meraih kemerdekaannya. Dalam alam kemerdekaan dan masa kekinian, Kaum Syarikat Islam tentu harus ikut memikirkan semua hal yang menjadi problematika keummatan dan kebangsaan yang dihadapi. Oleh karena itu kaum Syarikat Islam ber’azam dengan sepenuh hati dan kesungguhan tekad bersama-sama elemen dan komponen masyarakat lainnya untuk mengembalikan nilai-nilai keindonesia¬an kepada maqam azalinya yaitu Indonesia yang berdimensikan pada nilai-nilai religiusitas, kebangsaan/ nasionalisme dan permusyawa-ratan; dan perjuangan kita harus dapat menciptakan kehidupan sosial, kehidupan kebangsaan serta kehidupan kenegaraan yang diwarnai oleh nilai-nilai Islam.
Dalam mengisi masa pembangunan saat ini, pergerakan Syarikat Islam tidak lagi berfokus pada alur politik praktis tetapi akan tetap produktif dalam melangkah, tidak menyia-nyiakan amanat umat, menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman secara utuh, meningkatkan kualitas hidup rakyat melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kebangkitan ekonomi serta tidak kalah pentingnya adalah mengkritisi secara konstruktif setiap gejala dan langkah-langkah yang merugikan kepentingan rakyat, ummat.
Pemikiran dan langkah-langkah semacam ini relevan dengan kehidupan masyarakat masa kini dan mendatang. Ajakan Syarikat Islam untuk seluruh eksponen bangsa, yaitu bersama-sama bergerak dalam ruangan luas. Artinya, lebih banyak mendewasakan diri dalam membangun bangsa dengan menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa yang kita cintai.
Syarikat Islam mengikuti dan turut serta membenahi Indonesia berkebiasaan demokrasi, sebab jalan tersebut telah menjadi konsensus nasional yang dipandang dapat memberikan kemajuan pada anak manusia dalam berkiprah, mampu bertoleransi satu sama lain, memberi dan menerima pendapat dalam penalaran yang cerdas dan sehat. Sebaliknya Syarikat Islam menolak mentah-mentah berdemokasi tanpa kendali aturan main yang jelas apalagi jauh dari nilai-nilai syar’iah.
Realitas menunjukkan bahwa dengan model demokrasi liberal sekarang ini telah menimbulkan banyak kerancuan dan sekaligus mengantarkan masyarakat saling bertikai yang terkadang tanpa argumentasi rasional. Bangsa ini harus mengaca dan mengembalikan sistem demokrasi yang selaras dengan budaya dan adab bangsa sendiri. Jangan hanya karena ingin dikatakan demokrasi secara modern, lalu mengadopsi mentah-mentah nilai-nilai Barat (liberalisme) tanpa saringan yang memberi arti bagi kemaslahatan anak bangsa.

Hadirin yang saya muliakan
Di tengah-tengah kehidupan mujmaliyah (global) sekarang ini dan sejalan dengan dinamisasi ritme kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya dan seterusnya yang menjadi daya hidup manusia hendaklah tetap berporoskan kepada dimensi nilai kejuangan dalam semangat keindonesiaan yang luhur, berbudi dan berakhlakul karimah demi menempatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai negara dan bangsa yang tetap dan harus berdaulat di tengah tata pergaulan dunia. Ini pulalah yang dulu diperjuangkan oleh HOS Tjokroaminoto dalam ikhtiar mewujudkan terciptanya Zelf-Bestuur.
Kini dan ke depan, Syarikat Islam akan ikut serta mendorong Indonesia sebagai bangsa dan negara berdaulat yang setara dengan negara-negara lainnya dan berperan aktif dalam menciptakan tatapergaulan dunia yang damai dan bersahabat. Syarikat Islam mengajak kita bersama-sama untuk meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia agar harga diri ini tidak diputar-putar oleh kepentingan faham-faham yang dapat menyesatkan kehidupan manusia secara fitriyah.
Akhirnya, saya ingin mengemukakan bahwa Dewan Pimpinan Pusat Syarikat Islam tidak akan berdaya manakala tidak ada komunikasi, dorongan dan saling-sumbang pikiran serta kerja sama yang solid di antara para pengurus beserta organisasi serumpun Syarikat Islam. Kemudian, para pengurus organisasi di daerah dan seluruh kaum SI, mari kita menyalaraskan barisan kita untuk menempuh “Terciptanya Kemerdekaan Sejati yang Diridhai Allah SWT bagi Umat Manusia”. Dan kita menjalankan amanah “Mewujudkan Kehidupan Manusia yang Seutuhnya sebagai Hamba Allah yang Berpedomankan kepada al-Qur’an dan Sunnah Rasul yang Nyata”.
Dalam momentum usia perjuangannya yang ke-112 ini, saya mengajak marilah kita semua bersatu-padu secara total. Jangan ada lagi sekat atau hijab di antara kita lantaran perbedaan pendapat. Dengan kembali ke garis azimutnya, yaitu kembali ke fitrahnya kita ber’azam untuk bangkit menjemput asa, demi kembali berjayanya Syarikat Islam. Insya Allah.
Kita telah merumuskan langkah-langkah itu, yaitu tentunya diawali dengan konsolidasi dan mengembangkan organisasi yang berkualitas di atas kuantitas yang signifikan. Membenahi sistem pendidikan demi penyemaian ketinggian ilmu yang berakal budi, melakukan pengayaan dalam kepandaian bersiyasah, dan melakukan Gerakan Dakwah Ekonomi yang pada gilirannya dapat mengangkat kualitas kaum pada maksud-maksud kesejahteraannya. Semua dilakukan dengan berpijakkan pada dimensi nilai sebersih-bersih Tauhid.
Semoga Allah tetap melindungi kita semua dengan limpahan nikmat dan barokah-Nya. Maafkan apabila ada kesalahan dan do’akan kami agar benar-benar mampu melaksanakan amanat sebagai Dewan Pimpinan Pusat Syarikat Islam.

Fattaqullaha mastatha’tum
BILLAHI FII SABILIL HAQ

 

Dr. H. Hamdan Zoelva, S.H., M.H.

Pengantar

Nilai-nilai Islam dan syariat Islam telah menjadi perdebatan sejak awal konstitusi Indonesia dibentuk. Dalam hal ini tidak berarti saya mengabaikan pentingnya peran dan sumbangsih nilai-nilai agama lain dalam konstitusi Indonesia. Tulisan singkat ini, mendiskusikan nilai agama dalam konstitusi dan sistem hukum Indonesia, dan memberi gambaran bagaimana sesungguhnya posisi agama dan khususnya Islam dalam negara Indonesia yang kita cintai. Hal ini diharapkan akan semakin melengkapi dan memantapkan pemahaman kita terhadap konstitusi dengan segenap nilai-nilai yang dikandung di dalamnya.

Setiap pembicaraan mengenai konstitusi tidaklah dapat dilepaskan dari perspektif sejarah, mengingat konstitusi pada dasarnya merupakan kesepakatan politik bangsa melalui para pembuatnya sesuai dengan situasi, tempat dan waktu pada saat konstitusi dirumuskan dan dinamika dalam implementasinya.

Oleh karena itu, dinamika nilai-nilai agama dalam konstitusi dalam bahasan aktual hari ini harsulah merupakan satu tarikan napa dengan realitas sejarah pada saat konstitusi tersebut dirumuskan dan disahkan.
Makna Konstitusi

Konstitusi merupakan syarat mutlak keberlangsungan suatu negara karena konstitusi memuat sendi-sendi untuk menegakkan negara. Di dalam konstitusi, dimuat nilai dan norma yang disepakati bersama seluruh warga negara untuk dijadikan rujukan tertinggi dalam bernegara. Dalam kerangka itulah, undang-undang dasar biasa disebut sebagai kontrak sosial atau perjanjian bersama. Konstitusi mengandung kesepakatan-kesepakatan umum yg menjadi dasar dan patron dalam menyelenggarakan negara untk mencapai tujuannya.

Dalam konteks Undang-Undang Dasar 1945, para perumusnya mengikhtiarkan agar konstitusi dibangun sesuai dengan karakter bangsanya. Meskipun para perumus Undang-Undang Dasar menggunakan referensi konstitusi berbagai negara, namun terdapat usaha sungguh-sungguh sedapat mungkin materi muatan konstitusi menggambarkan kekhasan tata nilai masyarakat Indonesia sendiri. Pada konteks ikhtiar inilah, nilai-nilai agama khususnya nilai-nilai universal Islam sebagaimana yang dianut mayoritas bangsa Indonesia yang telah membumi dalam kehidupan masyarakat Indonesia memberi warna dan kontribusi dalam proses perumusan nilai dan norma konstitusi.

Perdebatan Awal

Dalam proses perumusan UUD 1945, terjadi diskusi mendalam mengenai suatu tema yaitu atas dasar apa negara Indonesia didirikan? Dua kelompok yang berbeda secara diametral saling berhadapan, yakni kelompok yang menghendaki adanya kaitan formal antara Islam dan negara, baik dalam bentuk negara Islam, Islam sebagai agama negara, atau negara yang memberlakukan ajaran Islam, dengan kelompok yang menentang kaitan Islam dan negara dalam bentuk apapun. Pada akhirnya titik temu dapat disepakati, walaupun hal tersebut masih dan terus saja diperdebatkan.
Menguraikan sejarah perjalanan nilai-nilai agama, khususnya agama Islam dalam konstitusi, pada dasarnya merupakan bentuk perjuangan eksistensi. Dari perspektif itu dapat diungkap pola hubungan antara Islam dan Undang-Undang Dasar 1945, termasuk hukum Islam yang menjadi living law dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jauh sebelum Indonesia merdeka, kehidupan penduduk di wilayah nusantara sangat dekat dengan agama-agama, sejak dari penganut agama Hindu dan Budha, kemudian pengaruh agama Islam, dan agama Kristen hingga penganut berbagai kepercayaan yang ada jauh sebelum pengaruh agama-agama itu datang. Tidak dapat dipungkiri, jauh sebelum terlembagakan dalam bangunan negara, Islam secara kultural telah berakar dalam kesadaran hukum masyarakat dan telah menjadi bagian penting dari kebudayaan Indonesia. Ketika Belanda menancapkan kekuasaannya di bumi nusantara, sebagian besar kerajaan-kerajaan yang ada telah memberlakukan corak pemerintahan Islam, meskipun hukum Islam diberlakukan bukan dalam bentuk peraturan atau perundang-undangan kerajaan. Namun dalam perkembangannya, pengaruh kepentingan kolonialisme membuat hukum Islam berada dalam posisi tidak pasti dan terpinggirkan. Puncaknya, melalui Staatsblad 1937 Nomor 116, keberlakukan hukum Islam dibatasi melalui politik hukum Belanda yang diilhami oleh teori receptie yang digagas Snouck Hurgronje.

Di masa menjelang kemerdekaan, diskursus tentang Islam menjadi lebih bersifat struktural karena masuk ke wilayah legal-konstitusional. Bahkan, keberadaan nilai-nilai Islam berhasil diperjuangkan dalam konstitusi yang ditandai oleh tercapainya gentlemen aggrement atau dikenal dengan Piagam Jakarta. Piagam ini diusulkan menjadi preambule UUD 1945 dalam sidang BPUPKI. Dalam piagam ini pula, terdapat formulasi sila pertama Pancasila dengan yang menyatakan “ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syar’iat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”.

Sungguh pun demikian, kesepakatan atas Piagam Jakarta tidak berjalan mulus karena diwarnai perdebatan antara faksi nasionalis-Islam dan nasionalis-sekuler dalam sidang BPUPKI. Faksi nasionalis-Islam menghendaki negara Islam, sedangkan faksi nasionalis-sekuler menginginkan negara yang tidak berdasarkan agama. Faksi nasionalis-Islam berprinsip bahwa agama, dalam hal ini Islam, tidak dapat dipisahkan dari urusan kenegaraan, karena agama tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, melainkan juga hubungan sesama manusia, lingkungan, dan alam semesta. Sedangkan faksi nasionalis-sekuler berprinsip bahwa agama dan negara harus dipisahkan secara tegas dan proporsional, dengan keyakinan bahwa fungsi agama hanya mengurusi ajaran-ajaran yang berkaitan dengan kehidupan akhirat dan urusan pribadi saja, sementara negara memang merupakan masalah politik yang berurusan dengan duniawi.

Terlepas dari perdebatan tersebut, penting untuk diketahui bahwa “delapan kata” yang terkandung dalam Piagam Jakarta menyiratkan suatu kesepakatan diantara para founding fathers mengenai tata hubungan negara dan agama. Konsekuensinya, kalimat tersebut juga dicantumkan dalam Pasal 29 ayat (1) UUD 1945, temasuk juga adanya ketentuan yang mengharuskan Presiden orang Indonesia asli dan beragama Islam. Namun, kompromi yang tertuang dalam Piagam Jakarta tersebut diformulasikan kembali pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam sidang PPKI, alasannya, muncul kekhawatiran dari kalangan rakyat Indonesia Timur terhadap kandungan kata-kata dalam Piagam Jakarta. Akhirnya, “delapan kata” dalam Piagam Jakarta diubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Kesepakatan PPKI ini merupakan kompromi dan jalan tengah yang paling bisa diterima oleh para founding father pada saat itu. Menurut pandangan Agus Salim, salah seorang perumus pembukaan UUD 1945, “Pancasila menjadi tempat pertemuan kita dimana kita berhimpun. Hal itu bermakna bahwa persatuan yang berharga itu tak mungkin dapat menghimpunkan segala aliran, semua-semuanya dengan tak ada kecuali. Pada sisi lain untuk mendapat kepastian tentang aliran-aliran manakah yang dapat kita bersatu dengan dia dalam satu urusan haruslah kita senantiasa memelihara hubungan dengan aliran-aliran lain itu dan dapat merundingkan dengan orang-orangnya tentang apakah dan cara bagaimanakah kita dapat kerjasama menurut pokok-pokok Pancasila.” Berdasarkan pandangan Agus Salim tersebut pandangan atheis yang tidak percaya kepada Tuhan tidak mungkin dapat disatukan dengan Pancasila itu.
Saudara-saudara yang saya hormati,

Dinamika Setelah Merdeka

Polemik soal perubahan delapan kata dalam Piagam Jakarta mencuat kembali dalam proses pembuatan Konstitusi di sidang Konstituante dalam rentang waktu 1957-1959. Terjadi tarik menarik kembali soal dasar negara. Faksi nasionalis-sekuler mengusulkan Pancasila, sedangkan faksi nasionalis-Islam bersikukuh dengan Islam sebagai dasar negara. Karena jalan kompromi tidak ditemukan, Konstitusante mengalami deadlock sehingga kemudian Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 1959 dengan alasan Konstituante gagal menyelesaikan tugasnya.

Jika dicermati, Dekrit Presiden sesungguhnya menjembatani dua arus pemikiran yang berkembang dalam Konstituante, yaitu mengakomodasi pandangan faksi nasionalis-Islam dengan mencantumkan dalam salah satu konsideran dekrit tersebut bahwa Piagam Jakarta 22 Juni 1945 menjiwai dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang Dasar 1945. Dengan dictum pertimbangan dekrit tersebut, memperjelas posisi syariat Islam dalam Undan-Undang Dasar 1945, sehingga dapat dikatakan kedudukan syariat Islam dalam UUD 1945 sesudah Dekrit Presiden menjadi lebih kuat daripada dalam UUD 1945 yang disahkan oleh PPKI.

Berdasarkan realitas demikian meskipun tanpa memuat delapan kata dari Piagam Jakarta, eksistensi ideologi agama, khususnya agama Islam, secara expressiv verbis  tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang memuat falsafah dasar negara, yakni pada sila pertama yang menyatakan, “Ketuhanan yang Maha Esa”. Selanjutnya, Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam pandangan saya, keduanya mengandung dimensi yang sejalan dengan Q.S. Al Ikhlas, ayat (1) yaitu, أَحَدٌ اللَّهُ هُوَ قُلْ” ” yang berarti “katakanlah bahwa Allah adalah Tuhan Yang Maha Esa”. Hal ini menjadi cerminan konsep monoteisme atau tauhid yang dianut konstitusi, sehingga Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai nilai keislaman yang berhubungan dengan aqidah (keyakinan) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Hal yang tidak kalah penting, Undang-Undang Dasar 1945 tidak mengenal doktrin pemisahan antara agama dan negara. Oleh karena itu, dengan dianutnya konsep Negara Hukum Pancasila yang mengakar pada konstitusi menunjukkan ada keseimbangan antara negara, hukum, dan agama. Agama sebagai komponen pertama berada pada posisi lingkaran yang terdalam, terbukti prinsip ketuhanan menjadi sila yang pertama dalam Pancasila yang menurut istilah Prof. Oemar Senoadji sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa adalah Causa Prima dari sila-sila yang lainnya.

Hal tersebut sejalan dengan kalimat di dalam Alinea Ketiga Pembukan UUD 1945, “Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa…”, yang bukan saja menegaskan apa yang menjadi motivasi nyata dan materiil bagi Indonesia untuk menyatakan kemerdekaannya, tetapi juga menjadi motivasi spritual bahwa maksud dan tindakan menyatakan kemerdekaan itu diberkati oleh Allah Yang Maha Kuasa. Inilah pengakuan religius yang menandakan bahwa Indonesia mengakui nilai-nilai agama yang sekaligus dijadikan sebagai dasar dalam membangun hukum positif negara maupun dasar moral negara.

Setelah Reformasi Konstitusi Indonesia

Di kemudian hari, ketika Undang-Undang Dasar mengalami perubahan pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2002, di dalam ketentuan Perubahan UUD 1945, nilai-nilai keislaman ditemukan dalam sejumlah pasal, yakni Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi dasar pembentukan peradilan agama di bawah Mahkamah Agung, Pasal 27, Pasal 28B, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28G, dan Pasal 28I UUD 1945 yang berisi pengakuan atas persamaan dan kesetaraan serta hak asasi manusia. Untuk itu, saya berpandangan bahwa ketentuan di dalam konstitusi telah mencerminkan nilai-nilai Islam dan mengakui keberadaan nilai-nilai agama. Bahkan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, salah satu pembatasan atas Hak Asasi Manusia adalah nilai-nilai agama. Hal itu berati nilai-nilai agama berada di atas HAM.
Saudara-saudara, hadirin yang berbahagia,

Berkaitan dengan pembentukan hukum nasional, dalam prosesnya terdapat kecenderungan semakin menguatnya hukum Islam. Dalam hal ini, hukum Islam bukan lagi sekedar sumber persuasif melainkan telah menjadi salah satu sumber otoritatif dalam hukum Indonesia. Terlebih lagi, dalam proses Perubahan UUD 1945, mayoritas fraksi dan anggota MPR menyepakati rumusan Pasal 29 UUD 1945 tidak ada perubahan. Pada saat yang sama, di dalam Perubahan Keempat ditegaskan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 adalah Undang-Undang Dasar yang disahkan pada 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Penegasan demikian bermakna, pemberlakuan kembali UUD 1945 dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 merupakan pernyataan bahwa piagam tersebut menjadi bagian yang tak terpisahkan dari UUD ini.

Akibatnya, upaya untuk mentransformasi hukum Islam dalam materi hukum nasional semakin tidak terbendung. Secara eksplisit, pembentukan undang-undang telah mengadopsi nilai-nilai Islam, baik secara formil maupun materiil. Pada masa Orde Baru terdapat beberapa undang undang yang merupakan transformasi hukum Islam, seperti UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan. Pada masa reformasi kehendak mengaktualisasikan hukum Islam dalam bentuk undang-undang semakin meningkat. Hal ini dijumpai antara lain lahirnya UU Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, UU Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Bahkan, ada yang implisit mengadopsi nilai-nilai Islam, yakni UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan lain sebagainya.

Selain itu, eksistensi hukum Islam bukan hanya berkaitan dengan bidang hukum privat (ubudiyah dan mu’amalah), akan tetapi telah menyentuh bidang hukum publik yang berhubungan dengan pidana Islam (jinayah/uqubat). Di Aceh misalnya, diterapkan hukum pidana Islam melalui UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, yang selanjutnya diatur dalam peraturan seperti UU Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Produk hukum turunannya dibuat melalui qanun, antara lain yang mengatur peradilan syarait Islam, tentang pelaksanaan syariat Islam di bidang aqidah, ibadah, dan aktifitas syiar Islam lainnya. Fenomena ini menunjukkan dengan sangat jelas bahwa hukum Islam memainkan peran sangat vital dalam pembangunan hukum nasional Indonesia. Hukum Islam tidak hanya mengisi kekosongan hukum namun sekaligus menjadi sumber nilai yang mendasari aturan hukum yang dibuat.

Sungguh pun demikian, lahirnya aneka peraturan perundang-undangan yang memuat nilai-nilai Islam selalui disertai masalah. Dengan kata lain, upaya transformasi hukum Islam selalu menimbulkan polemik karena posisi hukum Islam berada di titik tengah antara paradigma agama dan negara dan bahkan berada di titik tengah ketegangan antara agama itu sendiri. Contohnya adalah penerapan hukum “jilid” atau cambuk bagi pelaku tindak pidana perjudian di Aceh, seakan-akan merupakan hal baru dalam khasanah hukum pidana di Indonesia. Padahal, hukum pidana Islam di Indonesia telah dipraktikkan di berbagai kesultanan di Indonesia sebelum kedatangan penjajah Belanda, misalnya eksistensi dan praktik peradilan agama dalam pemerintahan Islam di Kesultanan Bima pada tahun 1947-1957.

Arah Pembangunan Hukum Indonesia

Secara umum pembentukan hukum Indonesia diarahkan pada terwujudnya sistem hukum nasional yang mengabdi pada kepentingan nasional yang bersumber dari Pancasila dan Undnag-Undang Dasr 1945. Namun, untuk mewujudkan satu hukum nasional bagi bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai suku bangsa dengan budaya dan agama yang berbeda, ditambah dengan keanekaragaman hukum yang ditinggalkan oleh pemerintah kolonial, bukanlah pekerjaan mudah. Untuk itu, diperlukan kebijakan dalam kerangka yang mencakup 2 hal, yaitu:

Pertama, dalam merencanakan pembangunan hukum nasional, harus mengedepankan wawasan kebangsaan, wawasan nusantara, dan wawasan bhineka tunggal ika. Sistem hukum nasional harus berorientasi penuh pada aspirasi serta kepentingan bangsa Indonesia serta mencerminkan cita-cita hukum, tujuan, dan fungsi hukum, ciri dan tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Dalam hal ini, hukum nasional Indonesia yang akan datang haruslah sesuai dengan perkembangan serta kebutuhan zaman, yang dapat menyerap nilai-nilai hukum modern, namun tetap berpijak pada kepribadian bangsa.

Kedua, unifikasi di bidang hukum harus dilaksanakan. Ini bermakna, seluruh golongan masyarakat akan diatur dengan satu sistem hukum nasional. Karenanya, hukum nasional yang akan diwujudkan tersebut harus memperhatikan pluralitas masyarakat dan kebutuhan hukum masyarakat. Dengan demikian, unifikasi hukum harus menampung aspirasi, nilai-nilai, dan kebutuhan masyarakat, yang dengan sendirinya harus sesuai dengan aspirasi dan kehidupan berbangsa dan bernengara. Dengan demikian, sangat dimungkinkan asas dan kaidah hukum Islam, hukum Adat, dan hukum Barat serta hukum lainnya diintergrasikan menjadi hukum nasional.

Satu hal yang tidak dapat dipungkiri adalah, mayoritas rakyat Indonesia adalah pemeluk agama Islam. Agama Islam, memiliki hukum yang secara substansi terdiri atas dua bagian besar yaitu: (1) bidang ibadah dan (2) bidang mu’amalah. Pada dasarnya, pembangunan dan aplikasi prinsip-prinsip bidang mu’amalah itu diserahkan sepenuhnya kepada para penyelenggara negara dan pemerintahan yakni para ulil amri. Karenanya, nilai Islam memegang peranan penting dalam membentuk dan membina ketertiban sosial dan mempengaruhi segala segi kehidupannya. Mentransformasi nilai Islam ke dalam hukum nasional merupakah salah satu jalan yang ditempuh, dalam pembangunan hukum nasional Indonesia.

Dalam hal ini, cukup banyak asas yang bersifat universal terkandung dalam hukum Islam yang dapat dipergunakan dalam menyusun hukum nasional. Karena itu, dalam konteks kenegaraan, pelaksanaan dan pelembagaan hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari praktek legislasi. Memang dalam teks ajaran hukum Islam itu tidak ada suatu keharusan memberlakukan hukum Islam melalui legislasi, namun menurut kaidah ushul fiqh, “sesuatu yang mubah bisa menjadi wajib, jika manfaat yang diberikan oleh sesuatu itu lebih besar bagi terlaksana sesuatu yang diperintahkan”. Atas dasar itu, jika efektivitas hukum Islam memerlukan campur tangan pemerintah, maka legislasi merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindarkan sebagai bentuk jaminan negara atas hak menjalankan keyakinan agama. Transformasi nilai Islam ke dalam bentuk legislasi berarti nilai Islam diangkat dan ditransformasi menjadi hukum negara.

Di satu sisi, dengan transformasi nilai Islam akan dicapai kesesuaian antara nilai Islam (hukum Islam) dan hukum nasional. Satu hal yang patut diperhatikan, kesempatan dan sarana terbesar bagi transformasi nilai Islam adalah memasukkan nilai-nilai hukum Islam ke dalam undang-undang dan tidak berarti harus secara langsung menjadikan undang-undang tersendiri. Model ini lebih memperkecil pendekatan normatif dengan menjadikan hukum Islam dalam sebuah undang-undang tertentu. Namun dalam waktu bersamaan akan mempunyai jangkauan yang lebih luas, karena akan mampu meliputi banyak aspek atau jenis hukum atau undang-undang. Model seperti ini merupakan usaha memasukkan norma dan prinsip hukum Islam ke dalam hukum nasional secara akademik, argumentatif, sosiologis, kultural dan asas kemanfaatan demi tercapainya cita-cita dan kemashlatan bangsa. Pendekatan seperti ini juga dapat dilakukan ketika hakim atau penegak hukum berbicara mengenai kebiasaan dan doktrin sebagai sumber hukum.

Dalam praktik peradilan konstitusi di MK khususnya dalam pengujian undang-undang MK telah menegaskan dan mengakui bahwa nilai-nilai agama menjadi sumber nilai dalam membentuk konstitusionalitas suatu undang-undang. Khususnya mengenai kebebasan dan hak asasi manusia tidak boleh bertentangan dengan nilai agama.

Konklusi

Dari tinjauan historis sebagaimana diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa kosmologi kehidupan bangsa Indonesia telah menjadikan nilai agama yang penting dan strategis dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Nilai itu bahkan melembaga baik dalam konstitusi, peraturan perundang-undangan dan praktek penyelenggaraan negara Indonesia.

Tata hukum Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 telah memberikan landasan dan arah politik hukum terhadap pembangunan bidang hukum Islam dengan jelas. Dengan merujuk pada prinsip “Ketuhanan Yang Maha Esa” pada dasarnya merupakan amanat bahwa tidak boleh ada produk hukum nasional yang bertentangan dengan nilai-nilai agama atau bersifat menolak atau bermusuhan dengan agama. Ini juga sebagai bentuk penegasan adanya jaminan dari negara kepada setiap penduduk untuk dapat memeluk dan beribadah menurut agamanya masing-masing. Artinya, negara mengakui dan menjunjung tinggi eksistensi seluruh agama dengan hukum-hukumnya, dan melindungi serta melayani keperluan pelaksanaan hukum-hukum tersebut.

Hal yang tak dapat dibantah adalah cita-cita batin, suasana kejiwaan, dan watak rakyat Indonesia banyak dibentuk oleh ajaran agama Islam. Dari pengalaman pembentukan berbagai peraturan perundang-undanagn nasional, terdapat gambaran bahwa ajaran agama Islam dan ketentuan-ketentuan hukumnya dapat dimanfaatkan untuk memperkaya khasanah hukum nasional. Hal ini menjadi bukti bahwa nilai agama Islam ada dalam hukum nasional Indonesia. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa secara yuridis konstitusional, Undnag-Undang Dasar 1945 telah memberikan ruang apresiasi yang kuat dan cukup memadai bagi berkembangnya nilai-nilai Islam dalam hukum nasional.

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu

Sungguh suatu kehormatan besar bagi saya pada hari ini, diberi kesempatan untuk berdiri di sini, memberikan immanence lecturer di Universitas Pendidikan Indonesia ini. Tema kuliah yang diberikan untuk di sampaikan pada hari ini adalah mengenai “Nilai agama dan Budaya sebagai Fundamen Kehidupan Bangsa. Tema kebudayaan adalah suatu tema yang sesungguhnya bukan bidang keahlian saya, karena selama ini baik dalam bidang praktik maupun dalam bidang akademik, saya bergelut dalam dunia hukum, khususnya hukum tata negara. Namun demikian, karena persoalan pokok yang menjadi tema kuliah ini adalah masalah kebangsaan, yaitu masalah fundamen kehidupan bangsa maka saya memberanikan diri untuk menyampaikan kuliah ini karena masalah fundamen kebangsaan adalah masalah umum semata yang menjadi dasar kehidupan kebangsaan kita.

Makna fundamen negara

Ketika kita membicarakan fundamen kehidupan bangsa, maka kita akan berbicara sesuatu yang sangat penting bagi sebuah negara. Negara dan bangsa memiliki kandungan makna yang sedikit berbeda. Negara lebih bermakna hukum dan formal sedangkan bangsa lebih pada makna jiwa yang materiil sifatnya yaitu kehendak untuk bersatu karena kesamaan-kesamaan tertentu yang mendorong mereka membentuk negara. Jadi rasa kebangsaanlah yang mendorong terbentuknya negara, dan rasa kebangsaan itu timbul dari rasa senasib dan sepenanggungan karena latarblekang dan kondisi yang sama.

Fundamen bangsa adalah dasar untuk tumbuh dan berkembangnya bangsa itu. Dasar bagi setiap kebijakan negara yang akan dijalankan, serta dasar bagi segala hukum dan cita hukum nasional yang kita bangun. Dasar fundamen itu, menjadi identitas jiwa dan kepribadian bangsa itu yang membedakannya dengan bangsa lainnya. Bangsa yang kehilangan jiwa dan identitasnya adalah bangsa yang tidak memiliki arah yang jelas bagi penyelenggaraan negaranya, dan pada sisi lain, ketika jiwa dan identitas bangsa itu tidak lagi dijadikan dasar dalam kebijakan negara, maka sesungguhnya bangsa itu telah kehilangan identitas dan kepribadiannya. Bangsa-bangsa besar dan maju adalah bangsa yang bergerak dan memajukan bangsanya di atas dasar identitas dan kepribadian bangsanya sendiri. Jika tidak, bangsa itu akan menjadi pengekor dan hanya sekedar bangsa peniru yang tidak menjadi bangsa yang terkemuka. Oleh Soekarno menyebut dasar fundamental itu sebagai, filosphische grondslag atau weltanschauung di atas mana kita mendirikan Indonesia merdeka.

Bangsa Perancis yang lahir dari revolusi Preancis tahun 1789 -1799, melahirkan prinsip paling dasar yang menjadi identitas bangsa itu hingga saat ini yaitu: liberte, egalite dan fraternite (kebebasan, persamaan dan persaudaraan). Bangsa Perancis memisahkan secara ketat antara urusan agama dengan urusan public (negara). Sedangkan bangsa Amerika dalam preambule konstitusinya memuat dengan jelas dasar bagi bangsa Amerika, yaitu “We the people of the United States, in order to form a more perfect union, establish justice, insure domestic tranquility, provide for the common defense, promote the general welfare and secure the blessing of liberty of ourselves and our posterity”. Prinsip bangsa Amerika adalah the right to live, liberty and pursuit happiness. AS mengikuti John Stuart Mill dengan kalimatnya yang terkenal, the greatest happeness of the greatest peoples”. Artinya, melalui jalan individualisme dan kebebasan memberikan kebahagiaan tertinggi kepada sebagian besar orang. Filsafat tertinggi dan paling diagungkan adalah humanism dan individualism (human dignity). Dasar inilah yang secara terus menerus ditanamkan dan diajarkan pada setiap anak-anak Amerika sejak dini.

Fundamen Kehidupan Bangsa Indonesia

Ketika para founders fathers (mothers) kita mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dalam rapat-rapat Badan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan ( Dokuritu Zyumbi Tyoosakai) atau BPUPK, persoalan pertama yang dikemukakan oleh ketua BPUPK dr Radjiman Wedyodiningrat adalah dengan dasar apakah negara yang kita dirikan ini dijalankan. Suatu pertanyaan yang harus dijawab dengan perenungan yang panjang karena menyangkut dasar dan fundamen negara, yang akan menjadi dasar bagi berdiri tegaknya negara Indonesia merdeka. Sejak awal abad 20, terjadi perebutan pengaruh dua kutub aliran pemikiran yang menentukan jalannya negara yaitu aliran pemikiran individualism kapitalisme dan sosialisme komunisme. Para founding fathers kita seluruhnya, mencari jalan keluar dari kedua aliran pemikiran tersebut yaitu tidak individualism dan tidak pula sosialisme komunisme.

Dari catatan risalah rapat BPUPK, tercatat 32 orang anggota BPUPK yang berbicara dari 66 oranggotanya (60 anggota dan 6 orang anggota tambahan), yaitu 11 orang ada tanggal 29 Mei, 10 orang pada tanggal 30 Mei, 6 orang pada tanggal 31 Mei dan 5 orang pada tanggal 1 Juni 1945. Sayang sekali, tidak seluruh pembicaraan anggota BPUPK itu terekam dalam bentuk risalah terdokumentasi secara tertulis maupun stenografi, termasuk pengantar rapat yang dikemukakan oleh Dr Radjiman ketika meminta para anggota untuk menyampaikan dasar negara itu, juga tidak ditemukan. Terdapat tiga buku risalah rapat BPUPK yang beredar sampai saat ini, yaitu pertama termuat dalam Buku Mr. Muhammad Yamin, “Naskah Persiapan UUD 1945” yang hanya memuat pidato Mr. Muhammad Yamin yang disampaikan tanggal 29 Mei 1945, pidato Prof Soepomo pada 31 Maei 1945 dan pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Kemudian risalah yang diterbitkan oleh Sekretariat Negara RI sampai pada edisi ke empat, menambahkan pidato Ki Bagoes Hadikoesoemo yang disampaikan pada tanggal 31 Mei 1945 (sebelum pidato Prof Soepomo). Kemudian terkahir risalah yang termuat dalam buku “Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945, tulisan A.B. Kusuma, yang pada intinya memuat risalah yang sama tetapi meragukan otentitas risalah lengkap pidato Muhammad Yamin tanggal 29 Mei 1945 sehingga A.B Kusuma tidak mengambil pendapat Yamin ini dalam berbagai tulisannya. Mengenai pidato Muhammad Yamin yang termuat dalam buku Mr. Muhammad Yamin maupun buku terbitan Sekretariat Negara yang diragukan oleh AB Kusuma, menurut saya, perlu penelitian lebih lanjut mengenai otentitasnya. AB Kusuma meragukan otentitas pidato Muhammad Yamin, karena dari catatan stenografi dan naskah lengkap pidatonya tidak ditemukan baik dalam koleksi Muhammad Yamin maupun koleksi Pringgodigdo yang tersimpan di Arsip Nasional. Dari catatan stenografi, Muhammad Yamin hanya menyampaikan pokok-pokok isi pidato pada tanggal 29 Mei itu, tidak ditemukan naskah lengkapnya. Walaupun demikian, saya berpendapat bahwa memperhatikan model Pak Muhammad Yamin yang suka bicara, saya tidak yakin bahwa Muhammad Yamin hanya menyampaikan ringkasan isi pidatonya pada tanggal 29 Mei itu. Oleh karena itu sebelum ditemukan suatu dokumen autentik, saya tetap menjadikan pidato Yamin itu sebagai bahan dalam memberikan pandangan mengenai dasar negara, karena pidato Muhammad Yamin, menjadi sangat penting artinya, karena Muhammad Yaminlah yang pertama mengemukakan lima dasar negara, yaitu peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan dan Kesejahteraan sosial.

Saudara-saudara yang saya hormati

Dari 32 orang pembicara tersebut, hanya empat pembicara yang secara panjang lebar menyampaikan uraian panjang lebar mengenai dasar negara yang diminta oleh ketua BPUPK, yaitu pidato Muhammad Yamin, pidato Ki Bagoes Hadikoesoemo, pidato Prof Soepomo dan pidato Soekarno 1 Juni 1945. Adapun pidato anggota yang lainnya hanya sepintas menyampaikan dasar-dasar negara itu. Dari catatan risalah yang ada, terdapat 9 orang yang juga menyinggung dasar negara dalam pidatonya, namun tidak uraian panjang lebar seperti yang disampaikan oleh empat pembicara tersebut.

Muhammad Yamin dalam pdatonya tanggal 29 Mei 1945, menguraikan lima prinsip Indonesia merdeka adalah peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ke-Tuhanan, peri Kerakyatan dan Kesejahteraan sosial.

Ki Bagus Hadikusumo, menyampaikan pidato panjang yang mengusulkan negara Indonesia itu dibangun berdasarkan agama Islam yang mengandung hikmah dan kebjiaksanaan.

Soepomo menyampaikan tiga aliran pikiran bernegara yaitu aliran pikiran perseorangan (individualistis), sebagaimana diajarkan Thomas Hobbes, Locke (abad 17), Rosseau (abad 18) negara yg disusun atas dasar kontrak sosial;

Kedua aliran pikiran golongan, theory kelas yang diajarkan Marx, Engel dan Lenins, aliran pikiran yang menganggap negara sebagai alat bagi golongan untuk menindas kelas lain, negara mempunyai kedudukan ekonomi paling kuat utk menindas kelompok lain;

Ketiga negara integralistik, seperti yang diajarkan Spinoza, Adam Muller, Hegel dan lain-lain, yaitu negara tidak untuk menjamin kepentingan perseorangan atau golongan akan tetapi kepentingan masyarakat seluruhnya sebagai kesatuan dan

Aliran pikiran yang prinsip intgeralistik, yaitu manunggalnya rakyat dengan raja (penguasa), yaitu suatu bentuk negara yang cocok dengan watak bangsa Indonesia yang beradarkan kolektivisme yang berbeda dengan negara yang berdasarkan pada individualism di Amerika dan Eropa dan golongan dalam negara komunis.

Sedangkan Soekarno dalam pidatonya yang panjang, penuh semangat dan memperoleh perhatian sangat besar dari para anggota, pada tanggal 1 Juni 1945, menyampaikan lima dasar negara yang disebutnya dengan Panca Sila, yaitu dasar kebangsaan, internasionalisme, permusyawaratan, perwakilan dan kesejahteraan dan Ketuhanan yang dapat diperas menjadi tiga dasar (tri sila) yaitu : sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi dan Ketuhanan, dan dapat pula diperas lagi menjadi satu sila (Eka Sila) yaitu “Gotong Royong”.

Dari berbagai pandangan tersebut, dibentuklah Tim Perumus, yang disebut Panitia Undang-Undang Dasar, yang terdiri dari 9 orang tokoh yaitu Ir. Soekarno. Drs. Mohammad Hatta, Mr. Achmad Soebardjo, Mr. Mohammad Yamin, KH Wahid Hasyim, Abdul Kahar Muzakkir, Abikoesno Tjokrosoeyoso, H. Agus Salim, dan Alexander Maramis. Hasil kerja Panitia Sembilan inilah yang melahirkan kesepakatan tanggal 22 Juni 1945 yang disebut dengan Piagam Jakarta. Apa yang disepakati tanggal 22 Juni itu, merupakan kompromi darai golongan-golongan yang ada, oleh Soekarno disebut sebagai golongan Nasionalis dan Golongan Islam, yang isinya tetap lima dasar tetapi berubah dari lima dasar yang dikemukakan oleh Soekarno. Kemudian berubah kembali ketika dishakan 8 agustus 1945 (Pancasila sekarang ini), dan terakhir secara substansil berubah ketikah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yaitu UUD 1945 dijiwai dan bagian tdk terpisahkan dari UUD 1945.

Saya tidak akan mengemukakan kembali segala perdebatan dan uraian yang kita telah mengetahui bersama mengenai Pancasila itu, tetapi pada kesempatan ini ijinkan saya menyampaikan sekali lagi pemahaman atas lima dasar itu, dikaitkan dengan kehidupan kebangsaan kita pada saat sekarang ini.

Saudara-Saudara yang saya hormati

Pancasila Sebagai Fundamen khidupan bangsa

Lima dasar dalam Pancasila itu adalah kristalisasi nilai-nilai kebangsaan kita yang terhimpun dari sejarah perjalanan bangsa yang berabad-abad sebelumnya dan dari seluruh wilayah nusantara yang beragam suku dan agama. Nilai-nilai itu adalah nilai yang sangat mendasar (fundamental) atau inti terbawah dari nilai-nilai sekunder yang terus berubah, tumbuh dinamis dalam permukaan. Nilai-nilai itu merupaka intisari kebudayaan bangsa Indonesia dalam kehidupan sosial kebangsaannya sehari-sehari.

Menurut saya, antara nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya yang terkandung dalam Pancasila itu sudah menyatu menjadi satu kesatuan nilai budaya bangsa Indonesia dalam kehidupannya berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila merupakan resapan dari nilai-nilai agama yang tumbuh dan berkembang di Indonesia terutama pengaruh agama Islam yang sangat kuat. Sebagaimana kita ketahui, sifat hakekat kebudayaan itu adalah terwujud dan tersalurkan lewat perilaku manusia, dan nilai-nilai itu telah terlebih dahulu mendahului lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnye generasi yang bersangkutan. Maka, nilai-nilai Pancasila itu adalah nilai-nilai yang telah menjadi watak bangsa Indonesia sebelum negara Indonesia itu lahir. Nilai-nilai Pancasila, bukan diciptakan tetapi merupakan kristalisasi dari nilai yang telah ada sejak-generasi-generasi sebelumnya.

Mengenai nilai-nilai agama dan budaya yang menyatu pada nilai-nilai Pancasila itu, ada baiknya pada kesempatan ini saya menyampaikan adanya empat model hubungan hubungan antara agama dan negara yang dipraktikan di pelbagai negara :

Pertama, model negara sekuler, yaitu model hubungan negara yang memisahkan dengan urusan agama. Segala yang berkaitan dengan agama tidak boleh masuh dalam ranah negara, bahkan dalam ranah public. Agama adalah urusanb profane yang berkaitan hubungan individu dengan tuhannya, tidak dapat dibawa-bawa dalam kehidupan negara dan public.

Kedua, Negara Teokrasi yang dipraktikan di Eropa pada abad pertengahan, yaitu negara yang diatur dan jalankan dengan kuasa Tuhan, yang dalam pelaksanaannya dijalankan oleh gereja.

Ketiga, Negara Nomokrasi Islam, yaitu negara yang dijalankan atas dasar ajaran Islam dengan proses transplantasi, yaitu secara langsung menjadikan Al Qur’an dan Assunah sebagai dasar hukum dan kebijakan negara (pada umumnya mengambil satu mazhab saja untuk menghindari perbedaan)

Keempat, negara yang menjadikan ajaran agama sebagai nilai yang harus dihormati, dilindungi dan dijalankan dalam bentuk transformasi. Yaitu dijalankan nilai- nilai dan hukum agama itu yang dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan transformasi ke dalam hukum dan kebijakan negara, dalam bentuk legislasi (qanunisasi) dan dengan menghindari penerapan nilai yang bertentangan dengan ajaran agama.

Model yang terkhir inilah yang dianut oleh Indonesia, yang secara ringkas disampaikan oleh Presiden Soeharto sebagai negara yang bukan negara sekuler dan bukan negara agama, tetapi negara yang menjadikan nilai-nilai agama sebagai pedoman kehidupan kenegaraan.

Kesimpulan ini, dapat ditelusuri dari perdebatan dan diskurs mengenai dasar dan penyelenggaraan negara Indonesia sejak awal kebangkitan nasional hingga sekarang ini.

Kalau kita refleksi kembali pada masa-masa awal kebangkitan nasional Indonesia dengan meneliti pikiran dan perjuangan HOS Cokroaminoto (Jang Oetama dan Sang Guru Bangsa) mengenai bagaimana nilai-nilai agama Islam dalam menghadapi tantangan kapitalisme dan marxsisme pada saat itu, maka HOS Cokroaminoto memperkenalkan ajaran “Sosialisme Islam”. Inti ajaran sosialisme Islam adalah kritik dan penolakannya atas komunisme dan kapitalisme, yang menurut Cokro, Belanda berorientasi tak berkesudahan antara kapitalisme dengan tetap memahami iman gereja dalam konteks terpisah (sekularisme). Komunisme di sisi lain melakukan penolakan terhadap jiwa kapitalisme sekaligus nilai-nilai gereja. Akan tetapi persamaan antara kapitalisme dan komunisme adalah pada jiwa materialisme dan Darwinisme sosial. Hal itu jelas bertentangan dengan Islam yang bertolak pada Tauhid, dan turunan keimanannya dalam bentuk perbuatan amal shaleh dan akhlak mulia yang diajarkan Al Qur’an dan Assunah. Tujuan hidup menurut Islam berorientasi pada hari akhir, kepada Allah, bukan pada materi seperti pada ajaran kapitalisme maupun sosialisme komunisme (Aji Dedi Darmawan, 2014 – 183). Walaupun terdapat kritik atas Sosialisme Islam yang ditulis HOS Coktoraminoto, tetapi terdapat dorongan dan semangat yang kuat untuk memberi solusi Islam atas benturan dua kutub budaya yang dominan saat itu, yaitu kapitalisme dan sosialisme komunis.

Pandangan HOS Cokroamino, ini sangat relevan dikaitkan dengan berbagai pandangan ketika perumusan dasar negara (yang dalam Tim 9 BPUPK itu terdapat dua orang anggota syraikat Islam yaitu Agus Salim dan Abikusno serta seorang murid terkemuka dari HOS Cokroaminoto disamping sebagai menantu yaitu Soekarno). Hingga sekarang diskursus itu masih tetap hidup dan relevan. Paling tidak dalam pandangan bahwa ekonomi dan demokrasi ekonomi yang kita bangun adalah demokrasi ekonomi yang dijiwai oleh Ketuhanan Yang Maha Esa (yaitu ajaran agama, khususnya tauhid dalam ajaran Islam)

Pada sisi lain Muhammad Hatta, sejak tahun 1932 dalam tulisannya mengenai Indonesia Merdeka, telah menawarkan suatu konsep ekonomi Indonesia yang berada diantara kapitalisme dan komunisme, yaitu konsep demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi adalah ekonomi yang dibangun atas prinsip daulat rakyat, yaitu suatu prinsip yang menempatkan rakyat di puncak kepentingan ekonomi. Rakyat yang dimaksud adalah rakyat yang hidup berdasarkan prinsip kolektivsme dan saling tolong menolong di desa-desa. Hatta menyampaikan pendapat tersebut dengan mengambil intisari dalam praktik ekonomi desa-desa di Indonesia sejak jaman dahulu kala, yang dianggap sebagai demokrasi asli Indonesia. Dalam tingkat desa itulah praktik ekonomi Indonesia dijalankan secara turun temurun sebagai budaya asli bangsa Indonesia pada masa lalu, menurut Hatta, pada tingkat atas, tidak ada demokrasi ekonomi, tetapi semata-mata otokrasi. Kerajaan-kerajaan feudal yang berkuasa di Indonesia lah yang menyebabkan Indonesia dijajah sangat lama oleh Belanda. Menurut Hatta, demokrasi asli yang ada di desa-desa di Indonesia, mempunyai tiga sifat utama yang harus dipakai sebagai sendiri perumahan Indonesia merdeka, Pertama; cita-cita rapat yang hidup dalam sanubari rakyta Indonesia dari jaman dahulu sampai sekarang dan tidak luput karena tindakan yang pelbagai rupa. Rapat iyalah tempat rakyat atau utusan rakyat bermusyawarah dan bermufakat tentang segala urusan yang bersangkutan dengan persekutuan hidup dan keperluan bersama. Di sini tampaklah desa demokrasi pemerintahan rakyat. Kedua, cita-cita masa protes yaitu hak rakyat untuk membantah cara umum segala peraturan negeri yang dipandang tidak adil. Hak ini besar artinya terhadap pemerintahan despotisme atau otokrasi yang tersusun di atas pundak desa demokrasi. Ketiga, cita-tolong menolong sanubari rakyat Indonesia penuh dengan rasa bersama, kolektiviteit. Kalau seorang di desa hendak membuat rumah atau mengerjakan sawah ataupun ditimpa bala kematian maka ia tidak perlu membayar tukang atau menggaji kuli, melainkan dibantu bersama-sama oleh rakyat desa.

Di sinilah menurut Hatta, bedanya demokrasi Indonesia dengan demokrasi liberal yang diajarkan oleh Rosseau yang bersumber dari ajaran individualisme yang hanya menekankan pada demokrasi politik. Pada bidang ekonomi, demokrasi barat memberi kebabasan kepada pasar yang memberi kemungkinan kepada pemilik modal untuk menumpuk harta dan hanya menjadikan rakyat (kaum buruh) sebagai pekerja dengan menerima upah semata. Di sini akan terjadi pemilik modal menghisap keringat buruh dan dominasi kekuasaan oleh yang kuat terhadap yang lemah. Karena kondisi yang demikianlah, melahirkan ajaran dan gerakan sosialisme komunis yang menghendaki mmasyarakat tanpa kelas yaitu dengan menempatkan golongan buruh sebagai yang berkuasa yang mewujudkan negara tanpa kelas itu. Menurut Hatta, Stem komunis yang bermula dipraktikan oleh Uni Sovyet, yang diberi nama “demokrasi rakyat” itu tidak dapat pula kita pakai, sebab itu bukan demokrasi. Demokrasi membawa penghargaan kepada manusia dan persamaan diantara mereka yang tidak ada dalam sistem komunis. Sistem komunis itu, tidak lain daripada feodalisme yang dirasionalisasi.

Demokrasi ekonomi ndonesia yang berdasarkan daulat rakyat tidak sama dengan kedua model ekonomi itu. Demokrasi Indonesia menciptakan terlaksananya dasar-dasar kemanusiaan dan keadilan sosial. Demokrasi politik saja tidak dapat melaksanakan persamaan dan persaudaraan. Di sebelah demokrasi politik, harus pula berlaku demokrasi ekonomi. Kalau tidak, manusia belum merdeka, persamaan dan persaudaraan belum ada. Sebab itu, cita-cita demokrasi Indonesia adalah demokrasi ekonomi. Pandangan Hatta ini tidak memasukkan nilai agama dan ketuhanan sebagai bagian dari ajaran demokrasi ekonomi yang dibangunnya. Di sinilah perbedaan antara HOS Cokroaminoto dengan Hatta.

Soekarno, seperti dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945 di hadapan sidang BPUPK, ketika menyampaikan dasar-dasar Indonesia merdeka Soekarno menyatakan bahwa Indonesia memiliki Weltanschauung yang menjadi dasar Indonesia merdeka. Menurut Soekarno, Hitler mendirikan Jermania di atas “national-socialistische weltanschauung” yaitu filsafat nasionalisme sosialis. Lenin mendirikan negara Sovyet atas di atas satu weltanschauung yaitu Marxistiche, historische materilische. Nippon mendirikan negaranya di atas “Tennoo Koodoo Seishin”. Arab Saudi mendirikan negaranya dia atas Wltanscahuung Agama Islam. Lalu di atas weltanschauung apa kita hendak mendirikan Indonesia merdeka?

Soekarno menawarkan satu negara kebangsaan Indonesai (nationalestaat), kebangsaan yang menyeluruh dan bukan kebangsaan yang menyendiri, bukan chauvinisme. Prinsip kedua adalah internasionalisme, yaitu internasionalisme yang bukan bermaksud kosmopolitisme yang tidak mau adanya kebangsaan. Internasionalisme tidak dapat hidup subur kalau tidak berakar pada nasional demikian juga sebaliknya. Dasar ketiga adalah dasar mufakat, dasar perwakilan dan dasar permuswaratan. Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan tetapi negara “semua buat semua”. Prinsip keempat yaitu prinsip kesejahteraan. Mengenai prinsip kesejhateraan ini, Soekarno memiliki pendapat yang sama dengan apa yang disampaikan oleh Hatta yaitu prinsip demokrasi ekonomi dan sosial demokrasi dan prinsip terkahir adalah prinsip Ketuhanan. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang ber-Tuhan, seluruh rakyat Indonesia ber-Tuhanya sendiri.

Saudara-saudara sekalian

Dari berbagai perdebatan dalam BPUPK dan Panitia 9 perumus UUD, mereka sampai pada kesepakatan yang monumental, yaitu kesepakatan 5 dasar yang merupakan Weltanschaung (philosophyschegrondslach) bangsa Indoeneia yang tercantum dalam kesepatan 22 Juni 1945 (yang disebut oleh Mohammat Yamin sebagai Piagam Jakarta), dan disahkan pada 18 Agustus 1945 dengan mengubah Sila Kesatu, dari Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kesepakatan ini telah mengoreksi dan memperbaiki padangan Hatta maupun pandang Soekarno tentang posisi agama dalam Weltanschauung bangsa Indonesia. Perubahan itu adalah menempatkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai causa prima dari sila-sila lainnya, yaitu merupakan sila yang inti dan memberi pengaruh pada sila-sila lainnya. Nilai-nilai Pancasila itu adalah satu kesatuan nilai yang utuh yang tidak dapat dimaknai secara terpisah-pisah, tetapi saling kait-mengkait dan saling mnegikat antara satu dengan yang lainnya. Konsep Ketuhanan Yang Maha Esa, mewarnai seluruh pandangan tentang kemanusiaan, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, serta keadilan sosial. Kelima sila tersebut tidak ada yang bertentangan dengan ajaran agama dan telah diterima dengan tulus oleh seluruh penganut agama yang hidup di Indonesia.

Kelima sila Pancasila tersebut dipancari oleh nilai-nilai agama, seperti nilai-nilai kemanusiaan adalah nilai yang dijunjung tinggi oleh ajaran agama, kedatangan para nabi dan rasul utusan Tuhan adalah dalam rangka menegakkan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab itu. Demikian juga, nilai persatuan Indonesia yang oleh para ulama kita menempatkan cinta negeri sebagai bagian dari iman. Nilai-nilai musyawarah, kebijaksanaan, perwakilan adalah transformasi nilai-nilai agama kehidupan kebangsaan Indonesia. Demikian juga keadilan sosial adalah ajaran yang dibawa oleh seluruh para nabi dan rasul. Ajaran keadilan sosial, menolak individualism kapitalisme dan sosialisme komunisme karena tidak menjamin keadilan sosial.

Pada prinsipnya dalam kehidupan kebangsaan Indonesia nilai-nilai agama yang dianut dan dijalankan oleha seluruh rakyat Indonesia, telah bertransformasi ke dalam nilai-nilai budaya bangsa Indonesia, paling tidak terefleksi dalam nilai-nilai Pancasila. Hubungan dan proses transformasi ini akan terus berlangsung dan menjadi wilayah tanggung jawab generasi bangsa pada masa yang akan datang, karena itulah yang menjadi jiwa dan identitas bangsa Indonesia.

Hendaklah kita semua, terutama generasi muda bangsa terus menampatkan dan tidak saling mempertentangkan antara nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya ini, dengan tetap menempatkan nilai-nilai agama sebagai nilai yang tertinggi, karena itulah makna dan posisi sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa.

SEKIAN DAN TERIMA KASIH

*Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung 11 Desember 2015

By: Dr. Hamdan Zoelva, SH., MH.

The presence of a Constitutional Court in various countries as a judiciary body which settles various constitutional problems renders important influence in the effort to actualize the rule of law and a constitutional democratic state. In this regard, the constitution occupies a central position in the life of a state. The main issue regarding the rule of law is human rights, equality before the law, limitation of power by law (due process of law) as well as an independent judiciary. Constitutions in general grant guaranty for the actualization of the rule of law and the Constitutional Court is the guard of the uprightness of the rule of law by guarding the uprightness of the constitution. Therefore, there are three important issues which are related to the constitution (constitutional issues) namely, the protection of human rights and the constitutional rights of the citizens, due process of law, the democratic process, the authority of the state institutions and organs based on the constitution.
At this occasion, I wish to convey one of the important issues which is related to the Constitutional Court, namely regarding the Constitutional Court with the authority granted to it to settle various constitutional problems in the life of a state, particularly the practice and the experience of Indonesia.
The Indonesian Constitutional Court was established in the year 2003 based on the amendment to the Constitution (Undang-Undang Dasar, UUD) of 1945 in the year 2001. Pursuant to the Constitution of Indonesia, the Constitutional Court is a judiciary institution which works based on the principles of an independent judiciary. There are five authorities of the Constitutional Court, namely:

To review laws against the constitution;

To decide on disputes regarding the authority among state institutions whose authority is granted by the constitution;

To decide on disputes regarding the result of general elections;

To decide on the dissolution of a political party, as well as

Bearing the obligation to render opinion regarding dismissal of the President.
Judicial Review

 

The Indonesian Constitution divides the authority to review a norm into two judiciary institutions namely the Constitutional Court and the Supreme Court. The Constitutional Court is limited to being authorized only to review the constitutionality of act, whereas the Supreme Court reviews various regulations other than laws (act) against the laws (acts) or a regulation in the higher sequence of order of the hierarchy, for instance a government regulation (peraturan pemerintah), a regulation of the President as well as a regional regulation (peraturan daerah). Other than like the many Constitutional Courts in other countries, the Indonesian Constitutional Court is not authorized to adjudicate a constitutional complaint, neither is it authorized to render a legal opinion according to the constitution regarding a constitutional question presented by other state institutions. Only problems regarding the constitutionality of legal norms are subject to the authority of the Constitutional Court.

The review of laws is a judiciary process to review the constitutionality of a law. Perceived from the substantial aspect, there are two kinds of review of laws, namely the formal review and material review. The formal review, namely to review the constitutionality of the law making with the main question to be decided by the court is namely as to whether the process of the law making has been conducted in accordance with the provisions of the constitution. If the process of the law making is proven to be contrary to or in breach of the constitution, the Constitutional Court would decide the aforesaid law unconstitutional and having no legal binding force. To date, there are only several case review of laws petitioned to and decided by the Indonesian Constitutional Court questioning the process constitutionality of the law making (formal review) namely regarding the decision making in the approval to the endorsement of bills by the People’s Representatives Council (Dewan Perwakilan Rakyat, DPR), among others the problem of the endorsement of laws regarding the Supreme Court and laws regarding the MPR, the DPR, the Regional Representatives Council (Dewan Perwakilan Daerah, DPD) and the Regional People’s Representatives Council (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD). There is no single case petitioned regarding the aforesaid formal review has been granted by the Constitutional Court.

Secondly, the material review, namely to review the constitutionality norms of a law, either against a whole article, part of an article or the meaning of a certain article in a law. The principal question reviewed at the Constitutional Court is whether a norm or articles, a part of an article or the meaning of the aforesaid article is constitutional or not. If it is proven that the norm reviewed in the judiciary process at the Constitutional Court is contrary to the constitution, then the aforesaid norm will be declared unconstitutional and having no legal binding force by the Constitutional Court.
Review Procedure of Laws

Pursuant to the law of the Indonesian Constitutional Court, a petition to review a law can be petitioned by:

an individual Indonesian citizen,

public legal entities including state institutions as well as private legal entities, dan

a unity of an adat law community.

Based on the aforesaid provision each individual Indonesian citizen, legal entity and unity of an adat law community may file a petition to review a law at the Constitutional Court if any of them deem to have been harmed of their rights guaranteed by the constitution due to the existence of the aforesaid legal norms. The loss of the aforesaid constitutional right either in the form of a real loss having occurred or a potential loss which would certainly occur. A petitioner may appear directly on his/her own at the Constitutional Court or through his/her proxy. Prior to deciding on a case, the Constitutional Court shall open the trial to hear a testimony directly from the petitioner or his/her proxy, and may request explanation from the President, the DPR, the MPR, the DPD or other parties deemed to know the substance of the aforesaid case. In order to substantiate his/her petition, the Petitioner may file evidences in writing, propose witnesses or experts to be heard of their testimonies in the trial. The President or the DPR may also propose witnesses or experts to prove a testimony he/she submitted to the Constitutional Court. While the trial is in progress, to the extent that it has not been decided yet by the Constitutional Court, other parties who also perceives their constitutional right have been harmed by laws being under review may propose him/herself to the Constitutional Court as a related party.

In the process of reviewing a law, the Constitutional Court is not obliged to hear a testimony from the President or the DPR. If the Constitutional Court deems that review material submitted, very clear and simple, the Constitutional Court may decide on a review case without hearing a testimony of the President, the DPR, witnesses or experts proposed by the parties.
After the whole process of the examination trial of the case is conducted, the Constitutional Justices will hold a consultation to make a decision, whether the aforesaid review case be granted, be dismissed or not accepted. In this regard, each Justice conveys independently his/her opinion (legal opinion) vis-à-vis a constitutional issue in question. Each case would be sought to be decided consultative wise to achieve one single opinion, but if not, the decision is made by simple majority and the Justices in the minority may convey their dissenting opinion loaded in full in the aforesaid decision and be read out by the respective Justice in a trial open to the public. The trials of the Constitutional Court are open to the public save to consultation sessions of the Justices are held behind closed doors.

A decision of the Constitutional Court in a review of laws applies immediately following the completion of the trial pronouncing the decision in a trial open to the public, and applies as a norm of a law. For the need of publication, the aforesaid decision will be loaded in the Official Gazette of the Republic of Indonesia. In practice of the Indonesian Constitutional Court there are at least three kinds of decisions of the Constitutional Court, namely:

Firstly, a decision declaring a petition to review not acceptable, namely if a petition does not comply with the formal requirements of a petition like for instance a petition lacking a legal standing for filing a petition or an unclear petition.

Secondly, decision dismissing a petition namely in case of reasons of the petitioner stating that an article or norm being reviewed is contrary to the constitution is not reasoned, and

Thirdly; a decision granting a petition, namely in case of the reason of a petition of the petitioner is legally reasoned so that a law, an article or a norm of a law being reviewed is contrary to the Constitution and declared as having no legal binding force.

There are two kinds of decisions declaring a norm to be unconstitutional, namely:

Fully unconstitutional, namely when the aforesaid norm is contrary to the constitution unconditionally. In this regard, the Constitutional Court would purely act as a negative legislator.

Conditionally unconstitutional, namely when a norm being reviewed is declared unconstitutional subject to certain conditions in accordance with the determination of the Constitutional Court. In such a decision, the Constitutional Court acts as a negative legislator and simultaneously as a positive legislator, as beside declaring a norm to be unconstitutional and having no legal binding force, the Constitutional Court also forms a new norm in lieu of the norm declared as unconstitutional.

If a legal norm which has been decided by the Constitutional Court as a constitutional norm, in principle a petition for the same cannot be filed again for review save if there are reasons and a new reason for review which has not been brought up with the previous petition to review. There are a lot of decisions of the Constitutional Court against a norm of a law which has been subject to review and be decided by the Constitutional Court to be declared constitutional, but with the next petition to review became declared unconstitutional due to reasons and constitutional base which are different from the previous petition. If there is a new petition against a nor of a law which has been subjected to review and it turns out that it has the same constitutional reasons and base, then such a petition that follows later would be declared as ne bias in idem.

In general the decisions of the Constitutional Court are complied with and are well executed by all state institutions. There has been only one or two decisions which have not been well executed, particularly if related to the authority of the Supreme Court. There is one example of an interesting case in this matter, namely the decision of the Constitutional Court declaring the unconstitutionality of the reason of a material unlawful act in the case of a criminal corruption. However, in its various decisions the Supreme Court keeps using the reason of material unlawful act in its criminal sentences related to cases of criminal corruption.
As the Indonesian Constitutional Court is not authorized to decide on cases of constitutional complaints and constitutional questions, the number of constitutional cases petitioned at the Constitutional Court are not too many. As of its establishment in September 2013 through December 2015 there are 701 cases to review laws which have been decided by the Constitutional Court. Nevertheless, there are a lot of petitions to review a law petitioned to the Constitutional Court have been constitutional complaints or constitutional questions in their substance. In the settlement of such cases, the Constitutional Court keeps adjudicating them, which in general if a petition is granted by the Constitutional Court, the norm reviewed would be declared conditionally unconstitutional.
There are a lot of decisions of the Indonesian Constitutional Court which bring about tremendous influence for the protection of human rights and the constitutional right of the citizens, for instance, in the frame of constitutional guaranty to equal treatment in politics as well as in government (the principle non-discrimination). For example is the decision which abolished the discrimination of political rights of former members of Indonesian Communist Party (Partai Komunis Indonesia, PKI) who as of the term of government of President Soeharto have had no political right to become a member of the parliament or state officer. Such is also in in the field of economy. The Indonesian Constitution underlined an economic system which does not embrace the principle of free market in order for the state to fulfill the principle of social justice (non-liberal economic system) and important production of the state and the management of natural resources shall be controlled by the state. There are a lot of norms of the laws which contain liberal economic system including in the management of natural resources so that there are also a lot of laws related to the field of economy and the management of natural resources that have been declared unconstitutional and having no legal binding force by the Constitutional Court. That has been conducted in the frame of the function and the responsibility of the Constitutional Court as the guard of constitutional values.
Disputes Regarding Authorities among State Institutions

The authority of the Constitutional Court to adjudicate and to decide on disputes regarding the authority among state institutions has its backdrop in the principle of checks and balances embraced by the Constitution of 1945 following its amendments. In the Constitution of 1945 following its amendments, each state institution has been granted the attribution of authority in order to achieve the objective of the state. In the execution of the aforesaid authorities, there is the high potential of mutual claim of authority among the state institutions based on the attribution of authority granted by the Constitution. Here lies the role of the Constitutional Court to decide as to which state institution has the authority over a certain matter.

A state institution having a legal standing to litigate and question a dispute regarding the authority at the Constitutional Court are only state institutions granted the attribution of authority by the constitution. Different from a review case of laws – there are no parties facing each other in a case – then in a case of dispute regarding authority there are at least two litigating parties, namely two state institutions claiming each other for the authority over a certain matter in the practice at the Indonesian Constitutional Court named the Petitioner (Claimant) and the Petitioned (Defendant). Therefore there are two requirements which shall be complied with for the filing of dispute cases among state institutions, namely:
From the aspect of the subject, the Petitioner (claimant) as well as the Petitioned (defendant) shall be state institutions as aforementioned and be granted the authority by the constitution and from the aspect of the object, and

The disputed authority is the authority granted by the constitution.

In the constitutional practice in Indonesia there are indeed two kinds of disputes regarding the authority among state institutions, namely disputes regarding the authority related to acts of state institutions based on the authority stemming directly from the Constitution and disputes regarding the authority stemming from the authority granted by the laws. The disputes on authority due to an act (matter) the authority of which stems directly from this Constitution are indeed is dispute cases regarding the authority among state institutions. Whereas disputes regarding the authority stemming from norms of laws can be petitioned through review of laws. Disputes on authority which are based on norms of laws in the form of review of laws can be petitioned by all state institutions whether state institutions whose authority is directly granted by the Constitution as well as state institutions whose authority is granted by laws.

In the practice of the Indonesian Constitutional Court, although a lot of petitions have been filed as dispute cases regarding the authority among state institutions, in reality there have been only several cases which are indeed disputes regarding the authority among state institutions. In the record of the Indonesian Constitutional Court up to the year 2014, there have been only two dispute cases among state institutions decided by the Constitutional Court as disputes regarding the authority among state institutions, namely the dispute between the DPD (the Petitioner) and the President and the DPR (the Petitioned) related to the process of stipulating the members of the Audit Board (Badan Pemeriksa Keuangan, BPK) which was decided in the year 2005. Pursuant to the Constitution of Indonesia, the candidate member of the BPK prior to his/her designation by the President shall be subject to consideration of the DPD. In the designation of several members of the BPK in the year 2004 (following the formation of the DPD in the year 2004), the designation of the members of the BPK was done without the consideration of the DPD so that the DPD sued the President and the DPR to the Constitutional Court. Following the trial process, the Constitutional Court decided to dismiss the petition of the DPD, because the process the designation of the aforesaid members of the BPK was commenced prior to the formation of the DPD and was conducted based on laws prior to the amendment to the Constitution of 1945. The second case in the year 2012 was a dispute regarding the authority between the President (the Petitioner) and the DPR and BPK (the Petitioned). In the aforesaid case the President had problems to conduct the purchase by the government of shares divested by PT Newmont by using the investment project of the government as it was hampered by the DPR. However, according to the DPR the purchase of the aforesaid divested shares shall be subject to the approval of the DPR. After a rather long process of trials examining evidences and hearing the testimony of experts, the Constitutional Court decided to dismiss the suit of the President because according to the Constitutional Court the withdrawing of money from the funds of the investment project of the government shall be subject to the approval of the DPR.

The dispute cases between an institution petitioned by a state institution whose authority is not granted by the Constitution but is only based on the authority granted by laws have all been declared unacceptable by the Constitutional Court as they have not complied with the formal requirements of the subject and object of the petition to disputes among state institutions.
Disputes Regarding the Result of General Elections

The Indonesian Constitution rendered the authority to decide on disputes regarding the result of general elections to the Constitutional Court and not to the Supreme Court. At least, there are two reasons for placing the aforesaid authority under the Constitutional Court, namely a substantial reason and a technical reason. Substantially disputes on the result of general elections are constitutional disputes as they are linked to the guaranty and the protection of rights and political process having their source in the Constitution. The Indonesian Constitution (the Constitution of 1945 after its amendments) regulated general elections in one separate chapter, which at least contains five important principles, namely:

General elections are executed periodically once in every five years;

General elections shall be executed by respecting principles of being direct, public, confidential, free, honest and equitable;

The organizers of general elections shall be independent, and

General elections are conducted to elect members of the DPR, the DPD, the DPRD, the President and the Vice President.

Violations against the aforesaid principles are violations against the Constitution. As a state embracing the constitutional system and having the Constitutional Court to settle constitutional matters, then disputes on the result of general elections become the authority of the Constitutional Court to decide thereon.
Secondly, a technical problem. Decisions regarding disputes on the result of general elections requires quick and final decisions as well as achieving full legitimacy as well, because it is related to the constitutional agenda which shall not pass the term of offices of the state institutions. That is fulfilled if that authority is given to the Constitutional Court. A decision of the Constitutional Court is conducted based on the principle of full bar, namely all the Constitutional Justices participate in the decision making of a case, so that it closes the possibility of efforts to appeal against a decision as it will be decided by the same tribunal of Justices. With such a decision mechanism two objectives are achieved, namely the speed and finality in the settlement of disputes and strong legitimacy.

There have been three general elections following the amendments to the Constitution of 1945 and following the formation of the Constitutional Court. There have been three times as well that the Constitutional Court decided on various disputes on the result of general elections, regarding disputes on the result of the election of members of the DPR, members of the DPD, members of the DPRD, and the election of the President and the Vice President. The decision of the Constitutional Court regarding disputes on the result of the election of members of the DPR, the DPD and the DPRD has tremendously changed the composition of members of the DPR, the DPD and the DPRD which has been stipulated by the Commission of General Elections, as there have been a lot of stipulations on the result of general elections by the Commission of General Elections which contained mistakes or errors that became corrected at the Constitutional Court. All the result of the election of the President and the Vice President who are directly elected by the people in Indonesia (as of the year 2004) have always been petitioned to the Constitutional Court as dispute cases on the result of general elections. From all the aforesaid cases there has been no single case granted by the Constitutional Court.

Besides, as of the year 2008, the Constitutional Court has been granted the authority to decide on disputes on the result of the election of regional heads in all over Indonesia (in the provinces as well as in the regencies (kabupaten) and cities (kota). In deciding on various disputes on the result of elections of the aforesaid regional heads, there have been a lot of types of decision of the Constitutional Court cancelling the result of the stipulation of the Commission of General Elections (Komisi Pemilihan Umum, KPU), among others the cancellation of the result of the election of stipulated by the KPU and deciding:

To correct the result of the stipulation of the ballot counting leading to the change of the candidate winner;

To order the KPU to repeat the ballot counting in parts as well in the whole constituency;

To order the KPU to repeat voting in parts as well in the whole constituency;

To order the KPU to disqualify (to strike) the participation of candidates who do not comply with the requirements and ordering the repeat of voting;

To order the KPU to include the names of the candidates qualified by the KPU and ordering the repeat of voting.

In deciding on disputes on the result of the election of regional heads, the Constitutional Court discovered various forms of norm violations against the Constitution including violations against the right to be elected and to elect, violations against the election process which shall be free and fair, violations against the rights of candidates as well as violations against the principle of independency of the organizers of general elections. From all the kinds of the aforesaid violations there are three groups of violations, namely violations in ballot counting, violations in the election process that are systematic, structured and massive in nature as well as violations in the process of determining candidates, so that the Constitutional Court had to cancel the election results. Violations that are systematic, structured and massive in nature namely violations in the election process involving the government structure namely the organizers of the elections, the candidates and their campaign teams either jointly as well as severally. They have been systematic as the aforesaid violations have been prepared and planned to win the election unfairly and they have been massive in terms that the aforesaid violations have not been sporadic or have been only several violations.

In the conduct of its authority to decide on various disputes on the result of general elections, the Indonesian Constitutional Court has been present as a judiciary that can be said to be rather respected, credible and all of its decisions regarding disputes on the election results have been respected. The Constitutional Court has guarded the democratic process di Indonesia peacefully up to the third direct elections in the era of the Reformasi in the year 2014. The Indonesian journey as a constitutional democratic state in the last 15 years has gone through a correct path. The Constitutional Court is one of the state institutions which guards and ensures that that process proceeds correctly.
Dissolution of a Political Party

One of the authorities of the Constitutional Court according to the Indonesian Constitution is to decide on the dissolution of political parties. The granting of the aforesaid authority was based on the consideration that political parties are one of the very important pillars for democracy, so that the dissolution of political parties cannot be conducted easily but shall be through judiciary process particularly the judiciary of the Constitution. In Indonesia‘s political experience, there had been a time when the dissolution of political parties was conducted only by virtue of a decision of the President, when the first President of Indonesia (Mr. Soekarno) dissolved ones of the strongest parties in Indonesia at the time namely the Masyumi Party and the Indonesian Socialist Party (Partai Sosialis Indonesia) in the year 1960. That experience has inspired the formulation of the amendment to the Constitution of 1945 to regulate the dissolution of a political party shall be by virtue of a decision of the Constitutional Court.

In the process of the dissolution of a political party as regulated in the Law on the Constitutional Court, the filing of a petition to the dissolution of a political party to the Constitutional Court can only be made by the government. The only reason for a dissolution shall be only that a political party has conducted activities or proclaims its activity program which violates and undermines the state ideology of Pancasila. Up to the end of the year 2015, there have not been a case of the dissolution of a political party petitioned by the government and adjudicated by the Constitutional Court. There have been several cases petitioned by a group of individuals, but declared not acceptable by the Constitutional Court, as they did not comply with requirements namely not fulfilling legal standing.

 

Dismissal of the President

The dismissal of the President in Indonesia is conducted by the MPR (having members consisting of all the members of the DPR and members of the DPD) after receiving a proposal from the DPR. Prior to submitting a proposal to the MPR the DPR shall first conduct an investigation and search to substantiate that the President has committed a violation against the law in the form of treason against the state, corruption, bribery and other felonies or irreproachable act as well as if he/she is proven to be no longer qualify as President and/or Vice President.

If the result of the aforesaid investigation substantiated that the President has committed a violation against the Constitution and became a decision of the DPR, the DPR would file a petition to the Constitutional Court to decide on the truth of the aforesaid opinion of the DPR according to the law and the Constitution. In this regard the Constitutional Court would only render a kind of legal opinion to be conducted through a trial process by hearing a testimony of the DPR, a testimony of the President, examining evidences, witnesses and the testimony of experts up to the decision confirming the opinion of the DPR or not confirming the opinion of the DPR. In deciding on the aforesaid petition of the DPR, the Constitutional Court would examine various testimonies and evidences to respond to the subject matter in a petition of the DPR namely whether the opinion of the DPR has been conducted in accordance with the correct decision making process according to the law and whether the reasons for dismissal according to the law and the Constitution.

If the decision of the Constitutional Court confirmed the opinion of the DPR, then the DPR would propose the dismissal of the President to the MPR. It is fully the authority of the MPR whether the President be dismissed or not be dismissed. Otherwise, if the decision of the Constitutional Court dismissed the opinion of the DPR, then the dismissal process would stop at the decision of the Constitutional Court and the President would be safe and would remain in his/her office. There have not been a case of dismissal of the President in Indonesia following the establishment of the Constitutional Court.
Closing Word

At the end of this presentation, I could conclude that the Indonesian Constitutional Court has the authority limited to handle and adjudicate all constitutional problems. That said, not all constitutional problems can be brought to be decided by the Constitutional Court. A review of a norm which is not a norm of laws although related to a constitutional issue is not the authority of the Constitutional Court. Such is also with real violations of constitutional rights caused by a state organ harming the constitutional rights of the citizens, which also cannot be petitioned to be decided by the Constitutional Court.

Nevertheless with the authority possessed now, the Indonesian Constitutional Court has made an important contribution and motivation for the upholding of the principles of a state of law, the rule of law and a constitutional democratic state. The Indonesian Constitutional Court has become a place for the people to obtain guaranty of their rights as citizens against various violations against constitutional rights thanks to the existence of laws applied by the state. State institutions have therefore also obtained means towards equitable settlement according to the Constitution if there occur disputes regarding the authority among state institutions. The role of the Indonesian Constitutional Court has obtained a good appreciation from the people.

——————————————————


Scroll to Top